Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Adrianus Eryan
Indonesian Center for Environmental Law
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah Adrianus Eryan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6 No 1 (2019): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v6i1.122

Abstract

Pada September 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit). Namun, hanya dua bulan berselang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk kebun sawit seluas 9.964 hektare di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kepada PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Keputusan ini memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan, dari Bupati Buol, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga masyarakat sipil. Berbagai kajian menyatakan bahwa penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan tersebut melanggar Inpres Moratorium Sawit. Tulisan ini hendak membahas penerbitan SK tersebut secara induktif, dimulai dari proses penerbitannya hingga melihat lebih jauh gambaran kebijakan tata kelola industri sawit di era Presiden Jokowi, baik dari segi teori, legislasi, hingga studi kasus PT HIP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat kesesuaian studi kasus dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang melandasinya.
Co-Authors