Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Simbur Cahaya
Sri Handayani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palembang Mardiana -; Sri Handayani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.793 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i3 Sep 2017.83

Abstract

Masalah mendasar usaha kecil menengah yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha atau modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya. Pelaku usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pelaksanaannya memerlukan modal, namun tidak semua pelaku usaha dapat menyediakan modal secara menyeluruh, sehingga diperlukan peminjaman pada bank dalam bentuk kredit. Dalam melakukan peminjaman pihak bank memerlukan jaminan berupa harta kekayaan debitur dengan nominal yang sesuai dengan besar pinjaman. Namun tidak semua debitur dapat menyediakan jaminan yang sesuai dengan nominal peminjaman sehingga debitur membutuhkan bantuan dari perusahaan penjaminan sebagai pihak ketiga. Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan penjaminan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Eksistensi Perum Jamkrindo Cabang Palembang sebagai penjamin kredit bagi UKM di Kota Palembang terus ditingkatkan. Upaya ini dilakukan agar UKM di Kota Palembang mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Palembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia Muhammad Rasyid; Yunial Laily; Sri Handayani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.53 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i2 Mei 2017.60

Abstract

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Perlindungan merek dagang milik orang asing merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yaitu WTO (World Trade Organizaton) yang merupakan salah satu hasil Perundingan Uruguay. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain. Perlindungan merek dagang asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya represif.
Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia Sri Handayani
Simbur Cahaya VOLUME 29 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.178 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1674

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang memandang sisi perdagangan Internasional sebagai suatu hal yang mempunyai makna penting. Pembangunan di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorentasi ekspor yang memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual  menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Contoh produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia yaitu Desain Industri. Perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri  merupakan alat untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Hal ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian  serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalan kegiatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Ada dua hal hubungan korelasi antara perlindungan desain industri dengan ivestasi asing. Pertama, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk KI, antara lain desain industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia.Kedua, di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalan kegiatannya.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Penilai Nilai Ekonomi dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia Sri Handayani; Joni Emirzon; Annalisa Yahanan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.13-24

Abstract

One of the creations protected by copyright is songs and/or music. Legal protection for them is a necessity in order to create a conducive climate to the development of music industry in Indonesia. In order to facilitate song and/or music writers with better control over their works, they can appoint representatives to regulate the management of their royalty, in this case LMKN (The National Collective Management Institute). Law number 28 of 2014 concerning copyrights regulates that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. However, its use is still hampered by the fact that the economic value of music and song copyrights cannot be determined easily, especially if it is used for fiduciary guarantee. Most banks do not accept it for loan collateral. The objective of this research was to analyze the roles of LMKN as the determiner of the economic values of song and music copyrights for the purpose of binding them for objects of fiduciary guarantee. This normative study uses statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and futuristic approach. The determination of the economic values of song and music copyrights can be done by LMKN, a one- stop service institution that collects the royalty of music and song in Indonesia. The National Collective Management Institute (hereinafter briefly referred to as LMKN) as an institution that can provide an appraiser of the economic value of Music and Song Copyrights. The use of SILM (a music and song information system and data center) can help the estimation of music and song’s economic value based on the royalty accepted by the art’s creator or copyright holder. The amount of royalty can determine the binding of music and song copyrights for the objects of fiduciary guarantee.
Co-Authors Annalisa Yahanan Joni Emirzon Mardiana Mardiana Muhammad Rasyid Yunial Laily