Nurhaedah Nurhaedah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi Amelia Cahyani; Abdul Halim; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the law of judges in accepting divorce cases for legal divorce for economic reasons in case Number: 514Pdt.G / 2020 / PA / Mrs. As well as to find out and analyze legal regulations related to divorce due to economic problems at the Maros IB Maros Religious Court.This research uses normative legal research methods, namely research that has the object of study of legal rules or regulations. The results of this study indicate that the Judge in deciding a divorce case due to economic factors is: divorce suit, which is based on the provisions of Article 49 paragraph (1) of Law Number 3 of 2006 concerning the first amendment to Law Number 7 of 1986 concerning the Religious Courts, including in the scope of absolute authority of the Religious Courts. Article 19 letter (f) of government regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law one party leaves the other party for 2 (2) consecutive years without the permission of the other party and without valid reasons or for other reasons beyond its capabilities and therefore economic problems occur because the Defendant (husband ) do not provide a living, Indeed in the divorce law because economic problems are not regulated in a limitative manner, However, divorce can be granted if the reasons are fulfilled as stipulated in KHI Article 116 letter (f) between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household. And most of the disputes and fights that occur in households are due to economic problems.The recommendation of this research is to complicate divorce procedures in order to reduce the rate of divorce that occurs by maximizing the role of the mediator and the Government should make a law on divorce because economic problems see divorce cases in Indonesia because there are quite a lot of economic problems. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum hakim dalam menerima perkara perceraian cerai gugat dengan alasan ekonomi pada perkara Nomor: 514Pdt.G/2020/PA/Mrs. Serta untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum terkait perceraian karena masalah ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IB Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena faktor ekonomi adalah : gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan oleh karena itu terjadilah masalah ekonomi karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah, Memang dalam Undang-undang perceraian karena masalah ekonomi tidak diatur secara limitative, namun perceraian dapat dikabulkan apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan kebanyakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yaitu karena masalah ekonomi. Rekomendasi penelitian ini yaitu dipersulitnya prosedur perceraian agar mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dengan memaksimalkan peran mediator dan seharusnya Pemerintah membuat Undang-undang tentang perceraian karena masalah ekonomi melihat kasus perceraian di Indonesia karena masalah ekonomi lumayan banyak
Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Data Konsumen dalam Menerima Informasi Promosi Melalui Layanan Pesan Singkat Siti Fadilah Wahyuni; Anggreany Arief; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promotion is one form of conveying information on goods and services from business actors to consumers, therefore promotion has an important position for business actors as a tool to help introduce products or services offered to consumers. One of the promotional installations using smartphones / cell phones is by promoting their type of business through short messages sent to consumers every day using the short message service media, which is more commonly called SMS, involving one's personal data. This research uses normative legal research methods, by examining library materials that use the object of study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazines, and regulations that have a correlation with problem discussion. The results of this study indicate that a special regulation is needed to protect a person's personal data which is still used by irresponsible parties. As well as efforts that can be made by consumers in the form of filing objections to the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia and can make efforts on litigation and non-litigation channels to the sense of security and comfort that is disturbed by consumers. Abstrak Promosi adalah salah satu bentuk penyampaian informasi dari barang dan jasa dari pelaku usaha kepada konsumennya maka dari itu promosi mempunyai kedudukan yang penting bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu pemasangan promosi menggunakan smartphone/telephone seluler adalah dengan cara mempromosikan jenis usaha mereka melalui pesan singkat yang dikirim kepada konsumen setiap harinya menggunakan media Layanan Pesan Singkat yang lebih sering disebut SMS dengan melibatkan data pribadi seseorang. Hak privasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak privasi ini menjadi salah satu hak dasar (fundamental rights) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi khusus untuk melindungi data pribadi seseorang yang masih dipergunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen berupa pengajuan keberatan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan dapat melakukan upaya pada jalur litigasi dan non litigasi terhadap rasa aman dan nyaman yang terganggu oleh konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tuntutan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Pihak Istri Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2020/PA.Mks) Muh. Caesar Aqli Gygha Radiasi; Dachran S. Busthami; Nurhaedah Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The background of this thesis writing is the rampant divorce of wives from their husbands in the Class IA Makassar Religious Court. In general, divorce occurs because the husband is not responsible for it. Marriage is a word / term that is heard almost every day in conversations or in print or digital / electronic mass media. Marriage contains sacred values, so its implementation includes the preparation stage for the implementation of the marriage ceremony and the stage of the continuation of marriage. Both parties must always carry out their religious values ​​in accordance with the religion and beliefs they believe. Divorce This claim is a divorce caused by a prior lawsuit by one of the parties to the Court and by a Court decision. The reasons referred to, are stated in the explanation of Article 39 paragraph 2 of the Marriage Law and are repeated in Article 19 of the Verstek Implementation Regulations contained in Article 125 HIR that the defendant never came to appear and did not order another person as his representative or proxy to come before him. despite the fact that the defendant has been formally summoned, and it is proper that it is not evident that the defendant's absence was due to a valid obstacle, then based on article 149 (1) R.Bg. Abstrak Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi maraknya cerai gugat istri kepada suami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami. Perkawinan merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dalam media massa cetak maupun digital/elektronik.Perkawinan mengandung nilai sakral, maka dalam pelaksanaannya meliputi tahap persiapan pelaksanaan upacara perkawinan dan tahap kelanjutan perkawinan. Kedua belah pihak harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai religiusnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Cerai Gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatanlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Verstek terdapat pada Pasal 125 HIR bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi, dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak- hadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.