Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Revolusi Indonesia Contemporary Society and Politics Journal
Tatang Astarudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Ganda atas Tanah dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Asep Sungkawa; UU Nurul Huda; Tatang Astarudin
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i1.221

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sertifikat ganda yang masih terjadi, Terbitnya dua sertifikat atas tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah. kendala penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah.Dan mengkaji solusi penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Teory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Teory dan Teori Hukum Pertanahan dan Agraria sebagai Aplikative Teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, yaitu melalui pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah terdapat beberapa upaya disamping ke pengadilan. Kemudian juga bahwa pentingnya tertib administrasi baik warga masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintahan baik di desa yang memegang buku induk tanah maupun BPN yang menerbitkan surat tanah, maka proses tertibnya pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena akan tercipta kepastian hukum dan kepastian hak sehingga semua pihak terlindungi hak nya.
Political Transformation of Islamic Law in the Context of National Family Law: Between Idealism and Reality Eva Nur Hopipah*; Abdulah Safe’i; Tatang Astarudin
Contemporary Society and Politics Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Contemporary Society and Politics Journal (CSPJ)
Publisher : Contemporary Society and Politics Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The era continues to move dynamically, whether towards positive change or the opposite, making transformation inevitable. In this process, numerous political processes occur, especially in the transformation of Islamic law within the current national family law as manifested in Marriage Law Number 1 of 1974 and other legislations. It needs to be comprehensively understood regarding the transformation process from classical/conventional Islamic law to the emergence of ijtihad (ijma'), giving birth to the Compilation of Islamic Law (KHI). There is a contradiction between idealism and the reality that occurs in the transformation of Islamic law. This research addresses essential questions about how the political process occurs in the transformation to legislation. The method used in this study is literature review with primary sources being books or articles related to Islamic law, political aspects of Islamic family law, transformation and reform of Islamic law, contemporary family law, and other relevant sources as secondary sources. The results of this research prove that there are crucial points in the transformation of Islamic law into national family law related to marriage, divorce, inheritance, and endowment, which still require further integration to review the realities that occur in the field.
Co-Authors Abdulah Safe’i Asep Sungkawa Eva Nur Hopipah* UU Nurul Huda