Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Global Science Society Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of International Conference Proceedings JILPI Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi
Rini Fitriani
Universitas Samudra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK Rini Fitriani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.686 KB)

Abstract

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak
ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS Rini Fitriani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.389 KB)

Abstract

Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu: nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBATPENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DI INTERNETDAN MEDIA SOSIAL Rini Fitriani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.877 KB)

Abstract

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah :”Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar.Perkembangan teknologi informasi tidak mungkin dilawan hanya oleh kewenangan yang ada di pemerintah dan penegak hukum saja. Perlu adanya kesadaran individu, sehingga akan mempersempit akses dan penyebaran pornografi.
DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR Cut Elidar; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.733 KB)

Abstract

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAJANAN ANAK DI SEKOLAH DASAR (Studi Penelitian di Kota Langsa) Monikha Zuhma; Rini Fitriani; Enny Mirfa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.80

Abstract

Pasal 7 Ayat (4) huruf.d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang.Perlindungan Konsumen.mengatur kewajiban bagi pelaku.usaha yaitu menjamin mutu.barang dan/atau jasa.yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.berdasarkan ketentuan.standar mutu barang dan/atau.jasa yang.berlaku.  Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai lebel, tidak ada komposisi dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar diatur pada Pasal 19.ayat (1) Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen yang menyatakan pelakuxusaha bertanggung jawabxmemberikan gantixrugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atauxkerugian konsumen akibatxmengkonsumsi barang dan/atau jasa yangxdiperdagangkanxdan juga peraturanxperundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi siswa Sekolah Dasar yang belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar belum berjalan dengan baik karena masih banyak penjual jajanan yang tidak sehat di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab belum menjalankan perannya dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan
KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN YANG WANPRESTASI Kiki Andre Setiawan; Rini Fitriani; Enny Mirfa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.96

Abstract

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baiksecara langsung maupun melalui media elektronik dengan carapenawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahuluidengan usaha mengumpulkan peminat.proses pelelangandianggapcacathukum, misalnyaadministrasipengadaanbarang dan, panitia tender tidakmemilikisertifikasi. sehingga proses pengadaanitutidakmemenuhisyarat dan cacathukum, Proses pelelanganitutidaksesuaiaturan.Untuk mengetahui Keabsahan Lelang yang dilakukan dikaitkan dengan Perjanjian yang wanprestasi.Penelitian menggunakan yuridis empiris. Kegiatan lelang yang dilakukan oleh PT Pekola tidak mengunakan dasar hukum sebagaimana diatur oleh negara tetapi peraturan yang dibuat perusahaan (PT Pekola). artinya kebijakan Perubahan dalam memilah mitra kerja sama yang diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Kerjasama antaraPemerintah Kota Langsa dengan PT Pelabuhan Kota Langsa, Nomor 551.43/2488/2017 Nomor 109/PEKOLA/VIII/2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Taman Hutan kota Langsa dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa. Dan lelang tersebut sah
TANGGUNG JAWAB KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Gampong Trom Kota Langsa) Cut Siti Sarah; Rini Fitriani; Enny Mirfa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.6

Abstract

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab kuasa asuh orang tua terhadap anak telah di atur dengan jelas dalam undang-undang, untuk itu orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak dan untuk perkembangan anak. Faktor penyebab pengalihan kuasa asuh dari orang tua kepada orang lain disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua mengalihkan kuasa asuh kepada orang lain. Upaya hukum terhadap pengalihan kuasa asuh orang tua tanpa secara hukum dan adat anak harus di sahkan di pengadilan agar anak dapat diakui secara hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGHILANGKAN KENDARAAN RODA DUA MILIK DAERAH DI KOTA LANGSA Rizki Habibullah; Rini Fitriani; Andi Rachmad
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.23

Abstract

Ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah  di atur juga dalam  Pasal 15 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Kota. Kasus yang terjadi di Kota Langsa sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 ada 9 ASN di Lingkungan Pemerintah Langsa dituntut ganti rugi karena dinilai bertanggung jawab atas kehilangan barang milik daerah (BMD). Dari 9 (sembilan) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Langsa 8 (delapan) orang bersedia mengganti kerugian sesuai dengan prosedur sementara 2 (dua) orang lagi tidak  bersedia mengganti kerugian. adapun masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil yang menghilangkan kendaraan roda dua milik daerah dan bagaimana hambatan dalam penyelesaian kendaraan roda dua Milik daerah yang hilang.
TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM TUGAS PENGELOLAAN APOTEK ( Studi Penelitian di Kota Langsa ) Faizin Faizin; Mhd. Bahlian; Rini Fitriani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.12

Abstract

Apotek adalah tempat orang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter atau tempat membeli obat tanpa resep dokter. Dalam mengelola sebuah apotek maka ada tenaga ahli yang dikenal dengan nama Apoteker. Apoteker adalah orang yang diangkat berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yang memperoleh keahliannya dari pendidikan profesi apoteker. Apoteker dalam mengelola apotek membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik apotek sebagai pemilik modal. Dalam tugasnya mengelola apotek maka apoteker diwajibkan untuk setiap waktu berada di apotek guna melayani penebusan resep dokter oleh pasien dan pembellian obat tanpa resep dokter. Namun di salah satu apotek di Kota Langsa, apoteker yang bertugas ternyata tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Faktor penyebab apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek antara lain Apoteker memiliki pekerjaan lain,.  Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker merupakan faktor penyebab dimana asisten apoteker  sangat berpengalaman,  hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi faktor penyebab, dimana apoteker yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi apotek sangat memungkinkan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH INVESTASI TIDAK MENYETOR ZAKAT KE BAITUL MAL (Studi Penelitian Di Kota Langsa) Muhammad Rizky Faisal; Muhammad Natsir; Rini Fitriani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.48

Abstract

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal setiap orang yang mempunyai harta simpanan telah mencapai nisab 94 gram emas murni wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Pasal 98 ayat (3) huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dapat dikenakan zakat. Di Kota Langsa didapati tanah tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan memiliki harga sampai ketentuan nisab zakat namun tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tanah yang diInvestasikan tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa.Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan.Zakat Mal dari tanah yang diInvestasikan belum ada yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Mayarakat tidak mengetahui aturan Qanun Baitul Mal Aceh.Penegakan hukum belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran kepada Baitul Mal agar bekerja sama dengan Satpol PP dan sosialisasi kepada masyarakat.
Co-Authors Aulia Ikhsan Yusbi Auliaurrahman Auliaurrahman Bustami Bustami Bustami Bustami Bustami Bustami Cut Elidar Cut Elidar Cut Siti Sarah Dedek Kurniawan Destinda Hamprisha Lubis Ellida Novita Lydia Enny Mirfa Enny Mirfa Faizin Faizin Kiki Andre Setiawan Krisna, Liza Agnesta Mhd Bahlian Mhd. Bahlian Monikha Zuhma Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Rizky Faisal Nur Asiyah Rachmad, Andi Raka Pratama Reyna Salsabila Rizki Habibullah Siti Sahara T. Delvian Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan Vivi Hayati Wika Lusdiana Zaky Ulya Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani