UU Nurul Huda
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Revolusi Indonesia

Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Ganda atas Tanah dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Asep Sungkawa; UU Nurul Huda; Tatang Astarudin
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i1.221

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sertifikat ganda yang masih terjadi, Terbitnya dua sertifikat atas tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah. kendala penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah.Dan mengkaji solusi penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Teory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Teory dan Teori Hukum Pertanahan dan Agraria sebagai Aplikative Teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, yaitu melalui pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah terdapat beberapa upaya disamping ke pengadilan. Kemudian juga bahwa pentingnya tertib administrasi baik warga masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintahan baik di desa yang memegang buku induk tanah maupun BPN yang menerbitkan surat tanah, maka proses tertibnya pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena akan tercipta kepastian hukum dan kepastian hak sehingga semua pihak terlindungi hak nya.