Umi Kulsum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. Ekklesia Hulahi; Umi Kulsum; Fitriani Fitriani; Dian Eka Rahmawati; Rahmawati Husein
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i1.14143

Abstract

The purpose of this research is to see how the role of the Indonesian government in handling cases of sexual violence against women. The concepts used are the role and handling of the state and violence and protection of women. The method used is a qualitative approach to data analysis of cases of sexual violence taken from Komnas Perempuan data. The news media analyzed using NVivo 12 Plus software as an easy-to-use application. This study indicates that three factors become obstacles in handling cases of sexual violence, namely legal factors, fear, and inadequate protection. Because sexual violence against women is usually unresolved, resolve by paying a certain amount of money, marrying the perpetrator, imprisoning the perpetrator, and even making peace with the family. At the same time, the state's role is vital in handling cases of sexual violence through legal protection and influencing the justice of all citizens. But in fact, the data obtained shows that the handling and legal protection is still not adequate; women still experience sexual violence. The State of Indonesia uses various ways to handle cases of sexual violence with laws made on the Elimination of Domestic Violence or the Elimination of Sexual Violence. However, this does not become the basis for stopping sexual violence crimes in Indonesia.
Narrative Policy Framework: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia Dedi Kusuma Habibie; Muhammad Kamil; Danang Kurniawan; Salahudin; Umi Kulsum
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 6 No 2 (2021): Volume 6, Nomor 2 - Desember 2021
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v6i2.5824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran narasi kebijakan publik dalam merumuskan kebijakan investasi alkohol di Indonesia. Narasi publik berfungsi memberikan informasi secara kolektif terkait proses kebijakan dalam rangka merespon dukungan dan tuntutan. Studi ini melakukan studi Narrative Policy Framework terkait kebijakan investasi alkohol di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) dengan alat analisis software Nvivo Plus 12. Data penelitian adalah aktivitas media massa nasional dan media sosial Twitter yang ditentukan berdasarkan periode tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa respon naratif publik terhadap Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat dan organisasi masyarakat. Dalam gerakan sosial melalui narasi kebijakan penolakan investasi miras di Indonesia, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok besar, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM), dan Oraganisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan. Penolakan tersebut memiliki substansi naratif terkait dengan nilai-nilai yang menjadi dasar penolakan, diantaranya merusak moral anak bangsa, yaitu pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dalam upaya membangun karakter bangsa (nation and character building) akibatnya, intensitas kejahatan di masyarakat akan meningkat. Selain itu, penolakan tersebut juga mendapat legitimasi yang kuat dari berbagai aktor yang membuat masyarakat ikut terlibat mendukung gerakan penolakan investasi miras.