Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Nina Andriana
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.204

Abstract

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skemapenyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks skema penyelenggaraan dan sistempemilu, penataan tak hanya terkait urgensi penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilupresiden, melainkan juga penataan kembali format pilpres itu sendiri. Sistem pilpres yang diterapkan oleh Indonesiasaat ini bukan hanya tidak menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,tetapi juga cenderung mendistorsikan obsesi penguatan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang telahdiamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Penataan relasi eksekutif-legislatif dalam hal ini juga amat penting.Koalisi yang lazimnya ditemukan pada pemerintahan parlementer, namun dengan sistem multipartai dalampresidensial hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme checks and balances internal DPRmaupun antara DPR dan Presiden pun harus dibenahi.Kata Kunci: Pemilu, sistem Pemilu, presidensialisme, partai politik.
EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA: KASUS KALIMANTAN BARAT Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.530

Abstract

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan “keterbatasan” menunjukkan indikasi mudahnya masyarakatdi wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampumengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuhtidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalismemasyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkandan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan inimenyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya,tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwapendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatifdan humanis serta beradab.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.
ARTI PENTING IDEOLOGI BAGI PARTAI POLITIK Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.502

Abstract

Politicalparty has an important role in thepolitical system Itfunctions such as political recruitment politicaleducation political aggregation andpolitical socialization has been positioned on the basic structure ofdemocratic system In the reformation era almost all ofpolitical parties in Indonesia has been born accidentally withoutgoodpreparation on it Itjust becomes the expression ofpolitical elite power so then political party doesn t haveits own ideology or even identity In this sense ideology is very important as a guidefor the politicalparty actionsand as a measurementfor the voter to evaluate howfarpolitical elitefuoill their promises during campaign Thisis a book review ofFirmanzah which talked about how to manage a political party by using ideology and a goodcommunication to the constituence
MEDIA SIBER SEBAGAI ALTERNATIF JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPINNYA Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.436

Abstract

Demokrasi deliberatif, yaitu terbukanya peluang bagi masyarakat untuk secara kontinu berkomunikasidengan pemimpinnya, membutuhkan ruang publik yang bebas dari tekanan politik dan penguasa pasar media.Ruang Publik di media massa konvensional yang telah mengarah pada ketiadaan keberagamaan kepemilikan dankeberagaman substansi informasi menjadi titik balik hadirnya ruang publik pada bentuk media lain, yaitu mediasiber. Pemanfaatan media siber oleh lembaga dan aktor politik, dan khususnya oleh masyarakat di Indonesiamasih belum maksimal, meskipun media siber memberikan peluang menjanjikan sebagai saluran komunikasi yang“inklusif, egaliter dan bebas tekanan”. Prinsip komunikasi dua arah yang disediakan oleh media siber diharapkanmampu menjadi alternatif jembatan komunikasi yang lebih interaktif antara rakyat dan pemimpinnya, yang hal inisulit didapatkan pada media konvensional. Melalui ruang publik demokrasi deliberatif rakyat dapat dididik untukberdiskusi secara rasional dan terbuka untuk membicarakan persoalan-persoalan kebijakan publik.Kata kunci: Demokrasi deliberatif, Ruang Publik, Media Siber.
KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR Nina Andriana
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v3i2.737

Abstract

This study aims to explore the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is a descriptive explorative qualitative research. The study was conducted by analyzing the literature, regulations, theories, and research related to the treasurer's compliance in fulfilling his tax obligations, after which the writer made a synthesis to obtain a general picture of what was the problem for the Village Treasurer in fulfilling obligations the taxation. The Village Treasurer as the village representative in carrying out payments at the expense of the APBDes is given the obligation to withhold and collect income tax and other taxes under tax provisions. Results of deductions and tax collections must be deposited into the state treasury. However, according to the Directorate General of Taxes in pajak.go.id, it is known that most villages have not fully implemented their tax obligations. The non-compliance of the Village Treasurer in fulfilling his obligations when viewed from the perspective of the Planned Behavior Theory is caused by several factors including (1) the attitude of the treasurer's behavior that does not fully understand the importance of taxes for the nation and state, (2) subjective norms namely Village Treasurer do not feel that the implementation of taxation obligations is the desired action by the closest important people such as Central and Regional Governments, Village Heads as superiors, colleagues, and (3) Perception of behavioral control felt by Village Treasurers that implementation of tax obligations is sufficient complicated so that the Village Treasurer has not done it optimally. To increase the compliance of the Village Treasurer in fulfilling their obligations, it is necessary to provide an understanding to the Village Treasurer of their tax obligations, whether through training, outreach, or workshops. Also, the Village Head is expected to provide intensive guidance and supervision to the Village Treasurer in carrying out tax obligations by monitoring and requesting treasurer accountability reports regularly so that the Village Treasurer feels that reporting tax obligations is an important action according to important people around him. The role of the local government as a village supervisor is also needed to increase the obedience and compliance of the Village Treasurer through coaching by the Inspectorate.
Co-Authors