Garuda - Garba Rujukan Digital

Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia Ja’far Baehaqi
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v14i2.211-230

Islamic law and Islamic banking law are two different entities, although both are substantially identical. This paper seeks to answer the question related to the transformation of Islamic law in Islamic banking law in the context of positivization of law. The study focused on the dialectic of Islamic law and national law in the formulation of Islamic banking law. With a history of regulatory approach, this study found that transformed the Islamic banking law is aspects of shariah compliance, is not Islamic law referred to in fikih muamalah. Sharia compliance is dynamic both in terms of substance, structure and culture. Hukum Islam dan hukum perbankan syariah merupakan dua entitas yang berbeda, meskipun secara substansial keduanya identik. Makalah ini berupaya menjawab persoalan terkait transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah dalam konteks positivisasi hukum. Kajian difokuskan pada dialektika hukum Islam dan hukum nasional dalam formulasi hukum perbankan syariah. Dengan pendekatan sejarah perundang-undangan, kajian ini menemukan bahwa yang ditransformasikan dalam hukum perbankan syariah adalah aspek kepatuhan syariah, bukan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam fikih muamalah. Kepatuhan syariah ini bersifat dinamis baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur.

PARADOKS FATWA DEWAN SYARIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM REGULASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH Ja'far Baehaqi
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This study intends to find the answer to the problem of judicial accommodation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council’s (NSC-IUC) fatwa in Islamic banking regulations. With the legislations approach the answers obtained that institutional structure of NSC-IUC and motivation discharge of fatwa of NSC-IUC making it well accepted as the basis of Islamic bank operations. But the framework of regulation could potentially cause uncertainty. Therefore it is necessary to strengthen the fatwa of NSC-IUC through three scenarios, namely the mandate, making the NSC-IUC as state institution, and the adoption and transformation of NSC-IUC’s fatwa into legislation better.[]Penelitian ini bermaksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syari’ah. Dengan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi keluarnya fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar operasional bank syari’ah. Hanya saja kerangka pengaturannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu pemberian mandat, menjadikan DSN-MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia Ja'far Baehaqi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses several aspects of sharia compliance framework in the operational of sharia banking in Indonesia. The aspects are institutional, banking products, liquidity management and financial instrument. From the perspective of legal history, it is discovered that sharia legal compliance evolved from speculative and simplistic to articulate and perfectionist. Institutionally, the arrangement is oriented on structural strengthening and display of sharia identity. There is a tension between the aspiration of institutional development and the decrease of sharia compliance into certain degrees. From the aspect of business activity, sharia compliance is comprehensive by formulating Islamic law which is a reference and transforms it to legal framework as well as elaborates supervisory institution. As to liquidity management and financial instrument, instruments which is compatible with sharia character is elaborated. Abstrak: Artikel ini membahas tentang kerangka yuridis kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dari beberapa aspek, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha dan pengelolaan likuiditas serta instrumen keuangan. Dengan pendekatan sejarah perundang-undangan ditemukan bahwa kerangka yuridis kepatuhan syariah mengalami perkembangan dari semula bersifat spekulatif dan simplistik menjadi bersifat artikulatif dan perfeksionis. Secara kelembagaan, pengaturan diorientasikan kepada penguatan struktur dan penampilan identitas kesyariahan. Di sini terdapat ketegangan antara tujuan pengembangan kelembagaan dan penurunan tingkat kepatuhan syariah hingga derajat tertentu. Dalam aspek kegiatan usaha, kepatuhan syariah telah komprehensif dengan memformulasikan hukum Islam yang menjadi acuan dan mentransformasikannya menjadi bagian peraturan perundang-undangan, serta mengelaborasi lembaga pengawasan. Sedangkan dalam aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan, telah dielaborasi instrumen-instrumen yang kompatibel dengan karakter kesyariahan bank syariah.

Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia Ja'far Baehaqi
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.15216

The transformation of Islamic law into national law in Indonesia became a trend after the issuance of the Marriage Law and the Religious Courts Law. The transformation of Islamic law is not synonymous with Islamization. If Islamization can occur unilaterally by Islamic law, then this is not the case with transformation. Transformation needs to involve national law as a legal system that overshadows and legitimizes it. Thus there is a dialectical relationship, namely the relationship and interaction between Islamic law and national law in harmony or conflict followed by a settlement in the form of assimilation, accommodation/amalgamation or adaptation. This study finds that philosophically the transformation of Islamic law into national law is closely related to the intersection of the two, namely the transformation of enforcement and regulatory authorities, institutionalization of Islamic law, internal uniformity (unification), Islamization of national law, construction of state law based on non-state law, and legal instrumentalization in national development.Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia menjadi kecenderungan setelah lahirnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Transformasi hukum Islam tidak identik dengan islamisasi. Jika Islamisasi bisa terjadi secara sepihak hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan transformasi. Transformasi perlu melibatkan hukum nasional sebagai sistem hukum yang menaungi dan melegitimasinya. Dengan demikian terjadi hubungan dialektika, yaitu hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional secara harmonis atau konflik yang diikuti penyelesaian dalam bentuk asimilasi, akomodasi/amalgamasi atau adaptasi. Kajian ini menemukan bahwa secara filosofis transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional erat kaitannya dengan persinggungan keduanya, yaitu transformasi penegakan dan otoritas pengatur, pelembagaan hukum Islam, penyeragaman secara internal (unifikasi), Islamisasi hukum nasional, konstruksi hukum negara berbasis hukum non negara, dan instrumentalisasi hukum dalam pembangunan nasional

Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project Ja'far Baehaqi; Nur Khoirin
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.15418

Replacement of waqf land is a problematic issue. This study aims to find answers to problems regarding mechanisms and procedures for replacing waqf land affected by the Semarang-Demak Toll Road project as well as an analysis from the point of view of fiqh and law. With research on normative law/doctrinal law as optical and field data as a basis for analysis, this research finds that the many stages taken and the involvement of many parties in the process of replacing waqf land is an effort and legal engineering to guarantee benefit, both in the form of immortality of waqf land and designation. Engineering carried out is an act/action that is not prohibited according to sharia. Therefore, engineering to replace waqf land is permissible and legal. Legal engineering, as stated in various laws and regulations, is a manifestation of functional legal instrumentation. Various laws and regulations, especially the Waqf Law and its implementing regulations have become a means of achieving development goals. In fact, the Waqf Law, unlike other laws and regulations, is able to penetrate so deeply in reaching theological matters. This is reasonable because the Waqf Law is nothing but the result of the positivization of Islamic law/fiqhPenggantian tanah wakaf merupakan masalah yang problematik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai mekanisme dan prosedur penggantian tanah wakaf yang terkena proyek Jalan Tol Semarang-Demak serta analisis dari sudut pandang fikih dan hukum. Dengan penelitian terhadap hukum normatif/doktrin hukum sebagai optik dan data lapangan sebagai dasar analisis, penelitian ini menemukan bahwa banyaknya tahapan yang ditempuh dan keterlibatan banyak pihak dalam proses penggantian tanah wakaf merupakan upaya dan rekayasa hukum untuk menjamin kemanfaatan, baik berupa keabadian tanah wakaf maupun peruntukannya. Rekayasa yang dilakukan merupakan perbuatan/perbuatan yang tidak dilarang menurut syariah. Oleh karena itu, rekayasa untuk menggantikan tanah wakaf diperbolehkan dan sah. Rekayasa hukum, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, merupakan perwujudan dari instrumentasi hukum fungsional. Berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya telah menjadi sarana pencapaian tujuan pembangunan. Padahal, UU Wakaf, tidak seperti peraturan perundang-undangan lainnya, mampu menembus begitu dalam hingga menyentuh persoalan teologis. Hal ini wajar karena UU Wakaf tidak lain merupakan hasil positivisasi hukum/fiqh Islam.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search