Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.577
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora jurnal syntax admiration Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Revolusi Indonesia AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Veteran Justice Journal Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance International Journal of Humanities Education and Social Sciences Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yana Indawati
Department Of Law, Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BIDANG WILAYAH I MADIUN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI Jihan Imala; Yana Indawati
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 6 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i6.142

Abstract

Perdagangan satwa menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkotika dan perdagangan manusia kejahatan perdagnagan ilegal satwa sangat serius dan tingginya konflik kebutuhan ruang dan makanan antara satwa dan manusia juga menyebabkan munculnya kejahatan pada satwa. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, dalam penelitian ini rumusan masalahnya membahas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun serta kendala dan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukm sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai perdagangan satwa. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, literature, dan peraturan terkait. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan upaya yang telah dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun baik upaya pre-emtif maupun upaya preventif merupakan wujud untuk menekan angka tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi. Kendala yang diperoleh berupa minimnya sarana-prasarana, kurangnya pos pengawasan dan kurangnya polisi hutan, atas kendala tersebut telah dilakukan upaya dengan dilakukannya kegiatan patroli, koordinasi dengan instansi terkait, dan diadakannya sosialisasi dan pembinaan.
Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya) Yudhistira Bayu Artadika; Yana Indawati
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 7 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i7.157

Abstract

Implementasi upaya non litigasi melalui medasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa implementasi Implementasi upaya non litigasi melalui medasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan dapat dilakukan pada tingkat penyidikan Kepolisian. Implementasi upaya non litigasi melalui medasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan dapat dilakukan pada kasus tindak pidana umum apabila dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Serta yang paling utama perbuatan tindak pidana yang dilakukan tidak berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Kendala yang dihadapi berupa Faktor Teknis dan Faktor Non- Teknis Upaya yang dilakukan berupa Upaya Faktor Teknis dan Upaya Faktor Non-Teknis.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dengan Korban Anak (Studi Kasus Pembunuhan Balita di DKI Jakarta) Dhanang Laksmono; Yana Indawati
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i9.175

Abstract

Anak adalah seseorang yang harus dilindungi dan diarahkan mengenai tindak tanduknya, dikarenakan mereka adalah sosok yang belum benar benar mengerti akan perbuatan dan akibatnya. Sebagai orangtua sudahs emestinya kita selalu memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menginat kontrol dari sang anak belumlah sebaik orang dewasa. Perlunya perhatian serius terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik perhatian dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang[1]undangan. Dalam kasus ini seorang anak membunuh teman dari adiknya yang terjadi karena penasaran dengan apa yang selama ini ditontonnya melalui film action pembunuhan. Kurangnya pengawasan orang tua dan perhatian lebih juga menjadi faktor utama dalam permasalahan ini mengingat masa lalunya juga sangat berperan pada perbuataannya saat itu. Dalam Undan[1]Undang perlindungan anak seharusnya ia dapat dikenai pertanggungjawaban namun mempertimbangkan hal-hal lain mengenai kondisi kejiwaannya yang tidak stabil maka ia dapat dikenai alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Lion Parcel dalam Kerusakan atau Kehilangan Barangx Safira Noorhasna Aulia; Yana Indawati
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 11 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i11.202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kosnumen pengguna jasa pengiriman Lion Parcel dalam kerusakan atau kehilangan barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian pemahaman terhadap permasalahan norma hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dan tercantum dalam peraturanxperundang-undangan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindunganxhukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman Lion Parcel atas kerusakan atau kehilangan barang sebagai upaya represif setelah adanya kerugian oleh konsumen atas kerusakan atau kehilangan barang kepemilikan konsumen dengan pemberian ganti untuk kiriman yang dikirimkan tidak menggunakan premi asuransi yaitu sebesar 10xkali biaya pengiriman dengan maksimal Rp 2.000.000. Sedangkan untuk nominal penggantian dengan kerusakan atau kehilangan kiriman berasuransi dengan nominal penggantian senilai harga barang sesuai dnegan nota pembelian atau invoice maksimal Rp 1.000.000.000 (untuk barang elektronik maksimal Rp 500.000.000) yang diajukan melalui website lionparcel.com bukti yang dilampirkan yaitu bukti identitas si pengirim, formulir klaim Lion Parcel dan bukti dokumentasi kerusakan pada fisik kiriman dan foto packing kiriman.
Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Penerimaan Air Keruh di PDAM Delta Tirta Kabupten Sidoarjo Sekar Arum Annafi; Yana Indawati
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 11 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i11.203

