Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Penelitian Politik
R Siti Zuhro
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
GOOD GOVERNANCE DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA R Siti Zuhro
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.507

Abstract

With the downfall ofSoeharto s New Order regime the authoritarian nature of the bureaucratic system wasexposed The implementation ofnew political laws since 1999 gave rise to an invigorated roleforpoliticalpartiesand the implementation ofa government regulationfor a neutral bureaucracy resulted in its declining involvementin politics A strongparliament and the increasingpolitical awareness ofbureaucrats have become a reality todayThese changes have put paid to questions about the involvement ofpolitical parties and the influence of societalforces in theformation ofpolicy The bureaucracy can no longer exist as it was in the New Order and infact hasresponded to societal needs by adjusting to the new political climate Indonesian politics under the transition eratakes on a wider significancefor one ofthe main results has been the emergence ofbureaucraticpluralism a morepluralistic political system that is more open to the influence ofthese societalforces Improvement in governancebecame possible however with the rise of the reformation since 1998 At this time the debate on governance inIndonesia began with a consideration of good governance The post Soeharto era was seen by reformists as along awaited opportunity to improve government policy so that people would not only follow the government sdecisions but would also contribute to the decision making process Indonesian demanded more democraticgovernance that is more regular interaction between government and civil society andfreerparticipation by thelatter in government institutionsKeywords Governance policy democratization reformation good governance
DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA R Siti Zuhro
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.902 KB)

Abstract

Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar daerah dan faktor-faktor tersebut perlu diintegrasikan dalam konteks nasional dan hubungan pusat daerah. Relasi antar pusat dan daerah menimbulkan problematika tersendiri dan akhirnya menghasilkan otonomi daerah ala Indonesia. Ketahanan politik Indonesia pada tahun 2045 sangat dipengaruhi bangunan sistem politik saat ini. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi politik Indonesia tahun 2045 seperti menata ulang sistem perwakilan, penataan pemilu dan kepartaian, memperbaiki pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesioa melalui teladan positif para elit dan aktor. Pentingnya membangun demokrasi ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yaitu demokrasi yang didukung penuh oleh nilai-nilai budaya politik domestik, demokrasi yang memiliki rohnya sendiri di bumi pertiwi. Praktik demokrasi akancenderung menyimpang/distortif ketika nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan dinafikan dan dilupakan oleh para elite dan aktor politik serta masyarakat. Semakin besar pengingkaran (penafian) terhadap nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki dan juga lemahnya penegakan hukum yang ada maka akan semakin distortif pula praktik demokrasi di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak efektifnya kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Co-Authors