Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERKEMBANGAN INFORMATION TECHNOLOGY USAHA RESTORAN DI SOLO Andi Asrihapsari; Titik Setyaningsih; Doddy Setiawan
EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No 1 (2018): EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/EkBis.2018.2.1.1067

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan information technology usaha restoran di wilayah Solo. Metoda pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria 1) restoran ada di wilayah Solo, dan 2) data selama periode penelitian dapat diperoleh. Sedangkan metoda pengumpulan datanya menggunakan survey kuesioner. Kuesioner sebanyak 200 disebar ke restoran yang ada di wilayah Solo. Dengan pengembalian kuesioner melalui media WhatsApp, sebanyak 30 kuesioner berhasil dikumpulkan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016, yang mana dibagi menjadi dua tahapan, yaitu menyusun data dalam bentuk diagram dan menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian, yang mana ditunjukkan dengan persentase sebesar 50-90%, fasilitas IT yang diadopsi oleh mayoritas restoran di Solo untuk menunjang performa restoran meliputi: 1) fasilitas Wi-Fi, 2) fasilitas pembayaran non tunai, 3) fasilitas IT terkait pembayaran pesanan, 4) fasilitas mitra transportasi online, 5) fasilitas IT kasir, 6) fasilitas media online. Berdasarkan temuan tersebut, baiknya restoran sesegera mungkin mulai melakukan secara bertahap adopsi teknologi informasi di atas (sesuai hasil penelitian), agar dapat tetap bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. ABSTRACTThe purpose of this styudy was to find out the development of information technology in restaurant businesses in the Solo region. The sampling method uses purposive sampling, with criteria 1) restaurants are in the Solo region, and 2) data during the study period can be obtained. While the data collection method uses questionnaire survey. 200 questionnaires were distributed to restaurants in the Solo area. By returning the questionnaire through WhatsApp media, 30 questionnaires were collected.This type of research is descriptive. Data is processed using Microsoft Excel 2016 application, which is divided into two stages, namely compiling data in the form of diagrams and analyzing data. Based on the results of the study, which indicated a percentage of 50-90%, IT facilities adopted by the majority of restaurants in Solo to support restaurant performance included: 1) Wi-Fi facilities, 2) non-cash payment facilities, 3) IT facilities related to payments orders, 4) online transportation partner facilities, 5) IT cashier facilities, 6) online media facilities. Based on these findings, it is good for the restaurant as soon as possible to start doing the gradual adoption of information technology (according to the research results), so that they can survive in the increasingly fierce competition.
ADA APA SETELAH TAX AMNESTY? Antin Okfitasari; Ety Meikhati; Titik Setyaningsih
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8, No 3 (2017): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.486 KB) | DOI: 10.18202/jamal.2017.12.7070

Abstract

Abstrak: Ada Apa Setelah Tax Amnesty? Penelitian ini menganalisis kewajiban wajib pajak setelah tax amnesty serta konsekuensi yang muncul jika mereka lalai melaksanakan kewajibannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah studi literatur. Hasil studi literatur menunjukan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dikerjakan. Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah tax amnesty, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan tax amnesty, dan pemeriksaan. Akhirnya kelegaan yang seharusnya diperoleh wajib pajak peserta tax amnesty akan berubah menjadi bumerang karena hal tersebut. Abstract: What is the matter After Tax Amnesty? This study analyzes the taxpayer obligation after tax amnesty and the consequences that arise if they fail to perform their obligations. The research uses descriptive qualitative approach through literature study. The research shows that there are some obligations for taxpayers to be done. Failure and misconduct in the implementation of obligations after tax amnesty, will result in consequences of sanctions, tax amnesty cancellation, and examination. Finally the relief that should be obtained taxpayers tax amnesty participants will turn into a boomerang because of it.
Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Putri Nugrahaningsih; Denty Arista; Labbaika Dwi Ayu Rahmawati; Titik Setyaningsih
Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jraam.v6i2.007

Abstract

Application of Taxation to Legal Entity Status of Village-Owned Enterprises Purpose: The article explores information and problems in the application of taxation on the legal status of Village-Owned Enterprises. Method: Descriptive qualitative method. Results: The first is BUMDes has been registered with corporate taxpayers and has PPh objects chapter 4 number 2 which include rental of buildings and land which are classified as subject to final tax. Second, tax recording and reporting is still simple, accounting systems are not yet integrated, tax calculations still do not match regulations. Novelty: This article has exerted efforts to test the position of BUMDes as a legal entity and to analyze the extent of tax implementation. Contribution: The implementation of BUMDes administration and tax reporting is achieved according to regulatory principles. Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Tujuan: Artikel ini bertujuan menggali informasi dan permasalahan dalam implementasi perpajakan pada status badan hukum BUMDes. Metode: Metode deskriptif kualitatif. Hasil: Pertama, BUMDes sudah terdaftar WP Badan dan memiliki objek PPh pasal 4 (2) yang meliputi persewaan bangunan dan tanah yang tergolong dikenakan pajak final. Kedua, pencatatan dan pelaporan perpajakan masih sederhana, sistem akuntansi belum terintegrasi, perhitungan pajak masih tidak sesuai ketentuan. Kebaruan: Penelitian ini telah berupaya mengupas tuntas kedudukan BUMDes sebagai badan hukum serta menganalisis sejauh mana implementasi perpajakannya. Kontribusi: Implementasi administrasi BUMDes dan tercapai pelaporan perpajakan yang sesuai kaidah peraturan.