Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISA PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. METRO MINI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Muhamad Anwar
Jurnal Sekretari Universitas Pamulang Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Sekretari
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (925.326 KB) | DOI: 10.32493/skr.v5i1.1101

Abstract

ABSTRAK Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang mana dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UU Perseroan Terbatas,  dan yang mana apabila dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.             Dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan dapat diambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar (Ketentuan Pasal 86 ayat 4 UU. Perseroan Terbatas). Dalam hal apabila kuorum RUPS kedua sebagaimana termaktub pada Pasal 86 ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Ketentuan Pasal 86 ayat (5). RUPS yang mana mempunyai tenggang waktu terkait pelaksaannya RUPS kedua dan ketiga yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas menjadi suatu permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).             Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya Judicial Review Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah karena lamanya penerimaan Putusan Pengadilan negeri dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham membuat hasil pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini diblokir dalam system Kemenkumham sehingga menjadi kerugian dalam legalitas perusahaan Metro Mini karena pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini dilaksanakan lebih dari waktu yang telah ditentukan Pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu Pemerintah sebaiknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Khususnya Pasal 86 ayat 9 yang sebelumnya menyatakan ““RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”. Menjadi “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”. Sebab dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013, agar supaya makna yang di putuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah acuan norma positif, karena system Negara hukum Indonesia menganut system hukum eropa kontinental. Kata Kunci : RUPS, Perseroan, Judicial Review
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelanggaran Ketenaganukliran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Muhamad Anwar
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.358 KB) | DOI: 10.30999/mjn.v11i2.1924

Abstract

KEPENTINGAN ARAB SAUDI MEMBERIKAN SUAKA POLITIK KEPADA PENGUNGSI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 Muhamad Anwar; M. Saeri "
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2: WISUDA OKTOBER 2016
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The conflict that impinged the Rohingya muslims had occured since the fall of Myanmarc to military junta, the muslims in Rohingnya discriminated by the policy that made by the military junta government and resists the muslims in Rohingnya to cross the boundary and being refeugees in case of the discrimination. Saudi Arabia is the country that care to their suffer since in the past and presents had given the asylum to 170 thousand of Rohingya muslims.This research use the Security Theory of Barry Buzan, which the non-military threat cannot to be ruled out because this threat includes religion, ideology and economy. The datas, statements, facts, information, also the arguments in this research use qualitative methods. The analyze level of this research explains the reasons of Saudi Arabia given the asylum to Rohingnya muslims.This research explains the result of the hipothesis is the motivation of Saudi Arabia deliberately gave the asylum to Rohingnya muslim caused by the common ideology among Saudi Arabia and Rohingya muslims, that is ahlussunnah wal jamaah or in exactly Sunni. Saudi Arabia also give the opportunity to Rohingnya muslim to work or gain the profession in labor sector which in these times filled up by foreign workers. Rohingya muslim get their rights such as educations, health facility, and another rights as the citizens of Saudi Arabia itself.Keywords: Myanmar Conflict, Rohingya muslims, refugees, Asylum seeker, Saudi Arabia.
MEMBANGUN PELAYANAN PRIMA YANG MAKSIMAL DALAM KEGIATAN VAKSINASI GOES TO CAMPUS UNIVERSITAS PAMULANG BAGI WARGA TANGERANG SELATAN Lisa Novia; Nuracmah Wahidah; Sylvia Hasanah; Muhamad Anwar
PENGABDIAN SOSIAL Vol 2, No 1 (2022): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.304 KB) | DOI: 10.32493/pbs.v2i1.18429

Abstract

ABSTRAK Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh warga Tangerang Selatan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dihadapi keika mendapatkan pelayanan dalam kegiatan vaksinasi. Karena baru kali ini mengadakan kegaiatan Vaksinasi . Selanjutnya menggunakan praktik/simulasi yang merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh pelaksana PKM terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hasil kegiatan ini adalah para peserta vaksinasi mendapatkan pelayanan yang maksimal .Hal tersebut agar kegiatan vaksinasi ini memberikan pelayanan  ke semua   yang dilakukan oleh mahasiswa dapat efektif sehingga semua kegiatan berjalan lancar. Kata Kunci: Vaksinasi, Pelayanan   ABSTRACT  Partners in this community service activity are all residents of South Tangerang. The main problem faced by partners is the limited human resource capability faced by keika to get services in vaccination activities. Because this time I'm having a vaccination. Furthermore, using practices / simulations that are follow-up activities carried out by PKM implementers against activities that have been carried out. The result of this activity is that the vaccination participants get maximum service. This is so that this vaccination activity provides services to all that is done by students can be effective so that all activities run smoothly. Keywords: Vaccination, Service