Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENERAPAN UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG Doyoharjo, Anggo
Exsplorasi Vol 28, No 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.84 KB)

Abstract

Perdagangan orang lintas negara dengan berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja yang melibatkan berbagai pihak dan sudah banyak korban, tetapi Mahkamah Agung tidak menerapkan U.U. No. 21 Tahun 2007. Penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus merupakan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara lain, merupakan upaya positip mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa perdagangan orang. KATA KUNCI: pencegahan, perdagangan orang.
HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TIDAK DILAKUKAN PEMBAHASAN AKHIR (RESULTS OF TAX EXAMINATION IS NOT DONE CLOSING CONFERENCE) Doyoharjo, Anggo
Exsplorasi Vol 27, No 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.769 KB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa pajak. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang cacat hokum, karena tidak dilakukan Closing Conference, maka penerbitan Surat Paksa tersebut tidak mempunyai akibat hukum sehingga sudah selayaknya kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat.KATA KUNCI: pemeriksaan pajak, keadilan
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA) DOYOHARJO, ANGGO
Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.331

Abstract

ABSTRAKSI   : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga  diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA).  Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilakukan sekuritisasi yang dijual kepada investor dalam bentuk Surat Utang ataupun Surat Partisipasi. Hasil sekuritisasi asset berupa EBA, maka bunganya lebih rendah daripada bunga bank. Hasil penjualan EBA diberikan kepada originator untuk disalurkan kembali dalam bentuk KPR baru. KATA KUNCI   : Kebutuhan Rumah, Sekuritisasi Aset
HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DOYOHARJO, ANGGO
Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2010.9.1.286

Abstract

AbstractThe Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia. Yet, as a positive law, it has the power to regulate and to enforce people. The impediment of The Copy-right Act  practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently,  there are lack awareness of people to obey the Copy-right law. Keywords: impediment, copy-right practices.  
UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN P.N. KUDUS DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DOYOHARJO, ANGGO
Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2009.8.2.309

Abstract

Abstract:Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been conducted by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitrage Board) with the winner in Perum Peruri. However, PT Pura Barutama asked for objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura Barutama. Perum Peruri, however, does not agree with this decision and asked for objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri. Keywords: Arbitrage decision cancellation.
SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIP SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN Doyoharjo, Anggo
Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.405

Abstract

ABSTRACT:   The price of farming commodity is always low during the harvest season Iit is resulted in the income of the farmers. The issue of warehouse financing will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee.  Using this warehouse financing, farmers will have access in getting loans from banks with warehouse finance guarantee. If the credit is paid, the guarantee can be returned  and the owner has the right to regret the goods. In the other hand, if the owner cant pay the bill, the goods is cold in auction or through  direct by the bank to pay the owner’s credit. KEYWORDS: Warehouse system financing.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA Dahlia, Dahlia; Doyoharjo, Anggo
ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2020): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i2.3998

Abstract

ABSTRACTThis community service activity entitled "Socialization of Law No.13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly" aims to increase awareness of the importance of improving the welfare of the community in the elderly, so that the elderly can achieve increased welfare. This community service activity should be of benefit to various parties, including contributing to more awareness and improvement of the welfare of the elderly, especially in the city of Surakarta. It is the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, especially the third Dharma, and the results can be used as input to LPPM and as a support for other Tri Dharma activities, namely Education and Research. This community service was carried out on-line using the windows-teams facility with about 35 participants. The implementation was carried out by means of webinars using windows-teams due to restrictions on human meetings as a result of the Covid-19 pandemic. Keynote : socialization, welfare, elderly. ABSTRACTKegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut  Usia” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peningkatan kesejahteran masyarakat pada kelompok lanjut usia, sehingga para lanjut usia nantinya dapat tercapai peningkatan  kesejahteraannya. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini hendaknya bermanfaat kepada berbagai pihak, antara lain memberikan kontribusi untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kesejahteraan para lanjut usia, terutama di kota Surakarta.  Merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma ketiga, dan hasilnya dapat menjadi masukan kepada LPPM dan sebagai pendukung kegiatan Tri dharma lainnya yaitu Pendidikan dan Penelitian. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan sarana windows-teams dengan peserta sekitar 35 orang. Pelaksanaan dilakukan dengan cara webinar menggunakan  windows-teams karena adanya   pembatasan pertemuan antar manusia sebagai akibat pandemic covid 19. Kata kunci: sosialisasi, kesejahteraan, lanjut usia
PENERAPAN UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG Anggo Doyoharjo
Exsplorasi Vol. 28 No. 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan orang lintas negara dengan berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja yang melibatkan berbagai pihak dan sudah banyak korban, tetapi Mahkamah Agung tidak menerapkan U.U. No. 21 Tahun 2007. Penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus merupakan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara lain, merupakan upaya positip mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa perdagangan orang. KATA KUNCI: pencegahan, perdagangan orang.
HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TIDAK DILAKUKAN PEMBAHASAN AKHIR (RESULTS OF TAX EXAMINATION IS NOT DONE CLOSING CONFERENCE) Anggo Doyoharjo
Exsplorasi Vol. 27 No. 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa pajak. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang cacat hokum, karena tidak dilakukan Closing Conference, maka penerbitan Surat Paksa tersebut tidak mempunyai akibat hukum sehingga sudah selayaknya kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat.KATA KUNCI: pemeriksaan pajak, keadilan
HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ANGGO DOYOHARJO
Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2010.9.1.286

Abstract

AbstractThe Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia. Yet, as a positive law, it has the power to regulate and to enforce people. The impediment of The Copy-right Act  practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently,  there are lack awareness of people to obey the Copy-right law. Keywords: impediment, copy-right practices.