<![CDATA[ABSTRAK: Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa dalam rangka pelaksanaancita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlu dibangun aparatur sipil negara yang memilikiintegritas dan profesional mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat terhadappengelolaan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahanpertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harusdikelola dan diselamatkan oleh negara, yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipansebagaimana yang dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. namun pada prinsipnya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Aparatur Sipil Negara belum efektif terhadap pengelolaan kearsipan yang baikABSTRACT: It has been explained in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus andLaw Number 43 of 2009 concerning Archives, that in the framework of implementing the ideals ofthe nation and realizing the state’s goals and maintaining the Unitary State of the Republic ofIndonesia as stated in the Opening of the Law The State Fundamentals of the Republic of Indonesiain 1945, that it is necessary to develop a state of integrity and professional civil apparatus capableof holding public services for the public to manage records as national identity and identity, and asa memory, reference and material responsibility in the life of the community, nation and state mustbe managed and saved by the state, in accordance with the principles, rules, and archival standardsas required by a system for the implementation of reliable national archives. but in principle in theSorong Middle School Fisheries Business School the State Civil Apparatus has not been effectivein managing good archives.]]>