Abstract

Dalam penelitian yang penulis susun ini memiliki tujuan yang berguna untuk mengetahui seperti apa bentuk penyelesaian sengketa konsumen atas penerimaan air keruh yang di lakukan oleh pihak dari PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulisini berdasarkan dengan kebenaran fakta yang berada dilapangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus sengketa yang dilanggar tersebut dan kasus sengketa yang dimaksudkan tersebut ialah penyelesaian sengketa konsumen atas penerimaan air keruh di PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Sumber bahan yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala pertanyaan dalam pemenuhan penyusunan penelitian. Melihat hasil dari wawancara serta data yang didukung maka dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa konsumen atas penerimaan air keruh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terdapat 66 sengketa pengaduan pelanggan yang belum ditindaklanjuti yang menimbulkan beberapa bentuk kendala. Meski terdapat kendala pihak PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tetap harus memiliki upaya yang semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kendalaxkendala tersebut, karena sejalan juga dengan misi dari PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang merupakan perusahaan daerah dalamxbidang jasa maka kepuasan pelanggan menjadi yang utama dan kewajiban PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan pelayananxyang baik secara maksimal kepada pelanggan..
PENERAPAN PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA Desya Septya Mulyana; Yana Indawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.223 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.521-530

Abstract

Karena kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin untuk menghindari gaya hidup yang terlampau banyak dan memenuhi keinginan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian dengan membahas bagaimana terkait penerapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lalu ditinjau apakah bersesuaian dengan penerapan yang selama ini diterapkan oleh Jaksa dalam proses penyitaan. Bahan data yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala persoalan yang ada. Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah penyitaan dan penyitaan properti akibat perubahan langsung perilaku kriminal, serta penyitaan properti akibat pengalihan anggaran publik dan tindak pidana korupsi.
Legal Position of Awig –Awig in the National Legal System as a Source of Law (Written Customary Law) adhitya widya kartika; Wiwin Yulianingsih; Yana Indawati
Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i1.30

Abstract

Village is the smallest part of the state structure. A number of villages in Indonesia have distinctive features which contain traditional elements. One of the elements of this custom is customary law. In the community of Pakraman Bali Village, there are indigenous people in which customary law applies. This customary law is stated in awig-awig. If we look at the discussion then it is related to the legal structure, of course there is a connection related to that part of the legal system. The legal system in a state can be referred to as a national legal system in which the national legal system has parts or elements that each function and have a relationship, namely between one part and another. Likewise, there are laws that are part of the customary law community where the customary law community is part of the village which is an institution in the state structure. This then becomes an issue of how the position of awig-awig is in the national legal system. This research was conducted through an analysis of legal facts and legal doctrine, namely the theoretical and statutory approaches. This article is the result of research funded by the university, so it is the outcome product of this research. The discussion in this analysis shows that awig-awig is written customary law, while what is generally understood so far is the unwritten law. In addition, the position in national law is recognized because it is the right of the customary law communities in Bali (adat in Pakraman Village, Bali). In addition, of course, awig-awig can be used as a source of material law, which is a social conception that exists in society, some of which are still applicable and some need conformity.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Informasi yang Tidak Jelas dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Shaenaz Fielia Ardani; Yana Indawati
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 5 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v2i5.237

