Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Rosnaini Daga; Renaldy Renaldy
Jurnal Mirai Management Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.376 KB) | DOI: 10.37531/mirai.v4i2.500

Abstract

ABSTRAK Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan sestelah melakukah pengolahan data Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank Operasional. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya retur SP2D, yaitu Faktor Satuan kerja. Kata Kunci: Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pengembangan Ekonomi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Merpati Bangsa Melalui Usaha Makanan Ringan James Frandinata; Renaldy Renaldy; Hendry Gunawan; Valencia Angel; Timothy Geraldo H; Febiani Faustine A.; Antonius Puspo Kuntjoro*
Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.019 KB) | DOI: 10.21632/jpmi.1.1.26-35

Abstract

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) is a social organization that aims as a means of community development. PKBM has various activities in it, one of which is the Business Learning Group (KBU) which is currently not running due to constraints in management. We as a group work together with PKBM in developing KBU activities so that the potential of PKBM community members can be maximized. Groups help in terms of operations, marketing, human resources, and finance. From an operational point of view focused on the snack products produced, in terms of marketing supported for consignment systems and sales with online media, in terms of human resources a management system is made so that it is organized and financially in order to record more details. This facilitator is expected to help the activities at the KBU which lead to the implementation of activities in PKBM in order to help social problems. The resulting product focuses on snacks, especially roll chips and chopsticks that do not require special abilities. HR Management is the main challenge for the group to determine the person in charge of the activities at KBU so that the business can run continuously. Making this management system in the KBU will be the main focus so that the community economy in PKBM can develop.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUKSI BAJA TULANGAN BETON NON STANDARDISASI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 352/PID.SUS/2018/PN.PDG) Renaldy Renaldy; Ariawan Gunandi
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17762

Abstract

In industrial law, concrete reinforcing steel is one of the products that are often found in daily practice for building construction foundations. Producers, distributors, and consumers have traded, transported and produced reinforcing steel which did not comply with Indonesian national standards. Besides this activity is very dangerous for the community and users, it can also hamper domestic growth in Indonesia. Therefore, there is a need for further research using several theories of corporate crime and civil theory to see how legal accountability is for perpetrators of law violators. However, the application of the theory of corporate crime still raises pros and cons due to different perceptions from experts. Thus, this research was conducted to find a common thread in order to achieve clarity of legal responsibility for the production of steel reinforced concrete in cases of violations of Indonesian national non-standard reinforced concrete steel.
Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan RENALDY RENALDY
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2038.832 KB)

Abstract

Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan tersebut akan diteliti oleh penulis dalam tugas akhir ini. Tulisan tugas akhir ini, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Bagaimanakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini bertujuan Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian pertanyaan ini, penulis akan menelaah serta mengkaji penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, disini akan diungkap apakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan benar-benar dilaksanakan, oleh karena itu akan diuji apakah bekerjanya suatu aturan telah berfungsi dimana akan dilakukan secara akurat. Penulis akan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini mengunakan metode penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan.Kata kunci : penganiayaan, mediasi, pertanggungjawaban hukum