Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal MD community: Pengawas Dinamika Sosial AMNESTI : Jurnal Hukum POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Rancang Bangun Sistem Kepartaian di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Perspektif Hukum Kukuh Prasetyo Idzharul Haq; Siti Fatimah
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i1.1759

Abstract

Partai politik merupakan bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan dalam sebuah negara. Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem kepartaian, dimulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 yang membuka peluang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Kemudian beberapa pemilu yang terjadi pada masa orde lama dengan upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia, sehingga pada masa tersebut hanya ada 3 Organisasi Peserta Pemilu, serta upaya-upaya yang dilakukan pada masa reformasi ini untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem kepartaian di Indonesia, dimulai dari masa orde lama sampai masa sekarang ini, serta urgensi dari penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Tulisan ini menggunakan kerangka metode deksriptif-analitis dengan pendekatan library research. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengokohkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis adalah dengan melaksanakan demokrasi yang konstitusional, dimana penyederhanaan jumlah partai politik menjadi perlu sebagai upaya konsolidasi demokrasi. Sehingga konfigurasi kekuatan politik di parlemen dapat berfungsi efektif dalam memperkuat parlemen sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang kekuasaan presiden. Oleh karena itu konsekwensi logis dari sistem pemerintahan presidensial adalah menyederhanaan jumlah partai politik dengan cara yang konstitusional. Salah satunya adalah mengunakan sistem electoral threshold dan parlementary threshold.
PENGARUH AKSESIBILITAS DAN PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH: STUDI PADA ANGGOTA KOMUNITAS DIFABEL BLORA MUSTIKA Tufy Supriyanti; Siti Fatimah
Jurnal MD Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.566 KB) | DOI: 10.14421/jmd.2018.42-07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap minat menabung sebagai variabel dependen di Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh berasal dari 40 kuesioner yang disebar kepada anggota aktif Difabel Blora Mustika dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi R square pada tabel Adjusted R Square menunjukkan angka 0,177. Hal ini berarti bahwa variabel dependen (minat menabung) dipengaruhi oleh variabel independen (aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan) sebesar 17,7% dan sebesar 82,3%  (100% - 17,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan angka signifikansi 0,010 artinya variabel dependen (minat menabung) secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen (aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan). Secara parsial berdasarkan hasil uji T variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, sedangkan variabel persepsi kualitas pelayanan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan yang berarti berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.
ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA Zannurul Iswara; Siti Fatimah
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i1.2054

Abstract

Zoning System of New Student Admission (PPDB) is a newbreakthrough in the national education system. This system isregulated by the Ministry of National Education (MONE)Number 17 of 2017 jo Number 14 of 2018. In this paper, theauthor examines the PPDB zoning problem in the constitutionallaw perspective in Bantul Regency of Yogyakarta province in2018. This paper is the result of a field research in BantulRegency, by taking example at the State Junior High School(SMPN) 1 of Banguntapan Bantul Regency. The results showedthat the implementation of PPDB in Bantul Regency was carriedout based on the Regulation of the Head of the Bantul RegencyEducation, Youth and Sports Service Number 120 of 2018 jo142 of 2018. The zoning was divided into two, namely the schoolenvironment or zoning with 500 meters (zoning ring) and widezoning districts that will be divided into several zones withadditional points. The implementation of PPDB at SMPN 1Bantul is in accordance with the regulation of MONE Number14 of 2018 by implementing zoning pathways by achievementpaths. While on the path the percentage of specific reasons isnot appropriate, which is only reached (87.5%).Keywords: Zoning System, Acceptance of New StudentAdmission (PPDB), Ministry of National Education (MONE),Regulation
POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID 19 DI BIDANG KESEHATAN Inten Kesuma Wati; Siti Fatimah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus. Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab di sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang. Artikel ini membahas tentang Politik hukum otonomi daerah di era pandemi Covid 19 di bidang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 peran dan fungsi pemerintah daerah belum optimal, puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal, upaya pencegahan pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi ‘otonomi’ tersebut belum dapat diselenggarakan dengan optimal.
Demokrasi Lokal dalam Bingkai Pilkada di Aceh Pasca MoU Helsinki Agus Junaidi; Ruhdiara Ruhdiara; Siti Fatimah
Jurnal Community Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jcpds.v8i2.5577

Abstract

Pilkada is a political competition in society and has built awareness about the rational use of voting rights, because voters are often influenced by other considerations such as personal proximity, kinship, ethnicity and so on. This is what is then ridden as one that causes conflict. Moreover, Aceh is a province with a special legal community unit which is contained in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. One thing that is special is the political problem, where Aceh has a specialty in regulating its own politics and Aceh also has local parties that can participate in election contestations in Aceh. The purpose of this study is to find out how the political contestation in Aceh after Mou Helsinki in the 2006 Pilkada, 2012 Pilkada, and 2017 Pilkada. In this study the author uses a research method conducted by literature study. by collecting a number of recorded events and then analyzing them to provide a general narrative according to the phenomena found. The results showed that the Acehnese people at the beginning of the post-MoU election in Helsinki were very interested in the existence of local parties, but lately the Acehnese people have seen more of the characters than the party.
Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh Raja Marwazi; Siti Fatimah
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i1.6134

Abstract

Democratic elections have two meanings: the success and failure of democracy. Pilkada is said to be successful because it shows community participation, the nomination process, campaigns, and political contracts. Pilkada is called a failure because it shows money practices, large numbers of abstentions, violence in elections, and ignorance of voters' political rights. The purpose of this study is to analyze democratic elections within the framework of local democracy and the journey of local parties from 2006 to 2019. This paper is a literature review (library research). Data were obtained from several empirical studies that were directly related to the problems of this research. To strengthen the data and analysis, this paper also uses important journals to enrich the findings of the data. This paper uses a legal approach (legal approach) and a historical approach (historical approach). This approach is used to look legally and historically at politics during the election process. Based on the findings of empirical data, it illustrates that in elections in Aceh, intimidation, violence, and money politics still occur; this happens almost in every district and city. This condition shows that democratic elections have not been touched on a regular basis—substantially, they have only been touched procedurally.
Co-Authors Agus Junaidi Inten Kesuma Wati Kukuh Prasetyo Idzharul Haq Raja Marwazi Ruhdiara Ruhdiara Tufy Supriyanti Zannurul Iswara