Garuda - Garba Rujukan Digital

Sumpia Product Development Using Labeling, Packaging and Marketing Home Industry Strategies Wiwik Wida Safitri; Iza Hanifuddin
Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/rn.v5i2.4374

This study to present the result of research on the labeling, packaging and marketing strategies of sumpia products in addition to the importance of improving quality in term of content, it also needs special attention from various parties such as the government, private sector, and universities. This business still uses traditional marketing systems and simple packaging. This research will focus on the implementation of labeling, packaging, and marketing strategies for sumpia products located in Sumberbening Village, Wates Hamlet, RT 34 RW 10, Balerejo District, Madiun Regency, East Java. The research method used is a qualitative method. This method tends to produce descriptive data and uses analysis. Meanwhile, for data collection obtained by observation, interviews, and documentation of the sumpia business. The results of the discussion show that the development of labeling, packaging, ang marketing strategies for sumpia products in Sumberbening Village, Wates Hamlet RT 34 RW 10 shows that the implementation of these activities has a positive impact on business. Even though it is still in the early stages, the progress is already looking better. The once ordinary packaging has become more valuable and many people have accepted the product. With the addition af product identity as an effort to provide product information and as a media or promotion place then by giving a taste variant of sumpia it is not in vain. Even more who like sumpia with the latest variant.

Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi Iza Hanifuddin
Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Dalam usaha ekonomi, antisipasi terhadap resiko selalu dilakukan oleh lembaga dan pengelolanya demi memastikan keuntungan selalu ada dalam kontrol. Salah satu antisipasi resiko adalah diterapkannya sanksi denda dalam wujud ganti rugi pada setiap ketidakpastian. Dalam perspektif hukum ekonomi, kajian tentang ganti rugi relatif cukup banyak yang menopanginya, tetapi tidak demikian dalam perspektif fiqh ekonomi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berbasis kitab klasik dan kontemporer untuk bisa dijadikan alternatif penerapan, khususnya ganti rugi pada praktik kelembagan ekonomi dan keuangan syariah. Metode pengkajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan library, yaitu menggali berbagai sumber, khususnya kitab klasik (kuning) untuk dirasionalisasi ide dan gagasan yang ada di dalamnya tentang berbagai tema yang disusun dalam suatu konsep utuh tentang ganti rugi. Berdasarkan temuannya, didapati bahwa ganti rugi bisa dalam narasi ta‘wîd, gharâmah, dan dimân.

WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah “Béngkok” sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh iza hanifuddin
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractThe village land / béngkok serves as compensation for the salary of the government board through the use of rice field processing. However, not all objects are in the form of rice fields, it can be manifested as a mosque, cemetery, field, and even village punden. In the case of rise fields, they can be distributed in turn among the village apparatus from time to time, while the other objects not distributed in turn, since they have been functioning for a long time based on the customary. Such condition is required to be concern to various groups due to the ambiguous status of bengkok whether they are belong to village or public property. Meanwhile, the utilization of that function has also been valid for quite a long time without any conversion. This paper tries to offer the concept of State Waqf as an alternative solution to solve the ambiguity of this position. The writer utilize the Waqf al-Irsad theory as the State Endowments Fiqh considering the functions and benefits of bengkokas religious matters, namely mosques and village graves in which the state has role as policy maker and technical controllerof land law. Tanah béngkok desa berfungsi sebagai kompensasi gaji aparatur desa melalui jalan pemanfaatan pengolahan sawah. Namun, tidak semua objek béngkok berwujud sawah. Béngkok ada yang diwujudkan sebagai masjid, kuburan, lapangan, bahkan punden desa. Pada sawah, status pemanfaatannya bisa dipergilirkan di antara aparatur desa dari masa ke masa, sedangkan pada objek selain sawah keberlakuannya tidak dipergilirkan, tetapi sudah berfungsi untuk itu sejak lama, sejak desa adat itu sendiri ada dari zaman nenek moyang. Kedudukan seperti itu perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena statusnya yang “ngambang” antara milik desa karena statusnya atau milik masyarakat karena adatnya. Kedua-duanya pasti saling memiliki dan memerlukan. Sementara, pemanfaatan untuk fungsi itu pun sudah berlaku dalam kurun yang cukup lama tanpa ada alih fungsi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep Wakaf Negara sebagai solusi alternatif mengurai “kengambangan” kedudukan béngkok ini. Penulis menggunakan teori Waqf al-Irsâd sebagai Fiqh Wakaf Negara mengingat fungsi dan manfaat béngkok selama ini lebih banyak untuk urusan keagamaan, yaitu masjid dan kuburan desa di mana negara selama ini sebagai pembuat kebijakan dan pengendali teknis keagrariannya.

