Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

 1   2 
TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (Studi Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Kompleksitasnya di Kota Cimahi) Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.237

Abstract

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government menuju governance menempatkan adanya kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan publik secara lebih baik, legitimate, akuntabel, dan efektif ketimbang tanpa partisipasi masyarakat. Riset ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dan kompleksitasnya serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivistik digunakanuntuk mengungkapkan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Cimahi menerapkan pendekatan quasi-bottom up melalui mekanisme informal dan formal. Mekanisme informal berada pada derajat partisipasi warga, mekanisme formal berada pada derajat konsultasi. Pada pelaksanaan pembangunan kesehatan, masyarakat Cimahi telah menciptakan institusi kerja lokal yang difungsikan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan melalui usaha kesehatan berbasis masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menciptakan kesehatan lingkungan. Pendekatan pembangunan masyarakatmelalui Forum Kota Sehat, Forum RW Siaga serta sekolah-sekolah sebagai fondasi dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat Cimahi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. Kompleksitas partisipasimasyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan kesehatan terjadi karena adanya kendala faktor eksternal dan internal yang saling terkait dan interdependensi. Strategi pemberdayaan diterapkan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok dan jejaring kerja, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU DAN BERORIENTASI PUBLIK GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.243

Abstract

Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi kepada masyarakat adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu dipertegas dalam UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipatif. Berbagai strategi inovatif guna mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, antara lain melalui penerapan citizen charter, sistem manajemen mutu pelayanan, e-government dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta.
TELAAH PERAN LURAH DAN CAMAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i1.269

Abstract

Roles of government and bureaucracy in development program in developing countries are still dominant. The government and its bureaucracy still become the main actors, although there has been a shift in public administration paradigm from government approach to governance approach. The situation also appears in the context of local development. The role of local government, including Bandung City municipality, is still dominant in implementing local development programs. Bandung City Local Government along with its 'Lurahs' and 'Camats' implemented in village (kelurahan) Development Acceleration Program (P2KB) in 2010 in order to improve citizens welfare. The program aimed at empowering citizens through participatory and community based development approach. Its interesting to know how Lurahs and Camats played their roles in the development acceleration program so that the program could run optimally.
ANALISIS KEBIJAKAN MASALAH PENGANGGURAN SARJANA DI INDONESIA Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.286

Abstract

Educated unemployment has become an immense problem in Indonesia in addition to corruption, poverty, and terrorism. This problem arises due to the mismatch between graduate quality and job market necessity. Therefore, government andhigher education institutions should strive for generating highly competent graduates. The writer tries to analyze the problem and recommend alternative solutions to be considered in the policy making to overcome the problem.
STRATEGI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.292

Abstract

Citizens as the customers and owners of public services should be involved as the key actor in improving public service quality. Therefore, citizen participation should be placed as the leverage for the government to improve public service,including in the formulation of public service standard. Through participation, citizens are initially expected to recognize: first, the types and forms of services they need; second, the way of service delivery; third, the mechanism to proportionate the roles of stakeholders in formulation and delivery and to collectively commit to improve public service quality based on the existing public service standard. The shift of paradigm of citizens from 'being customers' to 'being owners' confers more strategic implications for local government. This is because local government is responsible for public service delivery in order that the citizens are able to pursue their daily activities.
PANDANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MENGENAI SIGNIFIKANSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i4.303

Abstract

Thare has been a shift of paradigm and practice in state administration from ‘government’ to ‘governance’. The shift has been marked by the recognition of multiactors involved or engaged in state administration, including in the proces of development. It is assumed that good governance can materialize when there are participation, partnership ans positive synergy among thoseactors in managing resources, solving public problems, and encountering other public affairs. Partnership between government and society including private sector deserves a crucial discussion in this context. Thus, citizen’s participation becomes a precondition which is substantial and urgent. By getting involved in the state administration, together with their government and its bureaucacy lines citizens have the responsibility in managing resources, unraveling public problems and tackling other public affairs for the sake of a better state of social well-being.
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i2.325

Abstract

The concept of managing a good governmental bureaucracy for achieving good governance is not a new thing in Indonesia. Many scholars have analyzed and found determinant factors from different disciplines to generate bureaucratic changes. Thisarticle tries to investigate bureaucratic changes towards good governance from public administration science (a shift of paradigm). The shift of paradigm is then associated to the practical conditions in which corruption cases have been flourishing these days. This elaboration is aimed at developing bureaucratic capacity as one important element of governance, that is to create a goodgovernance.
REVITALISASI KURIKULUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ABAD 21 Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.370

Abstract

Activity of curriculum renewal of Public Administration has ought to became matter that is inseparable in our life dynamics as a institution of education. It was caused by dynamic its environment change: local, regional, national and also global related to locus and focus of Public Administration. Departement of Public Administration not show interest them the same by effort will in realize to decrease quality from Departement of Public Administration, also disband its institution by itself. In consequence, face dynamics of environment change, society change, andparadigma shift of Public Administration that walk so quick, has became policy options that sine qua non for us for continuously conduct renewal to which we all majors curriculum pride upon. Until from time to time aspect of scientific and pracktical was from our Public Administration always up to date and can answer demand of environment change, even more than that can determine environment change itself.
PERANAN RUANG PUBLIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i1.380

Abstract

Indonesia has many religions, ethnics, tribes, local languages, and race, as national culture wealth for we must be greatfull. Nevertheless, those culture wealth also keep tacit potency conflict, riot, civil war, even murder among society. It is more complicated because irresponsible political elites exploite this condition for sake of politics. Multicultural that is actually our national pride, can become “time bomb” that sometimes can endanger our national unity. In this context, Habermas a Germany Philosopher has offered a brilliant idea about the importance of public sphere to develop good coexistence. How the idea could give contribution of solution in multicultural nation? This Article tries to elaborate it.
AKUNTABILITAS KELEMBAGAAN EKSEKUTIF Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v4i1.408

Abstract

Accountability is one among preresequistes for building good government. It exemplifiesgood morale, ethics and social responsibility of the government to its citizens. Effectiveand sustainable government accountability becomes visible when the governmentpromotes public control and participation based upon the principles of democracy andgood governance.
Co-Authors Alamsyah, Firman Noer Alamsyah, Firman Noer Hendri, Denden Deni Hendri, Denden Deni Kurnia, Detty Kurnia, Detty