Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik
Rizka Fiani Prabaningtyas
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto Siswanto; Ganewati Wuryandari; Nanto Sriyanto; Mario Surya Ramadhan; Rizka Fiani Prabaningtyas
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.693

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an  mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa  kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangankan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan  sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan.  Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional
DAMPAK KEBIJAKAN ILLEGAL MARITIME ARRIVALS (IMA) AUSTRALIA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA KONTEMPORER Rizka Fiani Prabaningtyas
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.528

Abstract

Hubungan Australia dan Indonesia selalu memiliki dinamika yang tinggi. Salah satu persoalan yang seringkalimenjadi hambatan bagi kedua negara adalah isu pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia untukmenuju ke Australia melalui jalur laut atau Illegal Maritime Arrivals (IMA). Posisi Indonesia sebagai negara transitdanAustralia sebagai negara tujuan mengharuskan keduanya bekerja sama agar isu IMA dapat ditangani dengan baik.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana Australia menjalankan kebijakan untukmenangani IMA dewasa ini dan dampaknya bagi hubungan Australia-Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannasionalnya, Australia merasa perlu menjalin kerja sama dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara bufferatau penyangga agar dapat menjustifikasi upaya-upaya menjaga keamanan nasionalnya. Namun, Australia saat inikebijakan IMAAustralia cenderung lebih restriktif dan unilateral sehingga bertentangan dengan nilai-nilai HAM dankemanusiaan dan prinsip good international citizenship. Kecenderungan Australia untuk bertindak lebih agresif dansepihak dengan justifikasi keamanan nasional negaranya membiaskan komitmen penyelesaian kerangka kerja samadengan Indonesia. Perubahan kebijakan IMA Australia ke arah yang lebih restriktif dan mengedepankan tindakanunilateral akan berdampak negatif terhadap perkembangan hubungan kedua negara.Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Illegal Maritime Arrival (IMA), kepentingan nasional Australia,Hubungan Australia-Indonesia.
Co-Authors Ganewati Wuryandari Mario Surya Ramadhan Nanto Sriyanto Siswanto Siswanto