Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
Agus Salim Ferliadi
Institut Agama Islam Negeri Metro
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Upaya Bank Syari’ah dalam menyelesaikan masalah debitur wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia Fredy Ghandi Midia; Agus Salim Ferliadi
FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 1 (2018): FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.845 KB) | DOI: 10.32332/finansia.v1i01.1162

Abstract

Sejak kemunculannya bank Syariahmendapat perhatian yang baik dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari market sharing yang semakin baik daria waktu ke waktu. Namun demikian bukan berarti bank syariah dalam operasionalnya tidak mengalami kendala. Misalnya Dalam sebuah perjanjian atau akad yang dilakukan oleh bank dan debitur kadang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban prestasinya tentu akan membawa kerugian bagi bank Syariah. Pada perjanjian pembiayaan, wanprestasi debitur terjadi bilamana peminjam atau penjaminnya tidak menyerahkan jaminan, debitur membayar laba tidak tepat waktu, atau peminjam tidak membayar pokok utang atau cicilan utang pokok tepat waktu. Menghadapi persoalan ini bank syariah melakukan beberapa metode, diantaranya dengan melakukan restrukturisasi, rekondisi, rescheduling, close book dan yuridiction. Inidilakukan dalam rangka untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh bank syariah
Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro) Agus Salim Ferliadi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.135 KB) | DOI: 10.26623/humani.v10i1.1718

Abstract

AbstractMicro, small and medium businesses are business sectors that are classified based on venture capital and also the acquisition of product sales per year. MSMEs become one of the sectors that sustain and provide the most reliable economic reserves even in a very unstable economic condition. In its development, of course business people need various kinds of efforts and innovation, and this can be achieved through the development of intellectual property rights. In the metro city umkm developed quite well it was seen from the distribution of the umkm metro city in 5 sub-districts. At the same time, the potential for IPR that can be developed also increases. However, this development has not been accompanied by an awareness of the importance of IPR in the field of business carried out by UMKM actors. The lack of awareness is due to the lack of understanding of business actors, and socialization from the government regarding IPR and its urgency. So it is very important for the government to provide more attention in this regard. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan juga perolehan penjualan produk per-tahunnya. UMKM menjadi salah satu sector penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisis perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam pengembangannya, tentu para pelaku usaha membutuhkan berbagai macam upaya dan inovasi, dan hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan hak atas kekayaan intelektual. Di kota metro umkm berkembang cukup baik hal itu terlihat dari sebaran umkm kota metro yang ada di 5 kecamatannya. Bersamaan dengan itu, potensi HKI yang dapat dikembangkan juga bertambah banyak. Akan tetapi perkembangan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm. Kurangnya kesadaran tersebut karena minimnya pemahaman pelaku usaha, dan sosialisasi dari pemerintah akan HKI dan urgensinya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan atensi lebih dalam hal ini.
Co-Authors Fredy Ghandi Midia