Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) TAHUN 2015 DI KABUPATEN AGAM (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Anggun Lestari Suryamizon; Wendy Afandi
Ensiklopedia Social Review Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No 3 Oktober 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i3.1081

Abstract

Initially, Prona was implemented based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 189 of 1981 concerning the National Agrarian Operations Project. The project is tasked with processing land certificates en masse as an embodiment of the Catur Orderly program in the land sector whose implementation is carried out in an integrated manner and is aimed at all levels of society, especially for the economically weak, as well as resolving completely strategic land disputes. From the above provisions, it is known that the Government's efforts to implement land order can be said to be maximal, we can see from the various legal products issued, the existence of the National Agrarian Program, an institution that specifically handles the land sector (National Land Agency), as well as competent legal institutions to resolve disputes. landKeywords: Registration, Land, Prona.
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Anggun Lestari Suryamizon
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol 16, No 2 (2017): Marwah
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/marwah.v16i2.4135

Abstract

Penelitian ini mengungkap fenomena kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah (1) Bagaimana perlindungan preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif  Hak Asasi Manusia ? (2) Bagaimana penegakkan hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia ? Perlindungan hukum preventif ini diharapkan akan dapat menanggulangi bahkan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut adalah melangar Hak Asasi Manusia. Perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara merevisi undang-undang terkait kekerasan perempuan dan anak, dan penanganan khusus kepada pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Pnegakkan hukum pemerintah mengupayakan keadilan dan penyelesaian yang tuntas terhadap korban kekerasan ini baik yang diderita oleh perempuan dan anak. Tujuan penegakkan hukum, mewujudkan kepastian hukum bagi korban dan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian ini adalah dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan mencegah terjadinya hal-hal tersebut.
The Legal Power of Electronic Contracts and as Evidence In default during the Covid-19 Pandemic in Indonesia Anggun Lestari Suryamizon; Kartika Dewi Irianto; Mahlil Adriaman
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 1 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v3i1.6306

Abstract

An agreement is a legal act that will create a legal relationship between one legal subject and another to fulfill an achievement. In Indonesia, in general, people carry out business activities accompanied by a written agreement or what is commonly referred to as a contract. At this time, Indonesia is being affected by the Covid-19 virus and has become a national disaster. With this national disaster, it has greatly affected the lives of the Indonesian people, especially in the business sector, in which the implementation transaction must be accompanied by a contract where each business transaction will certainly experience a decline and setback which will result in many parties involved in the contract unable to fulfill their achievements. Especially when the current conditions of many parties agree to their agreement by using electronic contracts to anticipate the possibility of the spread of the corona virus. This study aims to (1) find out how the implementation of electronic contracts during the pandemic, and (2) how the validity and strength of electronic contracts. This research is very interesting to study because electronic contracts are new in the world of contract law, and it examines more deeply how the proof will be and its legal strength when there is default in the implementation of the electronic contract. The method used is juridical normative. This study will provide an explanation of the legal strength of electronic contracts, and how the strength of proof is in case of default.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LISTRIK DI BUKITTINGGI (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittingi) Nurdian Safitri; Anggun Lestari Suryamizon; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tenaga listrik yang diberikan tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Namun dalam kenyataannya masih ada konsumen yang kurang paham atau tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan konsumen tersebut melakukan pelanggaran dan harus berurusan dengan petugas penertiban pemakaian energi listrik (P2TL). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis atau secara lapangan dengan mengakaji ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa antara PT.PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi di badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Hasil dari penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penarikan meteran listrik di bukittinggi. Fakta yang didapat dilapangan yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi dan hasil mediasi tersebut akan mengikat para pihak dan tidak akan melanjutkan gugatan atau tuntutan baru kepada satu sama lainnya, dan akan memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Pelanggaran listrik, Perlindungan konsumen.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LISTRIK DI BUKITTINGGI (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittingi): Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nurdian Safitri; Anggun Lestari Suryamizon; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tenaga listrik yang diberikan tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Namun dalam kenyataannya masih ada konsumen yang kurang paham atau tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan konsumen tersebut melakukan pelanggaran dan harus berurusan dengan petugas penertiban pemakaian energi listrik (P2TL). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis atau secara lapangan dengan mengakaji ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa antara PT.PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi di badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Hasil dari penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penarikan meteran listrik di bukittinggi. Fakta yang didapat dilapangan yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi dan hasil mediasi tersebut akan mengikat para pihak dan tidak akan melanjutkan gugatan atau tuntutan baru kepada satu sama lainnya, dan akan memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Pelanggaran listrik, Perlindungan konsumen.
From Bullying to Cyberbullying: Typology, Dialectics and Mitigation of MAN 1 Students, Tanah Datar Regency, West Sumatra Province Edi Haskar; Anggun Lestari Suryamizon; Ghita Sandra Amalia Alfian; Sophie Hanna Putri; Ayu Nabila; Riza Yanda Putri; M Haekal Febrian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 10 (2023): October 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i10.6151

Abstract

This service aims to provide an understanding of cyberbullying which often affects school students. The object of this service is located at MAN 1 Tanah Datar Regency, West Sumatra Province with the target being grade 12 students. In fact, they have experienced cyberbullying and admitted to having done it several times. The method for implementing this service consists of 4 (four) stages, namely Stage I analysis of the field situation of the service object, Stage II execution of the service implementation, Stage III discussion and evaluation, and Stage IV publishing the results of the service. The results of the service found that there was not yet sufficient digital literacy to prevent cyberbullying and they did not know that cyberbullying was a type of criminal act. This service contribution is able to increase literacy while providing education and mitigation for students.