Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi
Muhammad Asim Asy'ari
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR Muhammad Asim Asy'ari
Jurnal Akuntansi Vol 5 No 2 (2017): JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2017
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.281 KB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peranan Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Masing-masing aktor punya peran masing-masing yang tidak lepas terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konflik peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya konflik peran yang dirasakan perangkat desa sehingga berpengaruh pada peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya ; (1) perencanaan di desa "Hitam Putih" belum optimal; (2) perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa; (3) Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris desa; (4) Operator Desa "menjadi" Bendahara Desa, penyusunan APBDesa dikerjakan Operator; (5) Kepala Desa berperan sebagai Bendahara Desa; (6) penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa, penyusunan penatausahaan dikerjakan Operator Desa; (7) Kepala desa menutupi kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; (8) peran Operator Desa "Hanya Tukang Input", tanpa tau nominal hanya menyamakan pelaporan dengan anggaran awal; (9) Laporan pertanggungjawaban dikerjakan Operator Desa; (10) BPD tidak difungsikan, hanya tukang tanda tangan; (11) Kepala Desa, merasa "tidak perlu" adanya pelaporan pada BPD
Co-Authors