Khoiruddin Nasution
UIN Sunan Kalijaga

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam Ah. Badawi; Khoiruddin Nasution
Millah: Journal of Religious Studies Vol. 20, No. 2, Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol20.iss2.art9

Abstract

Penelitian ini membahas deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk studi pustaka dalam filsafat Islam yang membicarakan tema hukum tertentu, dengan mengusung deviasi seksual sebagai objek materiilnya, dan keseluruhan konsep alasan perceraian dalam hukum Islam sebagai objek formalnya. Proses analisa data dalam penelitian ini secara umum menerapkan pendekatan normatif dan pendekatan sistematis-filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa thalaq (perceraian) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri harus didasarkan pada suatu alasan yang dapat diterima oleh syara dan urf (adat). Berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 229, perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan jika ada kekhawatiran atau ketakutan akan melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Swt. apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan. Deviasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian jika terdapat salah satu dari empat kriteria berikut: (1) jika deviasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya; (2) jenis deviasi seksual termasuk dalam kategori perilaku-perilaku yang buruk; (3) jika deviasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt; (4) jika deviasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan munculnya kekhawatiran pasangannya apabila terjerumus dalam hal-hal yang melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HIBAH BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1116/pdt.P/2019/PA.Sby Ahmad Ni'am Chabibil Hakim; Khoiruddin Nasution; Daharmi Astuti
Al Hakam : The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol 2 No 1 (2022): Al Hakam
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAI Al Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/alhakam.v2i1.299

Abstract

The study discusses the competence of the Religious Courts in accepting and deciding cases of interfaith grants Number: 1116/Pdt.P/2019 /PA.Sby. The main discussion is what the judges’ considerations in deciding the case will be and how will the effect on the results of decision on subsequent Islamic law in Indonesia. This studu is a type of library research. The data were collected using the documentation method with descriptive-analytical method. The application of the grant case being studied is not the same as the provisions in article 49 of Law number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, so it is necessary to study on what considerations the Religious Courts accept and decide the case. The result of this study indicate that the absolute competence of the Religious Courts in deciding this case is based on two things : first, the applicant is a Muslim women, in accordance with the principles of the Religious Caurts, namely the principle of Islamic personality. Second, the contract at the time the grant transacsion is carried out is based on Islamic law. This stipulation can be categorized as non-permanent jurisprudence, making it possible to be followed by subsequent judges in similar case as legal considerations to accept new case whose authority is still unclear in try it.