Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH
Habib Shulton
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional Habib Shulton; Ahmad Mukhlishin
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.902 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1041

Abstract

Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. Secara yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Bagaimana Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.
Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional Habib Shulton; Ahmad Mukhlishin
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.902 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1041

Abstract

Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. Secara yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Bagaimana Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.
Co-Authors Ahmad Mukhlishin