Garuda - Garba Rujukan Digital

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing Andika Prawira Buana; Tri Abriana Ma'ruf; Aan Aswari
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Perkembangan teknologi menimbulkan praktek-praktek perjanjian yang dalam implementasinya tidak lagi menjadi suatu hambatan demi terwujudnya kepastian hukum. Bentuk perjanjian melalui telemarketing adalah salah satu dari dampak perkembangan teknologi saat ini. Penelitian ini mencoba menganalisis legalitas pengaturan bentuk perjanjian telemarketing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menganalisis aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini mejawab praktek perjanjian telemarketing secara legalitasnya dalam beberapa ketentuan aturan perundang-undangan tidak lah menyalahi ketentuan, akan tetapi, dalam prakteknya perjanjian bentuk ini tidak dibenarkan karena terkait dengan sulitnya pembuktian, serta adanya ancaman pidana bagi pihak pelaku usaha yang menggunakan nomor seluler nasabah tanpa izin dari nasabah (konsumen).

Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights Dwi Gatra; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir; Andika Prawira Buana; Aan Aswari
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 1 No 1 (2018): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Land issues still cause problems especially in terms of usage rights that are discharged, the allocation is still limited to the obsolete concept that is still applied today, while the increasingly complex needs for the development of the suitability and more appropriate. This study formulates the extent to which the city of Makassar in reorganizing this concession as its purpose-built sustainably and sustainable future. This study uses empirical juridical and legal research supported by the results of observation. The results of this study describe the efforts undertaken by the government in this case BPN Makassar City seem less innovative so that the impact on potential obstacles of regional development and running haltingly.

Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah Wahyu Triansyah; Andi Risma; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article reveals the behaviour of the people who are gradually trying to change the function of agricultural land into houses or housing amidst the limited land owned by Bantaeng Regency. This article questions the form of land-use change implementation. The empirical research method on the law was chosen to describe the legal reality of people's behaviour in an area that is the research location. The results of this study indicate that the conversion of sustainable land use has not been implemented as intended and resulted in a reduction in agricultural land, even though there should be replacement land designated as agricultural land that was determined before the permit was issued. In general, the conditions for the land conversion plan are not fulfilled because every applicant for a permit to change the function of agricultural land has received the majority of the permit even though all the conditions stipulated by the regulations are not fulfilled in its entirety, while legal protection related to land use is strong enough in Indonesia, then juridically, this activity can be declared a null and void act. On the other hand, there are still people who do not heed the rules related to regional spatial planning. Abstrak:Artikel ini mengungkapkan prilaku masyarakat yang secara berangsur-angsur dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah atau perumahan ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantaeng. Artikel ini mempersoalkan bentuk pelaksanaan alih fungsi lahan. Metode penelitian empiris terhadap hukum dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada prilaku masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalih fungsian lahan berkelanjutan tidak terlaksana sebagaimana tujuan yang diamantkan regulasi yang berlaku seperti diharapkan dan mengakibatkan reduksi terhadap lahan pertanian, padahal seharusnya ada lahan pengganti yang ditetapkan sebagai lahan pertanian yang ditentukan sebelum izin dikeluarkan. Secara umum, syarat rencana alih fungsi lahan tidak terpenuhi karena setiap pemohon izin pengalih fungsian lahan pertanian mayoritas telah mendapatkan izin meski keseluruhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan tidak terpenuhi seara keseluruhan, sedangkan perlindungan hukum terkait penggunaan lahan sudah cukup kuat di Indonesia, maka secara yuridis kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum. Pada sisi lain, masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang terkait rencana tata ruang wilayah.

Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik Rahmad Sugiarto; Aan Aswari; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Highways are solutions and innovations that are developed so that people get facilities in driving that are more in line with expectations. Highway construction is an acceleration of a community goal to immediately enjoy its facilities and services, by it to get all the advantages contained in highway utilization, users must carry out their obligations in order to obtain rights, particularly in the use of electronic highway cards. This article analyzes the achievements of legal protection for consumers of e-toll road users. The research method of this article uses a normative legal research type. The results of this study describe that technology to build smart steps in utilizing toll roads can shorten service time and build creativity in services. Legal protection secures the objectives of the legal actions of highway administrators and users, through Government Regulations and Presidential Regulations. The implementation of Government and Presidential Regulations related to the highway in addition to further shortening distances, the use of technology also shortens travel time to destination areas because of the use of e-tolls amid an increasing number of vehicles. However, the new regulations have not been able to fully fulfil the rights of consumers as they need to be fully realized, and are contained in consumer protection laws. Abstrak: Jalan tol merupakan solusi dan inovasi yang dikembangkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas dalam berkendara lebih sesuai dengan harapan. Pembangunan jalan tol merupakan sebuah percepatan sebuah tujuan masyarakat untuk segera dinikmati fasilitas dan layanannya, olehnya untuk mendapatkan seluruh keunggulan yang terdapat dalam pemanfaatan jalan tol maka pengguna harus melaksanakan kewajiban agar bisa mendapatkan hak, secara khusus dalam pemanfaatan kartu tol elektronik. Artikel ini menganalisis capaian perlindungan hukum konsumen pengguna e-toll dijalan tol. Metode penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa teknologi membangun langkah cerdas dalam pemanfaatan jalan toll dapat mempersingkat waktu pelayanan dan membangun kreativitas dalam pelayanan. Perlindungan hukum mengamankan tujuan dari perbuatan-perbuatan hukum penyelenggara dan pengguna jalan tol, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Presiden terkait Jalan tol selain semakin mempersingkat jarak, penggunaan teknologi juga mempersingkat waktu tempuh ke wilayah tujuan karena penggunaan e-toll ditengah peningkatan jumlah kendaraan semakin meningkat. Namun, regulasi yang baru tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dari konsumen sebagaimana perlu terwujud secara utuh, dan tertuang didalam hukum perlindungan konsumen.

Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Pandemi Covid 19 Sebagai force majuer. Rezaldy; Syahruddin Nawi; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A credit agreement is a debt agreement where the creditor lends a certain amount of funds to the debtor for certain purposes and the debtor is obliged to pay the principal and interest in a predetermined manner and period. In the law of agreement, debtors who are in default are punished to pay compensation to the creditor. The main problem discussed in this thesis is whether the legal consequences of debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic are a force forward. To answer the main problem, an empirical legal type research was carried out, the nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic as a force forward are required to fulfill their obligations but with some relief based on POJK number 11 of 2020. Abstrak Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian utang piutang yang dimana kreditur meminjamkan sejumlah dana kepeda debitur untuk keperluan tertentu dan debitur berkewajiban untuk membayar utang pokok serta bunga sesuai dengan cara dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hukum perjanjian, debitur yang wanprestasi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah akibat hukum debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer dituntut untuk memenuhi kewajibannya namun dengan beberapa keringanan berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2020.

Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Erni; La Ode Husen; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the legal protection of holders of replacement certificates of title to land, and to find out the obstacles faced in the Issuance of Land Replacement Certificates by the National Land Agency Office of Makassar City. This research uses an empirical legal research method that focuses more on The reality of law and society The results of this study indicate that legal protection for holders of certificates of replacement of title to land has followed the implementation of the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which is closely related to UUPA because it adheres to a negative publication system that contains positive elements. And the obstacles found in the procedure for issuing a replacement certificate came from the Land Agency that lacks human resources who are experts in the field of certification and also from the applicant who does not know the procedure for issuing a replacement certificate of title to land. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah , dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik atas Tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelian Hukum secara Empiris yang lebih memfokus pada realita hukum dan masyarakatHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah sudah mengikuti pelaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang sangat erat kaitannya dengan UUPA karena menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Dan kendala yang ditemukan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berasal dari pihak Kantor Badan Pertanahan yang kurang sumber daya manusia yang ahli dibidang persertifikatan dan juga dari pihak pemohon hak yang kurang mengetahui prosedur penerbitan sertifikat pengganti hak milik atas tanah

