Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Arena Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Nasrun Hipan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) Hardianto Djanggih; Nasrun Hipan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 1 (2018): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.965 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.93-102

Abstract

Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui putusan nomor 324/Pid.2014/PN.SGM telah menghukum Terdakwa (FR) karena telah terbukti melakukan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim nomor 324/Pid.2014/PN.SGM Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mencerminkan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan. Dimana putusan hakim mampu menggali pertimbangan-perimbangan secara yuridis dan non yuridis, sehingga hakim dalam putusannya menemukan unsur kesalahan terdakwa terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE yang disangkakan penuntut umum. Putusan hakim atas kasus ini bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini Adat Bugis-Makassar sebagai Adat yang menjadi falsafah hidup di tempat terjadinya peristiwa pidana.
Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim Hardianto Djanggih; Nur Kautsar Hasan; Nasrun Hipan
Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etika Profesi hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Yuridis-Sosiologis). Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial belum berjalan secara efektif dan perlu dimaksimalkan dengan baik. Hal ini sangat beralasan, karena keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji.
RE-EVALUATING THE LAW ENFORCEMENT TO MONEY POLITICAL CRIME IN PEMILUKADA IN BANGGAI REGENCY Hardianto Djanggih; Nasrun Hipan; Azwad Rachmat Hambali
Arena Hukum Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.1

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana belum berjalan dengan baik, begitupun dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terjadinya tindak politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana politik pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang lama dan prosedur penyidikan yang bertingkat dari Penyidik Kepolisian Resot Banggai, Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Penyidik Badan Reserses Kriminal Polri. Penghentian penyidikan oleh penyidik tidak sah melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Luwuk sehingga memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan lanjutan. AbstractLaw enforcement against crime has not run well, as well as with law enforcement money political crime in the implementation of Regional Head Election. The research in this article aims to analyze the occurrence of law enforcement against money political crime in the implementation of the Regional Head Election in Banggai Regency. The research method used is normative juridical research-supported empirical data. The results showed that the law enforcement against crime in implementation of Pemilukada in Banggai Regency had not run well. This is due to a long legal process and procedure of investigation undertaken by investigators at Banggai Regency Police, Central Sulawesi, and finally in Criminal Investigation Agency at INP headquarters. The cessation of investigation by investigators was not legitimately taken through Luwuk District Court Pretrial Verdict, thus they asked the investigators to continue the process of investigation.
Co-Authors Azwad Rachmat Hambali Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Nur Kautsar Hasan