Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS KUALITAS AIR TERPRODUKSI DESA KEDEWAN KECAMATAN WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO Dyah Setyaningrum; Harjono Harjono; Zhailatur Rizqiyah
Science Tech: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 6 No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.609 KB) | DOI: 10.30738/jst.v6i1.6283

Abstract

Kegiatan penambangan minyak dan gas bumi memberikan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan karena hasil sampingnya yang berupa air terproduksi. Di beberapa tempat di Indonesia kegiatan produksi ini dilakukan dengan cara tradisional dengan membuat gorong - gorong, salah satunya yang berada di Desa Kedewan, Bojonegoro. Pemakain alat yang sederhana dalam proses produksi serta tidak adanya IPAL menyebabkan kegiatan penambangan secara tradisional ini memberukan dampak terjadinya pencemaran terhadap kualitas air sungai. Penerima air libah berupa air terproduksi dari kegiatan ini adalah Sungai Kedungrupit dan Sungai Kaligaling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsentrasi air limbah yang dihasilkan dan juga menganalisis konsentrasi air sungai akibat kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan tradisional minyak bumi di Desa Kedewan menghasilkan konsentrasi air terproduksi yang masih melebihi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010. Parameter yang terlampaui yaitu TDS dan COD. Sedangkan untuk kualitas air Sungai Kedungrupit dan Sungai Kaligaling setelah menerima air terproduksi kegiatan penambangan minyak bumi termasuk kategori tidak memenuhi baku mutu untuk air kelas II sebagaimana terlampir dalam PP No.82 Tahun 2001. Parameter yang terlampaui untuk baku mutu kelas II yaitu parameter COD, TDS, NH₃-N, serta, Minyak dan Lemak. Berdasarkan hasil analisis parameter fisika dan kimia air terproduksi di Desa Kedewan, maka perlu diadakan tindak lanjut dalam pengendalian pencemaran air sungai dengan membangun IPAL dan diperlukan adanya koordinasi dengan Pemerintah setempat agar dikeluarkan kebijakan yang terkait.