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Transportasi Online Tasbiany Fauziah; La Ode Husen; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to find out and understand what the driver's position is like in a partnership agreement with online transportation entrepreneurs and what are the legal forms of protection, the criteria for potential partnership agreement disputes with entrepreneursproviding online application-based applications. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations and is supported by the addition of case approach data that uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apakah kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan pengusaha transportasi online dan apa sajakah perlindungan bentuk hukum kriteria adanya potensi perselisihan perjanjian kemitraan dengan pengusaha penyedia aplikasi berbasis aplikasi online. Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ‎hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh ‎penambahan data pendekatan case yang menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Sri Irmayanti; Syamsuddin Pasamai; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze when the transfer of ownership rights to land is carried out, and to identify and analyze the factors thathinder the implementation of the transfer of land ownership rights in Sidenreng Rappang district. The research method used in writing this thesisis the empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the National Land Office of Sidenreng RappangRegency. This study shows that, the transfer of ownership rights to land due to sale and purchase is carried out after the agreed price between the seller and the buyer is confirmed by a letter of agreement for the sale and purchase of both parties and witnessed by at least two witnesses and in front of the local government authorized to do so. must require plot checks related to digitalization towards electronic services, Communities are reluctant to certify the transfer of land rights because the transition costs according to them are relatively expensive and take quite a long time. the person concerned imagines that the matter of buying and selling land rights is difficult and convoluted. Research recommendations There are still land sales that do not go through this procedure, this shows a lack of public understanding of the applicable regulations, therefore the National Land Agency of Sidenreng Rappang Regency needs to carry out intensive legal counseling so that people understand how to buy and sell land and want to do it. people whose land has not been registered and do not have acertificate, to register their land at the local Land Office. This is done to avoid land disputes in the future. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapan pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dan untuk mengetahui danmenganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di kabupaten sidenreng rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian dilakukan di Kantor pertanahan nasional Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dilakukan setelah disepakati harga antara penjual dan pembeli yang dikuatkan surat kesepakatan jual beli kedua pihak dan disaksikan minimal dua saksi dan dihadapan pemerintah setempat yang berwenang untuk itu, adapun faktor penghambat Sertifikat lama yang harus memerlukan cek plot terkait adanya digitalisasi menuju layanan elektronik, Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas tanahnya karena biaya peralihan yang menurut mereka relatif mahal dan memakan waktu yang cukup lama, Ketidaktahuan orang yang bersangkutan terhadap proses atau prosedur jual beli hak atas tanah, Orang yang bersangkutan membayangkan bahwa urusan jual beli hak atas tanah itu sulit dan berbelit-belit. Rekomendasi penelitian Masih adanya jual beli tanah yang tidak melaluiprosedur hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan penyuluhan hukum yang intensif agar masyarakat mengerti cara melakukan jual beli tanah dan maumelakukannya, Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat, supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahansetempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

