Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili dalam Permohonan Paspor RI: Pendekatan Normatif, Sosiologis dan Pelayanan Publik Andry Indrady
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 3 (2019): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.55 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.265-282

Abstract

Rencana penerapan asas domisili sebagai salah satu kebijakan berkaitan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI diproyeksi akan menjadi sorotan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dengan beberapa pendekatan ilmiah terhadap rencana kebijakan asas domisili dalam permohonan paspor dengan perspektif normatif, sosiologis dan pelayanan publik dengan metode penelitian triangulasi yang menggabungkan komponen data primer, sekunder dan observasi partisipan. Pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan kombinasi pendekatan teoritis, normatif maupun data wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran umum terhadap permasalahan rencana penerapan kebijakan paspor berbasis domisili. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa penerapan paspor berbasis domisili secara teoritis, normatif maupun pendapat dari beberapa pemangku kepentingan dinilai positif terutama dalam aspek pengawasan keimigrasian yang juga secara pararel diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang diusulkan adalah penerapan kebijakan paspor berbasis domisili dengan menyeimbangkan aspek penegakan hukum maupun pelayanan keimigrasian.
HONG KONG SAR IMMIGRATION IN THE DYNAMICS OF POLITICS, POLICY AND INSTITUTION Andry Indrady
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v1i2.22

Abstract

The Bureaucratic System of the Immigration Department of Hong Kong SAR is one of the legacies from British Colonial Government seen from legal and also immigration bureaucratic perspectives reflect the executive power domination over immigration policymaking. This is understandable since Hong Kong SAR adopts “Administrative State Model” which means Immigration Officer as a bureaucrat holds significant roles at both stages of policymaking and also its implementation. This research looks at transition period of the Immigration Department and its policies since the period of handover of Hong Kong SAR from the British Government to the Government of China especially throughout the concern from the public including academics about the future of immigration policies made by the Department that arguably from colonial to current being used as political and control tools to safeguard the interest of the Ruler. This situation ultimately will question the existence of Hong Kong SAR as one of the International Hub in the Era of Millennium.