Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Hukum Samudra Keadilan WAJAH HUKUM Unes Law Review JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Susiana Kifli
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Susiana Kifli
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 21, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v21i3.1617

Abstract

The corruption court which was shaped dependent on Law No. 46 of 2009, practically speaking has applied numerous choices chosen by leading Disagreeing Assessment, this alludes to the situation of the Debasement Court as an uncommon court actually dependent upon the Legal Force Act which permits Contradicting Assessment, or for judges who have various conclusions can contain his viewpoint in the choice was the substance of the choice looking into it of a criminal demonstration of defilement. The issues talked about in this paper is: What is the lawful impact of disagreeing assessment on court choices in instances of defilement? This examination is a legitimate exploration with standardizing juridical methodology as the primary methodology in investigating lawful material. In view of the consequences of the examination and conversation, the accompanying ends can be drawn: 1). Because of the utilization of the contradicting assessment to the Adjudicators' choice since the authorization of Law Number 4 of 2004 concerning Legal Force, there is a show among individuals from a board of judges where if in a pondering meeting the board of judges isn't arrived at agreement, the assessment of a minority judge not the same as the consequence of a legal gathering should be remembered for the choice and is a section which is indivisible from the choice. Contradicting feelings can likewise be utilized as thought for decided at the allure and cassation level.
HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Susiana Kifli; Atika Ismail
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5772

Abstract

Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman, terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Atika Ismail; Susiana Kifli
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.469 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1647

Abstract

Beberapa isu-isu krusial yang menjadi entry point dalam kerangka perubahan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak, permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, kesehatan, pangan, dan bidang-bidang lainnya, persyaratan hal tertentu (causa) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.
Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Susiana Kifli; Atika Ismail
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1093

Abstract

The consideration and protection of the interests of victims of sexual abuse, whether through the legal process or through specific social care facilities, must be taken into account in criminal law policies and social policies, both state power institutions and existing social institutions. Based on the goals and obligations of the state to achieve an equitable distribution of justice for the sake of everyone, the rights of sexual assault victims to be protected are a crucial part of human rights in the domain of social security. three tiers: local, regional, and global. The way that Indonesian criminal law protects sexual assault victims legally in order to stop victimization. The form of giving victims of sexual assault legal protection is general legal protection, Ini termasuk membuat restitusi dan memberikan imbalan. menawarkan konseling sebagai akibat munculnya efek psikologis yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, dan mengamankan layanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat kejahatan. Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksaan (al-wath'u nil-kikrah), dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (had). The crime of decency or adultery serves as the act's foundation.
Urgensi Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam KUHP Susiana Kifli
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1045

Abstract

Indonesia, as a developing country, still needs a lot of development in all sectors, especially in the economic sector. The role of corporations in the economic development of society not only has a positive impact, but also has negative impacts, one of which is the development of deviant behavior carried out by corporations with economic motives whose characteristics and modus operandi are different from conventional crimes in general so that law enforcement requires handling with special instruments. . The research method used is normative legal research. The urgency of criminal liability for corporations as perpetrators of environmental criminal acts is because corporate criminal acts in the environmental sector have widespread and complex negative impacts so that they not only cause direct losses to society and the environment but also disrupt the financial and economic stability of the country, considering the actions Environmental crimes are carried out with economic motives. The punishment pattern for corporations that commit environmental crimes in the PPLH Law should contain provisions related to environmental conservation-based punishment patterns which include the severity of criminal fines, regulations for the implementation of criminal fines, and sanctions for remedial action resulting from criminal acts.
Co-Authors Atika Ismail Atika Ismail