Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Konstitusi GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Fauzi Iswahyudi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Religion Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 Fauzi Iswahyudi; Faisal Akbar Nasution; Suhaidi Suhaidi; Agusmidah Agusmidah
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The harmonization of draft regional regulations is part of the stages of drafting the formation of laws and regulations to harmonize the substance of the draft laws and regulations and adapt them to the techniques of drafting laws and regulations, as an effort to minimize the occurrence of cancellation or revocation of regional regulations due to disharmony with regulations. related legislation. The formulation of the problem that will be described in this paper is how to implement the harmonization of regional legal products based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws and Regulations Formed in the Regions by the Designer of Legislation -Invitation. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the process of forming regional regulations, they must go through the stages of harmonization by involving the drafting of laws and regulations. The results of the study show that there are still many regional regulations in the regions that have not gone through the harmonization stage, thus allowing the draft regional regulations that have been formed not to comply with the laws and regulations both formally and materially. Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018.
KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF Fauzi Iswahyudi
Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perlindungan hukum akan pemegang hak cipta. Hal tersebut diimplementasikan melalui peraturan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Sampai saat ini,  Indonesia pernah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UU No. 19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta. Bahkan kini, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah hadir dan mencabut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu perlu dikaji konstitusionalitas perlindungan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Faisal Akbar Nasution Suhaidi Suhaidi