Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist PROGRESIF: Jurnal Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Universitas Pamulang
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.801 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2222

Abstract

ABSTRACT Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia hidup dalam kehidupan social yang di atur oleh hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Seluruh warga Negara dijamin kemerdekaannya dan sama kedudukannya di mata hukum, pergerakan dan perputaran roda pemerintahan tentu dijalankan oleh sebuah lembaga kenegaraan dimana dalam sebuah lembaga ada pejabat Negara dan seluruh jajarannya yang menjadikan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Peradilan Tata Usaha Negara
Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia H Muhamad Rezky Pahlawan MP; Yulita Pujilestari
Pamulang Law Review Vol 4, No 2 (2021): November 2021
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17748

Abstract

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengalami berbagai perubahan yang cukup besar, baik dalam tatanan struktur keorganisasiannya serta kewenangan yang melekat terhadapnya. Dalam system ketatanegaraan Indonesia dengan menganut konsep Negara hukum tentu menjadi sebuah permasalahan yang fundamental saat dasar hukum dari suatu lembaga yang mengalami perubahan. Di Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami perubahan seiring dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945 sampai empat kali. Perubahan ini memberikan pengaruh besar terhadap system ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang–Undang Dasar 1945 ( pasal 1 ayat 2 ), disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketetuan dalam Undang–Undang Dasar 1945 bahwa baik Presiden maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipilih langsung oleh rakyat, pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 A ayat (1). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan penelaahan studi komparatif yang menjadikan bahan kepustakaan yang ada dijadikan sebagai sumber data untuk mengkaji kewenangan yang melekat terhadap MPR baik sebelum dan sesudah amandemen, serta melihat sudah sejauh apa terjadinya perubahan yang ada baik dalam tatanan struktur dan kewenangan dari MPR itu sendiri. 
PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DEMI MEWUJUDKAN SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.541 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4003

Abstract

Abstrak Dalam sebuah pelayanan publik, aparatur harus memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan kepada masyarakat.Pelayanan Publik yang baik telah banyak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.Namun dewasa ini birokrasi yang ribet dan regulasi yang panjang menciptakan suatu ketidak optimalan dalam pelayanan.Agar prinsip Good Governance berjalan dengan baik harus ada suatu partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan agar nilai-nilai demokrasi berjalan sebagai mana mestinya.Kata Kunci : Pelayanan publik, good governance.
The constitutional court function of the Indonesian state concerning system for the implementation impeachment of the president and/or vice president H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.496

Abstract

Impeachment is an accusation or indictment of the President or another country's high officials from his position. Impeachment is not new in the history of Indonesian constitution, but the change in the Constitution has caused a change in the constitutional system as well as related to the mechanism of the dismissal of the President and / or Vice President. how is the Impeachment reviewed globally, the history of impeachment in Indonesia and the implementation of impeachment in other countries, the impeachment process of the president according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The process of impeachment in Indonesia after changing the constitution goes through three stages, namely impeachment in the House of Representatives, the Court The Constitution, and the People's Consultative Assembly. Keywords: Impeachment, Constitutional Court, Government
Reklamasi pantai berkaitan dengan status hukum tanah dan pendapatan daerah dalam tatanan negara Indonesia H Muhamad Rezky Pahlawan MP
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1620

Abstract

The need for land has become a very important demand explosion due to the vast area of ​​the city of Jakarata which is already very dense. So that reclamation becomes one of the efforts in increasing the region as well as regional income. The purpose of this research is to provide a clear and formal explanation for both the regional government and the general public. The writing uses an empiric juridical method with a positive written legal approach that is applied to in concreto legal events in society. . This can affect the legal subjects holding rights from land reclaimed by the beach. The legal status of the legal subject to management rights is still regulated by general regulations so that it can lead to multiple interpretations of legal subjects that hold management rights from land reclaimed by the beach. Regional Governments should be able to prepare legal infrastructure in accordance with the existing laws and regulations and can also have a positive effect on the business world as well as the economic sector.
Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal H Muhamad Rezky Pahlawan MP; Chessa Ario Jani Purnomo
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 6 No 2 (2020): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.764 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v6i2.709

Abstract

In this study, the author considers 3 (three) reasons that are considered important such as philosophical aspects, aspects of criminal law theory, and political aspects of national criminal procedural law after describing 5 (five) previous legal scientific studies related to the implementation of supervisory judges and observers in the criminal justice system. This study aims to reflect on the legal principles of the kimwasmat institution and build models and patterns of implementing the kimwasmat institution. This research intends to answer 2 (two) legal issues: firstly, what are the legal principles contained in Article 280 of the KUHAP. Secondly, what is the model and pattern of implementation of the supervisory and observer judge institutions based on Article 280 of the KUHAP. This legal research uses the socio-legal research method, the materials of which are the results of interviews of judges in deliberate district courts, study of court official documents, relevant laws and regulations to legal issues, legal theory and social science theories. This study found, firstly, the function of kimsmat based on the principle of legal certainty and the principle of benefit which seeks to be married into the principle of certainty which is useful based on Pancasila. Finally, the classical bureaucratic model and the institutional model as well as the aspects of state administration to explain the management and control functions of the authority of the kimwasmat become the basis for the court to carry out criminal objectives.
Co-Authors Chessa Ario Jani Purnomo Yulita Pujilestari