Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI PERAIRAN PESISIR BARAT, LAMPUNG Astiwi Inayah; Agus Hadiawan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 22 No 2 (2020): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v22i2.61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi diplomasi maritim yang inovatif dan modern agar dapat diterapkan oleh Indonesia untuk menangani masalah Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pembuatan model diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan isu yang luas serta melibatkan aktor diplomasi maritim yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah diplomasi yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk membangun strategi dalam mencapai kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Dalam hal cakupan isu, diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga menekankan pada isu-isu terkait ekonomi dan sosial-budaya. Sementara dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim membutuhkan keterlibatan aktor non negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, Non-Governmental Organisation (NGO), serta pihak lain yang terkait. Kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Hal ini didasari pada pandangan bahwa upaya menjaga wilayah perairan yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tanggung jawab semua elemen bangsa.
DINAMIKA KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Dwi Wahyu Handayani; Agus Hadiawan; Aman Toto Dwijono
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 17 No 1 (2015): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v17i1.85

Abstract

The research problem is how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor? The results of the study with qualitative descriptive method is to answer how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor. Usefulness theoretically is enriching contemporary studies in the field of government and international relations. Practical usefulness, can provide useful information for the government as the frontline public services. Bilateral relations between Indonesia and Malaysia regarding labor can not be separated from each destination to fulfill the realization of national interests. The results of the study is the first, migrant workers in Malaysia is a rational economic phenomenon which is based interests of the two countries, the demand for high-Malaysia on migrant workers, Indonesia also benefit the economy as the biggest source of foreign exchange and help the national economy. Secondly, the dynamics of cooperation efforts the placement and the protection of migrant workers in Malaysia from time to time is influenced by 2 states internal constraints that the employment system of each country. Malaysia and Indonesia has not ratified the Migrant Workers Convention. Malaysia did not have laws that specifically deal with the informal sector workers. Malaysia is also opposed to the concept of legally binding and illegal migrant worker protection standards based on human rights. Third, Indonesia bargaining power is weak because of the bad image of workforce management that will work overseas, including the presence of illegal workers, migrant workers without the expertise and understanding of the culture of the recipient country, unclear contract of employment, the existence of extortion against migrant workers in the country.