Garuda - Garba Rujukan Digital

DISKURSUS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM Mahathir Muhammad Iqbal
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 15, No 1 (2015): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Our religious orientation today is still dominated by the bias of the normative discourse of women’s interests. Especially regarding gender relations. We actually realize that many religious law, personal law such families, religious practices, and including also the social and political leadership over the legitimacy of religious especially for women, is based on the assumption of patriarchy and sexism. The system is based on patriarchy and sexism, usually alienate women at home, so men are more able to dominate women. Gender discourse in Islamic education clearly has a very important relevance. In fact, the discourse of gender and sexism can be on the agenda the study of new forms of equality and egalitarianism represents justice discourse. This gender studies, for example, can be used as an alternative paradigm construction amid strong conservative currents would strive to restore the role of women to the domestic sector, with a variety of pragmatic legitimacy, religious, or ideological science. One of the immediate urgent effort is how to formulate a concept of gender oriented Islamic education

Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang) Mahathir Muhammad Iqbal; Ahmad Syaiful Kurniawan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1030

AbstractPolitical parties play a role as a very strategic link between government processes and citizens. Each political party has a different recruitment pattern, where the recruitment pattern of party members is adjusted to the political system it adopts. In recruiting members and candidates for the 2019 legislative elections, DPC of the Malang Regency National Awakening Party provides equal opportunities for all citizens to compete in the selection process of candidates. The theory used is the recruitment of Pippa Norris who uses three indicators, namely: the certification stage, the nomination stage, and the general election stage. The type of approach used is qualitative using the case study method. The results of this study indicate that there are considerations taken by the National Awakening Party DPC to determine female members and candidates based on party regulations regarding the recruitment mechanism of members and candidates. Regarding this, the National Awakening Party DPC gave equal freedom to all citizens, both women and men, to become candidates. This is based on 3 indicators of the recruitment pattern of Pippa Norris, namely: first, the certification stage for candidates, the National Awakening Party DPC provides equal opportunities for everyone to run for party according to party regulations. Second, in the nomination stage, women candidates are given knowledge and skills by being obliged to enter the party underbow organization. Third, the election stage where women candidates are carried by parties to compete in legislative elections. Where women are only used as fulfillment of the 30% quota of women's representation in 2019 legislative electionsKeywords : Recruitment, women, political partiesAbstrakPartai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan anggota dan Caleg untuk pemilihan legislatif tahun 2019, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah rekrutmen dari Pippa Norris yang memakai tiga indikator, yakni: tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan umum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai metode studi kasus Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa untuk menetapkan anggota dan Caleg perempuan berdasarkan peraturan partai tentang mekanisme perekrutan anggota dan Caleg. Perihal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga Negara baik perempuan maupun laki- laki untuk menjadi Caleg. Ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen Pippa Norris yaitu: pertama, tahap sertifikasi terhadap Caleg, DPC Partai Kebangkitan Bangsa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri sesuai dengan peraturan partai. Kedua, tahap nominasi, caleg perempuan diberikan pengetahuan dan ketrampilan dengan berkewajiban masuk pada organisasi underbow partai. Ketiga, tahap pemilu dimana caleg perempuan diusung partai untuk bersaing pada pemilihan legsilatif. Dimana perempuan hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pileg 2019.Kata kunci : Rekrutmen, perempuan, partai politik

Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia Mahathir Muhammad Iqbal
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.264 KB)

Harus diakui, bahwa pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM. Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, civil society maupun organisasi-organisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.

Demokrasi Ersatz: Menggugat Peran Pemuda dalam Mengawal Proses Demokratisasi di Indonesia mahathir muhammad iqbal
Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Education and Teacher Training, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatul

We already are in an open democratic stage within 17 years . However , we are also required to continue to make serious resolutions and improvements related to the character of the ideology of democracy . In many ways , we still fail to open up possibilities and alternatives in managing circulation prospective leadership and in accordance with the requirements of democracy . Fundamental changes to equip democracy needs to be done for the sake of the birth of the benefit shared values . In this context, youth should play a role . youth should proofread and guarding the democratic process in order not to handcuffed by pragmatic political interests . Moreover, if we depart from the conviction , that the youth are the leaders of future generations. Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2817

MENEGUHKAN KONSEP ISLAM NUSANTARA SEBAGAI PERSPEKTIF ALTERNATIF KONTRA IDEOLOGI RADIKALISME DAN TERORISME Mahathir Muhammad Iqbal
JURNAL AGHNIYA Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : STIESNU Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kita sangat memerlukan narasi-narasi alternatif yang mampu melumpuhkan propaganda kaum ekstremis dan reproduksi narasi kekerasan. Tema Islam Nusantara ini jadi sangat penting karena dua hal. Pertama, konteks global. Konteks global ini harus jadi keprihatinan bersama karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah dicemarkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok ekstrem, dengan menampilkan wajah Islam yang beringas dan menyeramkan. Mereka menganggap hanya paham dan kelompok mereka yang paling benar, sedangkan paham dan kelompok lain dianggap sesat dan kafir sekalipun sesama Muslim. Kelompok ini kemudian dikenal dengan al-takfiriyyun. Kedua, konteks nasional. Harus diakui konteks global tersebut juga menjalar ke ruang republik. Secara ideologis dan teologis, paradigma "Negara Islam" bukanlah hal yang baru dalam perjalanan sejarah republik. Mereka yang mengamini ideologi tersebut sudah tumbuh benih-benihnya sejak lama dan terus berkembang meskipun secara sembunyi-sembunyi.Kata Kunci: narasi alternatif, islam nusantara, konteks global, konteks nasional

Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokriktik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider Mahathir Muhammad Iqbal
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

A healthy and strong democratic state does not only require a strong political world. Of course, it is important to have a strong party, a strong leader, and a strong government. However, democracy also requires civil society which is also healthy and strong. In the political science literature, the political world and civil society are distinguished by political positions. The world of politics is the political territory of citizens who are prepared to fight for positions of government. The main vehicle is a political party. Meanwhile, civil society is the area of activity for citizens outside the government. The main vehicle is mass organizations. Deliberately, the world of civil society did not want to take part in the power struggle for the position of government. They deliberately chose a position outside the government to control the government. NU is expected to be in this position. Who always kept his distance from the world of practical politics and power. That way, the independence of NU as an authoritative mass organization is maintained.

ISLAM NUSANTARA Sebuah upaya Alternatif Kontra Ideologi Radikalisme Dan Terorisme Mahathir Muhammad Iqbal
Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/nusantara.v15i1.10609

Kita sangat memerlukan narasi-narasi alternatif yang mampu melumpuhkan propaganda kaum ekstremis dan reproduksi narasi kekerasan. Tema Islam Nusantara ini jadi sangat penting karena dua hal. Pertama, konteks global. Konteks global ini harus jadi keprihatinan bersama karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah dicemarkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok ekstrem, dengan menampilkan wajah Islam yang beringas dan menyeramkan. Mereka menganggap hanya paham dan kelompok mereka yang paling benar, sedangkan paham dan kelompok lain dianggap sesat dan kafir sekalipun sesama Muslim. Kelompok ini kemudian dikenal dengan al-takfiriyyun. Kedua, konteks nasional. Harus diakui konteks global tersebut juga menjalar ke ruang republik. Secara ideologis dan teologis, paradigma "Negara Islam" bukanlah hal yang baru dalam perjalanan sejarah republik. Mereka yang mengamini ideologi tersebut sudah tumbuh benih-benihnya sejak lama dan terus berkembang meskipun secara sembunyi-sembunyi.

Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia Mahathir Muhammad Iqbal
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v2i1.820

Abstract fiqh is that it is not a revelation from heaven. Fiqh is the product of ijtihad. The issue of who is to formulate it, for what purpose, under what social conditions are formulated, and the geographic locus as to what, with what epistemology, quite a big influence on the process of formation of fiqh. In other words, the fiqh is not grown in the empty space, but moving in the flow of history. Each product fiqh thinking always an interaction between the thinker with the socio-cultural and socio-political surrounds. In an atmosphere and conditions such that the entire Islamic law is written. It seems logical that the classical fiqh thinking configuration and placed in the general context of the current thinking fiqh produced on the one hand, and in the context of a particular epistemological on the other side. Knowing these contexts is not only essential in the enrichment of the social history of jurisprudence, but also very useful for the preparation efforts of the new jurisprudence, fiqh which rests on the fulcrum of the problems of humanity in a state of Indonesian society. Keywords: Fiqh, Sociocultural, sociopolitical Abstraksi fiqh adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqh merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta dalam lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fiqh. Dengan perkataan lain, fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fiqh selalu merupakan interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dalam suasana dan kondisi seperti itulah seluruh fiqh Islam ditulis. Kiranya logis jika pemikiran fiqh klasik tersebut diletakkan dalam konfigurasi dan konteks umum pemikiran saat fiqh tersebut diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologis tertentu di sisi lain. Mengetahui konteks-konteks tersebut bukan hanya penting dalam pengayaan sejarah sosial fiqh, melainkan juga sangat berguna bagi upaya penyusunan fiqh baru, fiqh yang berlandas tumpu pada problem-problem kemanusiaan dalam kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Fiqh, Sosiokultural, Sosiopolitik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA KULINER KOTA MALANG Mahathir Muhammad Iqbal; Dadieng Kurniawan
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri.Pemerintah juga harus menyelaraskan program kerjanya di tiap daerah dengan stimulan penumbuhan UMKM baru di tiap kecamatan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu strategi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di sektor kuliner di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Hasilnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri.Pemerintah juga harus menyelaraskan program kerjanya di tiap daerah dengan stimulan penumbuhan UMKM baru di tiap kecamatan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu strategi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di sektor kuliner di Kota Malang.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search