Res Nullius Waqf: Dinamika Relasi Penguasaan Wilayah oleh Negara dan Pemilikan Aset Tanah Wakaf oleh Umat serta Ide Prospektif Penguatan Fungsi dan Daya Guna Wakaf Iza Hanifuddin
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v12i1.1425

Konsep wakaf yang semestinya kekal, ternyata telah mengalami intervensi penguasa yang dikhawatirkan akan membawa terjadinya ketidak kekalan wakaf dengan cara res nullius, yaitu wakaf yang tak bertuan. Dalam konteks wakaf (waqf), semestinya tidak ada istilah wakaf tak bertuan (res nullius waqf) karena hakikat wakaf merupakan milik bersama seluruh umat Islam karena ia dihasilkan dari milik individu yang dikekalkan objeknya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan agar diambil manfaat sebesar-besarnya untuk umat sesuai tujuan wakaf.Fenomena penggusuran masjid oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta terhadap masjid tua Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki untuk pembangunan demi kepentingan umum dan pengambilan tanah wakaf oleh pengembang di Riau untuk kawasan hunian telah menjadi fenomena yang mengusik sisi akademik, apakah negara berposisi sebagai pemilik atau penguasa terhadap aset umat ini, adakah milik umat pada objek yang sudah menjadi hak umum. Celah potensial proses res nullius pun perlu dilihat dari sisi kelemahan umat dari sisi administrasi dan manajemen pengelolaan aset wakaf pun dikritisi

Pemenuhan Kebutuhan Sayur Melalui Pendayagunaan Lahan Pekarangan Bersama Masyarakat Dusun Tegalrejo Lor Zulfarida Anggraheni; Iza Hanifuddin
Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Agustus
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Konsep pendayagunaan lahan pekarangan berguna untuk menjaga kebutuhan pangan sebagai imbas pandemi Covid-19. Masyarakat di Dusun Tegalrejo Lor, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah seperti lahan pekarangan, sawah dan air yang ada disekitarnya menjadi aset bagi masyarakat. Dengan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), penulis melakukan langkah yaitu inkulturasi, discovery, design, define and reflection. Strategi yang digunakan untuk pendayagunaan lahan pekarangan melalui menanam tanaman sayuran dalam polybag, membuat sistem tanam vertikultur, menggunakan botol bekas sebagai media tanam dan membagikan hasil panen ke ibu-ibu serta sebagian untuk di jual. Perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah adanya kegiatan KPM-DDR ini adalah munculnya kesadaran bahwa pemanfaatan lahan pekarangan memiliki potensi untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga, mampu memenuhi kebutuhan sayuran segar dan dapat menjadikan peluang usaha. Kata Kunci: kebutuhan, pendayagunaan lahan pekarangan, masyarakat, ABCD.

Peluang Usaha melalui Pengembangan Keterampilan dalam Memanfaatkan Faktor Produksi di Dusun Ngrandu Ana Agustina; Iza Hanifuddin
Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Agustus
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebutuhan sehari-hari mendorong manusia untuk terus bekerja dan menghasilkan uang. Namun lowongan pekerjaan selalu kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan. Alhasil banyak orang-orang yang masih belum memiliki penghasilan layak. Kesempatan yang bisa diambil adalah dengan membuka sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan. Untuk membuka sebuah usaha maka diperlukan analisis peluang usaha. Menggunakan metode Aset Based Community-Driven Development, menulis menjelaskan dari proses inkulturasi, discovery, design, define, reflection. Dari pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat daring dari rumah ini penulis mampu menganalisis potensi/aset di Dusun Ngrandu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia berupa keterampilan individu, dan sumber daya modal berupa aset fisik. Dari potensi yang dimiliki, penulis mengembangkan produk yang telah ada, memberikan analisis pemasaran dan harga yang semoga berguna untuk kepentingan usaha di masa depan.

KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Yuyun Juwita Lestari; Iza Hanifuddin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

In this article, we will explain about sharia pawnshops and their provisions based on the Fatwa of the MUI National Sharia Council. Meanwhile, according to islam pawning is pawning an item as collateral for debt transactions carried out based on sharia principles. The existence of this pawn can be a solution for the communicaty in meeting their urgent financial needs. The practice of pawning in Indonesia is now growing very rapidly along with the increasing need of the community for fast funds to meet their basic needs. With this, it can inspire several Islamic bank and pawnshops to open pawn services. The method that the author uses in this article is a literature study that examines several previous scientific works and other literature that is in accordance with the theme of sharia pawnshops. With the result of the study obtained by the author, it is hoped that it can be used as a reference for readers. Abstrak Dalam artikel ini akan dijelaskan seputar tentang pegadaian syariah serta ketentuannya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud dengan gadai berdasarkan kaidah Islam itu ialah kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dengan adanya kegiatan gadai itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Di Indonesia praktek gadai ini sudah tumbuh dengan sangat pesat yang beriringan dengan meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat/ mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi bank-bank syariah dan lembaga pegadaian untuk menambah layanan jasa gadai. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu dan literatur lain yang sesuai dengan tema artikel. Harapannya dengan hasil telaah yang diperoleh oleh penulis dapat menjadikan referensi bagi seorang pembaca.

Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang bagi Pelaku Usaha dari Sisi Yuridis dan Ekonomis Muhammad Sutomo Wijaya; Iza Hanifuddin
Jurnal Masohi Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Masohi
Publisher : DPD FDI Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/jmas.v2i1.472

Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui dan memahami eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pelaku usaha dari sisi yuridis dan ekonomis, dan untuk pengambangan hukum perdata khususnya hukum perjanjian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode pengolahan/analisis data melalui cara deduksi dan induksi, dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan, anjak piutang diartikan sebagai usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien (penjual piutang) yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan customer (pihak yang berhutang kepada klien). Sedangkan eksistensi anjak piutang di Indonesia dimulai dengan diluncurkannya keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Walaupun tidak diatur secara khusus di dalam KUHP perdata dan Peratuaran Perundang – Undang lainnya, karena semakin berkembangnya kegiatan anjak piutang di Indonesia, maka ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi anjak piutang yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu dasar hukum subtantif dan dasar hukum administrasi. Dasar hukum subtantif kemudian dibagi menjadi 2, yaitu dasar hukum subtantif murni dan dasar hukum subtantif bertendesi prosedural. Melalui perusahan anjak piutang, dimungkinkan bagi klien untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat . disamping itu, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengolahan kredit. Dengan demikian klien dapat lebih berkonsemtrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.

WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah “Béngkok” sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh iza hanifuddin
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractThe village land / béngkok serves as compensation for the salary of the government board through the use of rice field processing. However, not all objects are in the form of rice fields, it can be manifested as a mosque, cemetery, field, and even village punden. In the case of rise fields, they can be distributed in turn among the village apparatus from time to time, while the other objects not distributed in turn, since they have been functioning for a long time based on the customary. Such condition is required to be concern to various groups due to the ambiguous status of bengkok whether they are belong to village or public property. Meanwhile, the utilization of that function has also been valid for quite a long time without any conversion. This paper tries to offer the concept of State Waqf as an alternative solution to solve the ambiguity of this position. The writer utilize the Waqf al-Irsad theory as the State Endowments Fiqh considering the functions and benefits of bengkokas religious matters, namely mosques and village graves in which the state has role as policy maker and technical controllerof land law. Tanah béngkok desa berfungsi sebagai kompensasi gaji aparatur desa melalui jalan pemanfaatan pengolahan sawah. Namun, tidak semua objek béngkok berwujud sawah. Béngkok ada yang diwujudkan sebagai masjid, kuburan, lapangan, bahkan punden desa. Pada sawah, status pemanfaatannya bisa dipergilirkan di antara aparatur desa dari masa ke masa, sedangkan pada objek selain sawah keberlakuannya tidak dipergilirkan, tetapi sudah berfungsi untuk itu sejak lama, sejak desa adat itu sendiri ada dari zaman nenek moyang. Kedudukan seperti itu perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena statusnya yang “ngambang” antara milik desa karena statusnya atau milik masyarakat karena adatnya. Kedua-duanya pasti saling memiliki dan memerlukan. Sementara, pemanfaatan untuk fungsi itu pun sudah berlaku dalam kurun yang cukup lama tanpa ada alih fungsi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep Wakaf Negara sebagai solusi alternatif mengurai “kengambangan” kedudukan béngkok ini. Penulis menggunakan teori Waqf al-Irsâd sebagai Fiqh Wakaf Negara mengingat fungsi dan manfaat béngkok selama ini lebih banyak untuk urusan keagamaan, yaitu masjid dan kuburan desa di mana negara selama ini sebagai pembuat kebijakan dan pengendali teknis keagrariannya.

Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi Iza Hanifuddin
Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Dalam usaha ekonomi, antisipasi terhadap resiko selalu dilakukan oleh lembaga dan pengelolanya demi memastikan keuntungan selalu ada dalam kontrol. Salah satu antisipasi resiko adalah diterapkannya sanksi denda dalam wujud ganti rugi pada setiap ketidakpastian. Dalam perspektif hukum ekonomi, kajian tentang ganti rugi relatif cukup banyak yang menopanginya, tetapi tidak demikian dalam perspektif fiqh ekonomi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berbasis kitab klasik dan kontemporer untuk bisa dijadikan alternatif penerapan, khususnya ganti rugi pada praktik kelembagan ekonomi dan keuangan syariah. Metode pengkajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan library, yaitu menggali berbagai sumber, khususnya kitab klasik (kuning) untuk dirasionalisasi ide dan gagasan yang ada di dalamnya tentang berbagai tema yang disusun dalam suatu konsep utuh tentang ganti rugi. Berdasarkan temuannya, didapati bahwa ganti rugi bisa dalam narasi ta‘wîd, gharâmah, dan dimân.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search