Mhd. Abduh Saf
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM MODERN Mhd. Abduh Saf
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2014.4.1.223-240

Abstract

Abstract: This article discusses the development of Islamic family law in the modern Muslim world. The development of Islamic law in modern countries particularly those associated with al-ahwal al-shakhsiyyah (Islamic family law) can be regarded as a new format that accommodates the idea of the renewal of phenomenal Islamic legal thought. The novelty in Islamic family law can be seen from the moving of Islamic jurisprudence towards positive law in the form of legislation within the Muslim countries. The efforts of the Islamic family law reform aims to a legal unification, to raise the status of woman, to respond the development and demand of the time because the concept of traditional jurisprudence is considered less able to adopt. The legal systems in the Islamic world today are classified into three groups, namely: (1) the systems that still recognize Islamic shari’ah as the basis of law of human, namely Saudi Arabia; (2) the  systems that have already leaved Islamic shari’ah and replace it with a secular law, namely Turkey; (3) the systems that compromise both of the above systems, namely Indonesia and Egypt.Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan hukum keluarga Islam di dunia muslim modern. Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan al-ah}wāl al-Shakhsiyyah (hukum keluarga Islam) dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang relatif fenomenal. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dapat dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim tersebut. Usaha pembaharuan hukum keluarga Islam bertujuan untuk unifikasi hukum negara, mengangkat status wanita, merespons perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Sistem-sistem hukum di dunia Islam sekarang, secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yakni: 1. Sistem yang masih mengakui syariah sebagai hukum asasi dan masih menerapkannya secara utuh, yakni Saudi Arabia. 2. Sistem yang meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum yang sekuler, contohnya yakni Turki. 3. Sistem yang mengompromikan kedua sistem di atas, yakni Indonesia dan Mesir.
Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Mhd. Abduh Saf
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.661 KB) | DOI: 10.15642/ad.2015.5.2.312-332

Abstract

Abstract: Currently, local regulations on zakat (Islamic obligatory charity) management has been set up in many regions in Indonesia. InMojokerto and Sidoarjo regency, such local regulations are expected to be effective for improving the welfare of the society.This local zakat management that has the role to collect and distribute zakat is called BAZ (BadanAmil Zakat). It seems that the zakat management in Mojokerto and Sidoarjo is more effective under the present of such a local regulation. It can be seen from the increase number of the charity payers, the increase of BAZ’s charity programs, and the operation costs charged to APBD (Regional Government Budget).If it is analyzed by the effectiveness legal theory, it can be concluded that the observance of a rule of law (the perda or local regulation on the charity management) in Mojokerto and Sidoarjo regency is a kind of the internalizational obedience. It is because such observance of a rule of law is in accordance with the intrinsic values adopted. In addition, such local regulations are obeyed because giving charity is one of the fundamental Islamic teachings. The values embodied in charity in Islam have a very clear purpose, benefit, and punishment in the world and in the hereafter. These Islamic values contribute dearly to the success of the application of this local regulation on the charity management. Keywords: Charity management, local regulation, effectiveness, and BAZ.  Abstrak: Saat ini zakat telah diatur dalam bentuk suatu Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan pengelolaan zakat pada BAZ di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo dengan adanya Perda tentang pengelolaan zakat menjadi lebih efektif. Hal itu bisa dilihat dari bertambahnya jumlah mudhakki, peningkatan perolehan dana zakat serta biaya operasional BAZ yang dibebankan kepada APBD. Apabila dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ketaatan terhadap suatu aturan hukum (dalam hal ini adalah Perda tentang Pengelolaan zakat) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo bersifat ketaatan internalization, yakni suatu peraturan ditaati karena merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut. Perda tentang pengelolaan zakat ditaati karena menunaikan zakat merupakan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai zakat sangat jelas baik tujuan, manfaat serta sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menaati Perda tentang Pengelolaan Zakat yang sesuai dengan ajaran Islam.