Garuda - Garba Rujukan Digital

Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh Dwi Hidayatul Firdaus; Mufidah Ch; Suwandi
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 10 No 1 (2022): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Background. Marriage is a lawful and main way to realize and maintain human honor, because by marrying people can avoid behaviors that are forbidden by Allah SWT. As normal human beings in their human instincts, persons with disabilities are also gifted with sexual desire and the desire to continue their offspring in a grand procession called marriage. However, with the various shortcomings that exist in them, they are worried that they will have difficulty in carrying out the life of the ark of their household life.Aim. For this reason, it is necessary to know how marriages carried out by persons with disabilities are in the eyes of legislation and Islamic law, and this requires legal certainty.Methods. This literatur study purpose to determine and analyze: Marriage Law for Persons with Mental Disabilities according to Law No. 1 of 1974 and Law no. 8 of 2016. This research method uses library research methods, namely research that collects data and information with the help of various materials contained in the literature.Results. The results of this study are that legally, marriages for people with mental disabilities are still legal in terms of harmony and there is no damage or there must be an annulment in terms of the terms of marriage. Because for people with mental disabilities, whether prospective brides or grooms, there are no criteria, they must be healthy and respond to the needs of contemporary life such as human rights, gender, environment, democracy and others.

PENGUATAN EKONOMI KREATIF KELUARGA KESENIAN JARANAN DAN BANTENGAN TRAH KANJURUHAN KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG Sri Andriani; Dwi hidayatul Firdaus; Faridatus Suhadak
EGALITA Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Mentoring of society base on economics and business science have formed a group in posdaya, posdaya which became example is posdaya of As-syuro village Tlogomas Malang City. The society that developed art actually come from the Assembly of worshipers tahlil and tiba'an. They have been able to operate profesionally their tools, or in other words just do activities as a hobby and do friendship (Silaturahim) between pilgrims (jama’ah). So the common condition need the change of managerial ability. There is no handling expected can increase family income, and ultimately become superior product in Tlogomas and also can create a creative economy that also became the goal of the current Administration (President of Joko widodo). So. All condition commonly need change of managerial ability. Pendampingan masyarakat berbasis ilmu ekonomi dan bisnis yang telah membentuk kelompok dalam pos daya, maka pos daya yang yang menjadi dampingan adalah pos daya As-Syuro Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Masyarakat yang mengembangkan kesenian ini sebenarnya bermula dari perkumpulan jamaah tahlil dan tiba’an. Mereka sudah mampu mengoperasikan secara profesioanal alat-alat pertunjukannya, atau dengan kata lain hanya melakukan kegiatan sebatas hobi dan melakukan silaturahim antar jamaah. Belum ada penanganan yang diharapkan memperoleh pendapatan yang dapat menambah pendapatan keluarga, dan pada akhirnya menjadi produk ungulan Kelurahan Tlogomas sekaligus dapat menciptakan ekonomi kreatif yang juga menjadi tujuan pemerintah sekarang (Presiden Joko widodo). Maka kondisi yang ada secara umum memerlukan pembenahan kemampuan manajerial.

FENOMENA DAN MOTIVASI IBU RUMAH TANGGA BERKOMUNITAS DALAM ENTREPRENEUR PERSPEKTIF GENDER DI KOTA MALANG (Studi Kasus pada Komunitas Preman Super, Club Sosialita, dan Asosiasi Pengrajin Kota Malang/APKM) Sri Andriani; Dwi hidayatul Firdaus
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Perempuan dan bisnis adalah dua kata yang berbeda sifat, kata perempuan sangat feminin sedangkan kata bisnis cenderung lebih mengarah kepada pekerjaan yang maskulin. Tak dapat dipungkiri permasalah seputar gender juga terjadi di dalam dunia bisnis, hal ini tercermin pada anggapan bahwa dunia bisnis adalah dunia laki-laki. Meskipun dalam kenyataannya, dunia internasional telah menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun pada kenyataannya, kaum perempuan masih terus menghadapi kesenjangan dalam masyarakat baik secara legal maupun de facto. Semakin berkembangnya permasalah gender dan peluang untuk melakukan kegiatan usaha dengan berbagai motivasi dan harapan, maka munculah banyak wirausaha perempuan. Semakin banyak perempuan yang mulai menyadari bahwa menjadi wirausaha merupakan cara terbaik untuk membantu ekonomi keluarga, karier bisnis, dan aktualisasi diri. Sekarang, kata perempuan dan bisnis dapat berjalan beriringan, karena kini telah terbukti banyak perempuan yang terbukti sukses dalam menjalankan bisnis. Di Kota Malang terdapat 2.764 UMKM yang terwadahi dalam beberapa komunitas, salah satu komunitas di Koma Malang adalah preman super (perempuan mandiri sumber perubahan) adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang melakukan wirausaha dengan berbagai motivasi, ada kelompok sosialita Malang merupakan kelompok perempuan yang cenderung berkumpul untuk bersosial, mengisi waktu, dan mencari eksistensi diri namun didalamnya juga melakukan wirausaha, kelompok lain adalah asosiasi pengrajin Kota Malang yang berkumpul dalam kegiatan kerajianan. Berawal dari bersosialisasi menjadikan kelompok ini bersaing dalam mengembangkan usaha, fenomena berwirausaha yang diawali dari bersosialisasi oleh ibu-ibu rumah tangga (mompreneurship), penggerak social (social entrepreneur).

Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah Dwi Hidayatul Firdaus
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Gender is construction and social order about various differences between two sexes which related to social relationships between men and women, or a characteristic which has been specified socially and culture. To understand concept of justice and gender equaity it need correct understanding. And for every Muslim ought to understand this gender concept which is related to Islamic law, should be able to synchronize gender concept with the purpose and intention of Islamic law (al-Maqasid al-Syar'iyyah) in the form of the benefit to human being, it have to comprehend widely especially in the problem of iddah. The meaning of islamic law basically will realize kindliness of real life to human being, either through individually or socially. Beside aims to form good person, Islamic law also aims to uphold mashlahah and social justice. Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya. Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar. Dan bagi setiap muslim seharusnya memahami konsep gender ini yang bersinggungan dengan hukum Islam, harus bisa mensinkronkan gender tersebut dengan maksud dan tujuan dari hukum Islam (maqasid as-Syar’iyyah) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas terkhusus masalah iddah. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun social. Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social.

Pemberian Sanksi Fintech Bermasalah Perspektif POJK No 77 Tahun 2016 dan Teori Maslahah Ahmad Najmul Ulum Kusuma; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Didalam kegiatan pinjam meminjam dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini kemudian melahirkan suatu aplikasi pinjam meminjam online yang kemudian disebut dengan Fintech. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini maka lahirlah aturan yang menaungi kegiatan ini, yaitu POJK No 77 tahun 2016. Dalam aturan tersebut pasal 47 menjelaskan bahwa yang berhak memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar aturan adalah OJK tetapi didalam perjalanan ditemukan dua penyelenggara yang terbukti melanggar aturan dengan memberikan besaran bunga yang melebihi batas yang telah disepakati bersama-sama, tetapi yang memberikan sanksi adalah asosiasi. Penelitian ini bertujaun mengetahui tentang pemberian sanksi bagi penyelenggara fintech yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bersifat Library research. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara menyatakan bahwa asosiasi berhak memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanganggar aturan tentang besaran bunga yang telah disepakati bersama-sama. Selain dari itu maka yang berhak memberikan sanksi adalah OJK sendiri.

Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan atas Kejahatan Carding di Bank X Khoirotun Nisa; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Carding merupakan tindak pidana pencurian dengan wajah baru yang muncul seiring pesatnya laju perkembangan zaman disertai kemajuan teknologi internet yang membawa banyak dampak negatif. beberapa kasus carding yang terjadi di indonesia menimbulkan kerugian besar bagi sektor perbankan, dan hal ini melatarbelakangi pemerintah menyusun undang-undang guna mengatasi masalah carding. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah menjadi tameng bagi perbankan agar dapat terhindar dari resiko kerugian akibat carding yang suatu saat dapat terjadi, namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum sepenuhnya mengcover masalah carding yang masih sering terjadi, sehingga masih membutuhkan undang-undang lain dalam penegakannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank X terkait kejahatan carding yang kian hari kian meningkat, dan pasti dengan membawa banyak dampak negatif. penelitian ini memberikan gambaran bahwa Undang-Undang ITE masih cukup global dan kurang mengcover atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih belum cukup mampu untuk menjadi hukum tunggal dalam menyelesaikan kejahatan carding di Indonesia.

Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Atika Rahmatur Rizki; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3816

Prinsip-prinsip ekonomi Islam salah satunya menawarkan akad murabahah yang merupakan alternatif untuk menghindari transaksi dengan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah dan kesesuaiannya pada prinsip syariah dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro iB yang ditetapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian sosio-legal (socio-legal research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan terutama UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal hukum yang berhubungan dengan murabahah. Data diolah melalui data collection, data reduction, data display, dan conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro menyalurkan pembiayaan pembiayaan KUR mikro iB dengan menerapkan akad murabahah. Penerapannya melalui tahapan: pengajuan; menyerahan berkas foto KTP dan KK, serta NPWP (apabila telah melampaui sejumlah Rp. 50.000.000,-); proses BI Checking; proses survei; pengurusan surat keterangan usaha (SKU atau SIUP); pengerjaan berkas calon nasabah di sistem BSI; ACC; dan pencairan. Selanjutya pengawasan kesesuaian penggunaan dana dengan pengadaan akad perjanjian. Penggunaan akad murabahah bil wakalah yang dijadikan satu, sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan kewengan ashliyah dan niyabiyyah, sehingga memenuhi kaidah fikih.

Potret Foto Idol Sebagai Cast Dalam Alternate Universe Di Media Sosial Twitter Perspertif Undang-Undang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Siti Nurhaliza; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3847

Alternate Universe atau AU merupakan novel elektronik yang dipublikasikan melalui media sosial twitter. Di dalam setiap AU, selalu terdapat potret foto yang dijadikan face claim sebagai cast atau pemeran dari cerita AU tersebut. Potret foto yang dijadikan cast merupakan potret foto dari Idol K-pop atau artis yang digunakan tanpa adanya izin resmi antara Penulis dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggunaan potret foto ini tentu saja membawa berbagai dampak bagi Pencipta potret tesebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan potret foto idol tidak berizin sebagai cast dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan potret foto idol k-pop sebagai cast di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta merupakan hal yang dilarang karena telah melanggar hak moral milik Pencipta dan akan melanggar hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta apabila dijadikan sebagai “bahan” promosi dari novel adaptasi AU. Hal ini juga berlaku apabila dianalisis menggunakan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penggunaan potret foto idol k-pop sebagai cast di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI merupakan perbuatan zalim dan hukumnya adalah haram.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search