Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol Law_Jurnal Journal Law of Deli Sumatera
Muhammad Akbar
Universitas Amir Hamzah
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris Muhammad Akbar; Fadhil Yazid
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1132

Abstract

ABSTRAKDimulainya Revolusi Industri 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia. Inilah era di mana praktik otomatisasi dan pertukaran data, pun penggunaan teknologi internet, cloud computing, serta cognitive computing akan mewarnai beragam sektor kehidupan manusia, termasuk ranah profesi. Semua perubahan, pasti membawa dua hal: tantangan dan peluang. Kendala yang didapati akibat perubahan yang terjadi melalui Revolusi Industri 4.0 bagi profesi notaris, notaris harus selalu update tentang peraturan perundang-undangan, dan paham tentang teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi digital guna pembuatan akte otentik. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melalui studi pustaka. Bagi seorang notaris, inilah saatnya memandang dampak Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan dan peluang demi keberlanjutan profesi notaris.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Industri 4.0, Notaris
Peranan Badan Pengawas Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara yopiza yopiza; Muhammad Akbar; Hendra pratama
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11213

Abstract

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inspektorat sebagai Badan Pengawas Kota (BAWASKO) internal pemerintah dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD yaitu dengan melakukan pemeriksaan anggaran yang sementara berjalan, hal ini berbeda dengan inspektorat di kabupaten/kota lain. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa lainnya, tidak lagi ditemukan penyimpangan Inspektorat sebagai pengawasan juga bersifat sebagai konsultan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu dalam penelitian ini tema penelitian yang dibahas secara garis besar adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan; Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian : Peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi.
Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Hendra Pratama Ginting; Muhammad Akbar
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11214

Abstract

Hasil dari Penelitian ini terdapat Penerimaan Pajak Restoran di tahun 2016 sebesar Rp.227.795.587, sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan penerimaan Pajak Restoran Pajak Restoran Rp. 254.303.867, kemudian di tahun 2018 nilai penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 325.918.892 dan di tahun 2019 juga mengalami fluktuatif sebesar Rp. 341.942.742. Artinya Penerimaan Pajak Daerah tarutama Pajak Restoran di Kota Medan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan Permasalahan. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah : studi kepustakaan (Library Research) yaitu mempelajari, meneliti dan menghimpun data-data dari kepustakaan berupa buku ilmiah, dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan yang ada kaitannya dengan penelitian ini
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 Muhammad Akbar; M.Hendra Pratama Ginting
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11338

Abstract

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan tiga macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat atau wadah berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi realitanya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan, seperti adanya berbagai bentuk kekerasan fisik yang justru terjadi di rumah tangga termasuk pemerkosaan, pemukulan pada istri dan penyiksaan anak-anak (child abuse). Selain itu, kekerasan juga banyak dialami perempuan adalah bentuk pemukulan dan serangan non fisik (domestic violence). Untuk merumuskan suatu perbuatan kejahatan secara hukum, apabila memenuhi criteria Pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. Kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, tindak kejahatan itu dilakukan tanpa adanya suami pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat, pelaku diancam oleh Negara sebagai suatu kejahatan/ pelanggaran. Untuk itu diatur undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
ANALISA TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG yopiza yopiza; Muhammad Akbar
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum terhadap perbuatan wan prestasi hutang piutang dengan study kasus keputusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Salah satu tujuan dari Hukum adalah untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup para anggota masyarakat. Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL M. Hendra Pratama Ginting; Muhammad Akbar; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat kemanusiaan. Keywords: Kekerasan, Perempuan, Sosiokultural
Co-Authors Fadhil Yazid Gusmarani, Rica Hendra pratama Hendra Pratama Ginting M. Hendra Pratama Ginting M.Hendra Pratama Ginting yopiza yopiza