Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Jurnal Dimensi PETITA
Ferizone Ferizone
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province Setyadiharja, Rendra; Budiman, Shahril; Karim, Zamzami A; Matridi, Raja Abumanshur; Junriana, Junriana; Ferizone, Ferizone; Nurmandi, Achmad
The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : School of Business and Management Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.247 KB)

Abstract

The practice of corruption always exist in public goods and service procurement in Indonesia. The Government efforts in reducing this case are doing new breakthrough like creating new system of service and goods procurement in an electronic way, usually called E-Procurement. After being instructed by Presidential Regulation number 54, year of 2010, the Local Government must use the E-Procurement System in the process of goods and service procurement, including Kepulauan Riau Province. This Research aims to analyzed the implementation of e-procurement system that had been adopted by Kepulauan Riau Province at year 2008. This research is not just for viewing the implementation of e-procurement system technically, but also to see how the influence of political process to the implementation of e-procurement. The Methodology used in this research is mix-method. This research are conducted in LPSE Kepulauan Riau Province, Procurement Service Unit (ULP) and also the vendors that supplies service and goods, that had been using the system. The results of this research are clearly stated that even the system of e-procurement of Kepulauan Riau Province are effective, and the political process is a factor which influencing the implementation of e-procurement.Keywords : E-Procurement, E-Procurement Implementation, Political Process, Principal Influence, Agent Influence. 
PELAYANAN NEGARA MELALUI KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR DAN TIMBANGAN DI KABUPATEN BINTAN Ferizone, Ferizone
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v11i1.4063

Abstract

AbstrakDalam kontek kegiatan tera dan tera ulang, pelayanan metrologi merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat supaya terhidar dari Tindakan curang oleh oknum pedangang pengguna alat ukur. Disisi lain pelayanan metrologi yang dilakukan oleh negara melalui perangkat pemerintah daerah telah mempermudah akses masyarakat pemilik dan pengguna alat ukur dalam mendapatkan layanan tera dan tera ulang yang sedianya sulit untuk dilakukan sendiri sehingga pedangan dapat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pelayanan tera ulang dan untuk mengetahui mengaoa pedangang tidak melakukan kegiayan tera ulanga. Metode pengumpulan data Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Metrologi Legal yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan belum maksimal dikarenakan banyak pedagang yang tidak melakukan kegiatan tera ulang pada alat-alat ukur yang mereke gunkaan dalam perdangangan. Upaya pengawasan belum dapat dijalankan karena tidak adanya pengawas kemetrologian dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja kemetrologian yang ada saat ini.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMS) KOTA BATAM Rahmanidar Rahmanidar; Ferizone Ferizone
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.097 KB) | DOI: 10.33373/pta.v1i2.4055

Abstract

Kebijakan upah minimum hingga saat ini masih menjadi acuan pengupahan bagi pekerja/ buruh di Kota Batam. Upah Minimum Sektoral dapat terdiri atas Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK). Penerapan upah minimum sektoral dikota Batam khususnya pada perusahaan- perusahaan shipyard dikawasan industri Tanjung Uncang, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penerapan upah minimum sektoral ini. Penerapan upah minimum sektoral di Kota Batam dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Untuk mendapatkan penghasilan hidup yang layak sehinga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh maupun bagi keluarganya, hal yang paling penting dari penerapan upah minimum adalah terjaganya keseimbangan antara pengusaha dan pekerja/ buruh. 
Co-Authors Achmad Nurmandi Didi Kurniadi Faizal Rianto Junriana Junriana Rahmanidar Rahmanidar Raja Abumanshur Matridi Raja Abumanshur Matridi Rendra Setyadiharja Shahril Budiman Shahril Budiman Zamzami A Karim