Articles
<![CDATA[ANALISA HUKUM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI GUBERNUR RIAU ANNAS MAAMUN ]]>
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Social Review Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No 2 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/esr.v3i2.783
<![CDATA[Clemency is a pardon in the form of changes, reductions, reductions, or abolition of the execution of a criminal offense granted by the President. Based on Article 14 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is regulated that the President grants Clemency and Rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court. The granting of clemency by the president can have legal implications for the convict who applies for clemency. Decisions taken by the President, whether the decision to grant or reject the request for clemency, will not aggravate the sentence decided by the court. Convicts who get clemency will feel freedom because they can get out more quickly and are free from all obligations to undergo the punishment imposed on them. Although Law No. 22 of 2002 concerning Clemency does not regulate the prohibition of granting clemency to convicted corruption cases, the President should support the spirit of eradicating anti-corruption that has been echoed for a long time. With the granting of the petition for clemency against the convicted corruption case, the Governor of Riau, Annas Maamun, President Joko Widodo has hurt the feelings of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No 3 Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/esr.v1i3.370
<![CDATA[Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. This study aims to explain the law enforcement against narcotics misuse in Riau Province based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this research is sociological legal research. The results of this study explain that narcotics abuse can be categorized as a criminal offense as regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Riau Province is one of the main routes, especially sea lane, narcotics distribution from abroad to Indonesia. The types of narcotics that are most widely circulated and abused in Riau Province are marijuana and methamphetamine. In order to eradicate criminal acts of narcotics abuse in Riau Province which are already very alarming, strict law enforcement is needed along with the application of sanctions that can provide a deterrent effect, namely the application of the death penalty to narcotics abuse offenders.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Fahmi Fahmi]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Rizana Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.818 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i01.7501
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Abstract Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children).]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Fahmi]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6017
<![CDATA[The problems examined in this study are how to apply the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court and what are the obstacles faced in applying the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results of the study show that the application of sanctions against hate speech offenders in the Pekanbaru District Court is not optimal. Factors that hinder the application of sanctions against hate speech offenders do not realize that what they are doing is a criminal act that has a fairly severe sanction in accordance with the law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Rizana]]>;
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanty]]>;
<![CDATA[Fitri Angelia Permana]]>;
<![CDATA[Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK) Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sosiohumaniora Kodepena ]]>
Publisher : <![CDATA[Kodepena Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54423/jsk.v2i1.60
<![CDATA[Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).]]>
<![CDATA[The Use Of The Concept Of Restorative Justice Against The Criminal Act Of Murse In The Policepekanbaru City Resort ]]>
<![CDATA[Fahmi Fahmi]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Rizana Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10165
<![CDATA[Criminal law regulations must be in accordance with the justice system. The justice system in Indonesia is made so that there is justice for the community. One of the existing laws is criminal law. the rules made in criminal law have a purpose that can provide order, a sense of security and sanctions for the perpetrators. The purpose of the existence of the rule of criminal law is to correct the perpetrator and has the aim of a deterrent effect for people who commit crimes or violations. The criminal justice system also tends to be offender oriented, where victimology as a study must aim that the victim is given the rationale that the settlement of cases outside the court is necessary. As for example, namely the settlement of criminal cases with the concept of restorative justice (restorative justice). The concept of a restorative justice approach is an approach that provides justice and balance for fair victims and perpetrators]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7 PEKANBARU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Fahmi Fahmi]]>;
<![CDATA[Rizana Rizana]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 1, No 1 (2021): Vol. 1 No. 1 Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.388 KB)
<![CDATA[The development of increasingly sophisticated information technology makes the world and life seem limitless and timeless. This of course leads us as users to always be wise and aware of the use and impact of using this technology. Especially in the current era of globalization, the use of technology isn’t limited to certain ages and circles anymore. This results in many factors that cause a child and teenager to be involved in criminal cases related to information and electronic transactions, one of which is the use of social media that makes news containing hate speech easily and quickly spread. In this community service program, it provides an understanding of the rules that must be obeyed and the legal impact on criminal acts of information and electronic transactions, especially regarding hate speech. The approach to solving partner problems with programs that have been mutually agreed upon within the period of realization of the service is counseling accompanied by dialogue, with work procedures to support the methods offered are counseling and dialogues are carried out in several meetings according to the needs of partners as long as they are still in the long term program time. Later in this service program, scientific articles will be produced in accordance with the proposed activity plan, while for partners it is increasing knowledge about information crimes and electronic transactions.Keywords: Law, Information and Electronic Transaction, Counseling.]]>
<![CDATA[Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Mawarni Fatma]]>;
<![CDATA[Avelia Rahmah Y. Mantali]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[There have been many sharp criticisms regarding law enforcement by law enforcement officials where small cases that could be resolved through peaceful efforts ended up in court. In 2020, the Attorney General issued Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution. It is necessary to pay attention to the legal certainty aspect of the regulation when it is implemented. This study aims to analyze the aspect of legal certainty in the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. Study this law uses a normative juridical approach Statutory Approach, the "statuta approach", and Conceptual Approach, the "conceptual approach". The results of the study concluded thatThe aspect of legal certainty lies in the guidelines that have been made by determining and limiting the requirements and implementation of termination of prosecution based on restorative justice. Service Regulation Number 15 of 2020 was made to support law enforcement with legal certainty, where restorative justice is given a clear, firm and comprehensive legal basis.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Against Religious Blasphemy on Social Media in Indonesia ]]>
<![CDATA[Suprijati Sarib]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Sabil Mokodenseho]]>
<![CDATA[ The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2023): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR) ]]>
Publisher : <![CDATA[Eastasouth Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/eslhr.v2i01.150
<![CDATA[This study looks into the complex legal environment surrounding blasphemy enforcement on social media platforms in Indonesia, a country known for its wide range of religious and cultural practices. Using a thorough mixed-methods approach, the study combines technology evaluations, legal analyses, and sociological surveys to give a comprehensive knowledge of the prospects and problems in reducing online blasphemy. The legal analysis delves into the complexities of the Blasphemy Law and the Electronic Information and Transactions (EIT) Law, exposing obstacles in its implementation in the ever-changing digital landscape. Different public perspectives are captured through societal surveys, which highlight the influence of religion on attitudes and the efficacy of existing legislative measures. Technological evaluations explore the complexity of algorithms used for content moderation and the cooperation between law enforcement and platforms. Through the cross-analysis of these aspects, inequalities and links are shown, encouraging a nuanced conversation on striking a balance between religious sensitivity and freedom of expression. The study's conclusions highlight the necessity for a flexible and culturally aware strategy in dealing with online blasphemy and offer recommendations for legislators, law enforcement organizations, and technology stakeholders.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ]]>
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v1i1.5
<![CDATA[Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan, psikotropika adalah obat alami dan sintetis selain narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaan psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah dan memberantas peredaran illegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan narkotika dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 serta pidana denda minimal Rp800.000.000 dan maksimal Rp8.000.000.000. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan psikotropika dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 serta pidana denda minimal Rp150.000.000 dan maksimal Rp750.000.000.]]>
