Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Mandalika Social Science
Royyan Hafizi
Universitas Muhammadiyah Cirebon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Abdullah Abdullah; Royyan Hafizi
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 1 (2021): CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4203.583 KB) | DOI: 10.59141/cerdika.v1i1.6

Abstract

Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social engineering) dan hukum sebagai sarana integrative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis formulasi kebijkan pemeriintah dalam penanganan prilaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian merupkan kajian penelitian normatif atau menggunakan pendekatan doctrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar a) kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. b) kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, c) kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda.
Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Politik dan Partisipasi Politik Royyan Hafizi
Journal of Mandalika Social Science Vol 1 No 1 (2023): Journal of Mandalika Social Science
Publisher : Journal of Mandalika Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat tentang politik dan partisipasi politik. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pola-pola khusus dalam interaksi media sosial yang berhubungan dengan politik, serta mengevaluasi bagaimana pola-pola ini berkontribusi terhadap pembentukan opini politik dan tingkat partisipasi politik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang peran media sosial dalam konteks politik dan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika sosial dalam era digital.
Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Putri Amalia Zubaedah; Royyan Hafizi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.1432

Abstract

Tujuan Studi ini adalah guna menganalisis trajektori kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Ada dua hal penting dalam mendiskusikan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, pilihan pelaksanaannya antara desentralisasi atau sentralisasi sebagai pola yang mendasar dalam kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah malah mendirikan rezim oligarki, primordialisme, maupun politik klientelisme. Penerapan otonomi daerah sudah menjadi permasalahan baru bagi Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah setelah era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada berpihak pada masyarakat.
Co-Authors Abdullah Abdullah Putri Amalia Zubaedah