This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah
St Nurjannah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembinaan dan Pengaawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen St Nurjannah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i1.1418

Abstract

Bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.
Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform St Nurjannah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1436

Abstract

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan induk program landreform di Indonesia. Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bukan hanya dalam  pengertian  politik  belaka  tapi  juga  pengertian  teknis. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.Tujuan  dari  landreform  yang  diselenggarakan  di  Indonesiaadalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan  pembagian  hasil  yang  adil  pula,  melaksanakan  prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.