Abstract

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan oleh orang lain dan berasal dari luar negeri yang tidak jelas bagaimana kondisi sebelumnya, apakah pemakai sebelumnya bersih dan pastinya terdapat banyak bakteri pada pakaian. Pelaku usaha banyak yang merambah ke Instagram dalam menjual pakaian bekas impor. Namun pelaku usaha dalam hal ini menjual pakaian bekas impor melalui Instagram dengan informasi yang tidak jelas sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Tujuan dari penulisan ini agar semua masyarakat lebih pintar dan terbuka dalam membeli suatu barang agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha, serta untuk mengetahui permasalahan mengenai bentuk-bentuk informasi tidak jelas yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari penjualan pakaian bekas impor dengan informasi yang tidak jelas serta upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
E-Sanction Policy In Online Learning In Universities Based On Cyber Education Service System Yana Indawati; Hervina Puspitosari; Yovita Arie Mangesti
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2021): August 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i4.124

Abstract

The rapid globalization of technology, coupled with the pace of technological development, has become an online learning facility that makes it easier to meet face-to-face virtually in the current learning system. Online learning expects students to gain soft skills in the current digital era, especially supported by various Merdeka Campus programs. The E-Sanction policy is a product that is needed with the shift in education in today's digital era. Improvement of the education system based on cyber- service system services. This research is collaborative research between the lecturers of the Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur and the Universitas 17 Agustus  1945 as a higher education institution where researchers teach who have also responsively eliminated face-to-face teaching and learning on campus since the Covid 19 pandemic to suppress the growth of exposure to the Corona 19 virus that becomes a global problem. From the results of this study, it is possible to obtain an overview of the effectiveness of online learning and obtain an e-sanction policy model that can be applied to students so that lectures can run in an orderly manner. Every university has a code of ethics that applies to students and along with online learning conditions, it is necessary to set a code of ethics policy for students in participating in the online learning process. The need for e-sanction applicateions as a means of providing sanctions for violations of the student code of ethics.
Counterradicalism in Efforts to Prevent Radicalism in Rechtsbewutstzijn-Based Universities Hervina Puspitosari Puspitosari; Yana Indawati; Wiwin Yulianingsih
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2021): August 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i4.131

Abstract

The target of the spread of radical terrorism that has infiltrated the university environment needs to be prevented and become a common concern, especially university leaders. The development of the radical flow of terrorism in universities can endanger the unity of the state because universities are a place for education candidates for intellectuals, entrepreneurs, bureaucrats, technocrats, and professionals. Counter-radicalism is an effort to prevent the entry of the seeds of radicalism in the transformation of terrorism in universities. Prevention and control efforts can be carried out through a soft education approach by instilling the spirit of nationalism and defending the country to students and academics in the Higher Education environment. Rechtsbewustzijn is closely related to legal compliance and the effectiveness of the law, so it is hoped that the values ​​of legal awareness that are built strongly in the Higher Education environment will be successful in supporting counter-radicalism programs in preventing radicalism in Higher Education. All components in Higher Education in obeying the law are not a compulsion but because the law is by the values ​​that exist in society and by the needs of the Higher Education environment which is a safe and comfortable place to study.
Co-Authors ADHITYA WIDYA KARTIKA Andi Ines Audryana Bachtiar Anggianti Nurhana Desya Septya Mulyana Dhanang Laksmono Dhea Tiara Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra Hervina Puspitosari Jihan Imala Kartika Hardiyanti Mas Anienda Tien F Muhammad Daffa Arya Wardhana Muhammad Hasbi Ashshiddiqi Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan Nabilla Tasya Shalsahbila Nela Erdianti Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine Rizky Robbi Saputra Rosinda Tata Nurmaya Safira Noorhasna Aulia Saskia Dyah Hapsari Sekar Arum Annafi Shaenaz Fielia Ardani Sutrisno Sutrisno Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih Yohanna Andriani Novivace Hermawan Yudhistira Bayu Artadika Zhafirah Nisa Almira