Analisis dan tanggung jawab travel umrah atas kegagalan pemberangkatan jamaah umrah di kota makassar Ainun Jariyah Amha; Nurjaya Nurjaya; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The research entitled "Responsibility of the Umrah Travel Bureau for theFailure of the Departure of Umrah Congregants (Global Tour Case Study)"raises two problem formulations, namely How is Legal Protection forConsumers of Umrah Congregations Who Have Failed Umrah Departures inthe Global Tours case and How is the Responsibility of Service Businesses?Umrah for Problems That Harm Consumers in the Implementation of theUmrah Worship. The research data was collected by means of documentstudies, literature and interviews with representatives of PT. Global Tours asbusiness actors and Umrah Congregations as consumers and the institutionsconcerned. The data obtained were then analyzed qualitatively and presenteddescriptively in accordance with the provisions of the Consumer ProtectionLaw combined with a direct approach to the parties concerned. The results ofthis study indicate that the legal protection of consumers of Umrah services isadequate with the establishment of regulations that can protect Umrahpilgrims as consumers, namely Law Number 8 of 1999 concerning ConsumerProtection, Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj,Ministerial Regulation Number 8 of 2018 concerning the Organization ofUmrah Worship Trips, and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, onlythat the legal protection for Umrah pilgrims as consumers has not been fulfilledoptimally in its implementation.The responsibility of business actors is chargedwith criminal responsibility in Article 372 of the Criminal Code regardingembezzlement, Article 378 of the Criminal Code on fraud, and Article 2paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention andEradication of the Crime of Money Laundering, and administrative liability byrevoking the company's license. PT. Global Tours. Based on the results of thisstudy, the authors suggest that Umrah pilgrims must be careful in choosing aTravel Bureau and pilgrims should find out the legality of the selected UmrahTravel Bureau, to avoid losses for Umrah pilgrims as consumers. Abstrak: Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas KegagalanPemberangkatan Jemaah Umrh (Studi Kasus Global Tour)” ini mengangkat duarumusan masalah, yakni Bagaimana Perlindungan Hukum bagi KonsumenJemaah Umrah yang Mengalami Kegagalan Keberangkatan Umroh kasusGlobal Tours serta Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Umroh atasPermasalahan yang Merugikan Konsumen dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah.Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen, pustaka danwawancara kepada perwakilan PT. Global Tours selaku pelaku usaha sertaJemaah Umrah selaku konsumen dan Lembaga yang bersangkutan. Data yangdiperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumendipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yangbersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukumkonsumen jasa umroh sudah memadai dengan dibentuknya peraturan yangdapat melindungi para jemaah umrah selaku konsumen yakni Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PeraturanMenteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan IbadahUmrah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,hanya saja dalam perlindungan hukum bagi para jemaah umrah selakukonsumen belum terpenuhi secara maksimal dalam pelaksanaanya.Pertanggungjawaban pelaku usaha dibebankan pada pertanggungjawabanpidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentangpenipuan, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, danpertanggungjawaban administratif yakni dengan mencabut izin perusahaanPT. Global Tours. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwapara jemaah umrah harus berhati-hati dalam memilih Biro Travel danhendaknya para jemaah mencari tau legalitas dari Biro Perjalanan Umrahyang telah dipilih, untuk menghindari timbulnya kerugian bagi para jemaahumrah selaku konsumen

Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman Jumiati Jumiati; Aan Aswari; Muhammad Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study examines the application of the law to the regulation regarding the procedures for the delivery of public facilities and social facilities in settlements inMakassar City and the status of certificates of ownership of land for public facilitiesabove settlements. This research is a normative-empirical legal research obtainedfrom field studies and literature related to the problem. The type of data used is Primary, which is obtained from field studies, by analyzing a legal problem through facts and questionnaires and secondary, namely legal data that is closely related to primary legal materials that can help analyze and understand primary legal data. The government has regulated the basics and provisions for the control, ownership, use and utilization of agrarian resources contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. The law also includes basic principles and provisions, rights to land, water and space as well as land registration, criminal and transitional regulations. The results show that the regulation regarding the procedure for the delivery of public facilities and social facilities in settlements in Makassar City isin the Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Provision andDelivery of Infrastructure, Facilities, Utilities in Industrial, Trade, Housing and Settlement Areas specifically funds in general. regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Delivery of Housing and Settlement Infrastructure, Facilities, and Utilities in the Regions. Regarding the issue of the status of the certificate of property rights above public and social facilities, it must be resolved fairly according to the legislation. ABSTRAK Kajian ini mengkaji penerapan undang-undang terhadap pengaturan mengenai tata cara penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar dan status sertifikat hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang di peroleh dari studi lapangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah. Jenis data yang di gunakan adalah primer, yang di peroleh dari lapangan dengan menganalisis suatu masalah hukum melalui fakta fakta dan kuesioner dan sekunder ,yaitu data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukumprimer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer. pemerintah telah mengatur tentang dasar dan ketentuan mengenail penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrariya yang tertuangdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria. Undang-Undang tersebut juga mencakup prinsip dan ketentuan dasar ,hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah,peraturan pidana dan transisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai tata cara pemberian fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar terdapat dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyediaan prasaran, saranautulitas perumahan dan permukiman di Daerah. Soal Status Sertifikat hak milik di atas fasilitas umum dan sosial ,harus di selesaikan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search