Oki Wahju Budijanto
Pusbangdatin, Balitbang Hukum dan HAM

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM Oki Wahju Budijanto; Nicken Sarwo Rini
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 3 (2019): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.462 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.283-310

Abstract

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menghadapi kendala diantaranya adalah perbedaan data hukuman disiplin yang dimiliki. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin pegawai dan bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin Pegawai dan bentuk pemulihannya. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Implementasi pemberian hukuman disiplin pegawai belum berjalan dengan baik, dimana membutuhkan waktu lama dan minimnya pemahaman pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin bersifat implisit berupa pembinaan, dan bentuk pemulihan telah diakomodir pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Saran perbaikan: a) Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada modul disiplin on-line. b) pendidikan dan pelatihan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 melalui metoda e-learning kepada pejabat.
Mekanisme Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Oki Wahju Budijanto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 2 (2020): JULY EDITION
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.313-338

Abstract

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan intern harus dapat merumuskan arah kebijakan strategis, namun masih menghadapi kendala di antaranya adalah belum sepenuhnya menjawab substansi permasalahan dan belum optimalnya komunikasi efektif sesuai mekanisme pengawasan intern. Mekanisme pengawasan intern penting untuk melihat apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta kendala-kendala yang dihadapi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai dengan harapan. Dalam upaya perbaikan, maka perlu dilakukan: (1) merevisi pedoman penugasan pengawasan. (2) pembentukan Komite Audit. (3) memperbaiki standar operasional prosedur. (4) penambahan auditor dan pelatihan teknis. (5) Pengembangan SIMWAS yang menyediakan data dan proses secara on-line real time (OLRT). (6) secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan sistem pengawasan intern.
Measuring the Quality of Legal Aid Services as the Embodiment of Access To Justice Oki Wahju Budijanto; Tony Yuri Rahmanto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16, No 3 (2022): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.397-422

Abstract

Since the enactment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the practice of legal aid services still has several problems including not being able to reach all districts/cities due to the limited number of Legal Aid Organizations that can provide services. This paper aims to describe the implementation of legal aid services and analyze optimal strategies in improving the quality of legal aid services. This study used two approaches, qualitative and quantitative or commonly referred to as the Mix Method. Data collection methods used in this study are surveys, interviews and document studies. The results of the study show that the quality of legal aid services as a manifestation of access to justice can be said to be very good by referring to the results of the assessment on the performance of legal aid organization units and the quality of litigation and non-litigation legal aid services. However, several aspects need attention, namely the information aspects in litigation services and the procedural aspects of non-litigation services.   Guided by the results of the study, a strategy is needed to improve the quality of legal aid organization services by increasing access to information to service recipients. Legal Aid providers can use online surveys in evaluating the implementation of legal aid services throughout Indonesia. This strategy is the right step, effective, efficient and in accordance with the pandemic conditions and technological advances.