Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PANDANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MENGENAI SIGNIFIKANSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i4.303

Abstract

Thare has been a shift of paradigm and practice in state administration from ?government? to ?governance?. The shift has been marked by the recognition of multiactors involved or engaged in state administration, including in the proces of development. It is assumed that good governance can materialize when there are participation, partnership ans positive synergy among thoseactors in managing resources, solving public problems, and encountering other public affairs. Partnership between government and society including private sector deserves a crucial discussion in this context. Thus, citizen?s participation becomes a precondition which is substantial and urgent. By getting involved in the state administration, together with their government and its bureaucacy lines citizens have the responsibility in managing resources, unraveling public problems and tackling other public affairs for the sake of a better state of social well-being.
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Hendri, Denden Deni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
BIROKRASI DAN KEBERPIHAKANNYA PADA RAKYAT: REFLEKSI TERHADAP BIROKRASI ORBA DAN ORIENTASI PADA APLIKASI PERSPEKTIF REINVENTING GOVERNMENT DAN BANISHING BUREAUCRACY Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i2.469

Abstract

Bureaucracy as the government instrument in implementing its functions to deliverdevelopment programs, public services, regulative tasks and people empowerment, has to demonstrate good performance in line with people?s expectation. It must notdemonstrate the culture of paternalism. This means that bureaucracy should actualize people?s expectations, needs, interests, and necessities. It also insinuates that bureaucracy should be able to solve occurring problems in the society. Theperspectives of Reinventing Government and Banishing Bureaucracy may become the alternatives in overcoming the problems. However, in putting the perspectives into practice, we have to filter their values and pick the suitable ones so that the newly modified bureaucracy reflects the actual Indonesian Bureaucracy.
PERANAN RUANG PUBLIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i1.380

Abstract

Indonesia has many religions, ethnics, tribes, local languages, and race, as national culture wealth for we must be greatfull. Nevertheless, those culture wealth also keep tacit potency conflict, riot, civil war, even murder among society. It is more complicated because irresponsible political elites exploite this condition for sake of politics. Multicultural that is actually our national pride, can become ?time bomb? that sometimes can endanger our national unity. In this context, Habermas a Germany Philosopher has offered a brilliant idea about the importance of public sphere to develop good coexistence. How the idea could give contribution of solution in multicultural nation? This Article tries to elaborate it.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU DAN BERORIENTASI PUBLIK GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.243

Abstract

Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi kepada masyarakat adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu dipertegas dalam UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipatif. Berbagai strategi inovatif guna mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, antara lain melalui penerapan citizen charter, sistem manajemen mutu pelayanan, e-government dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta.
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Alamsyah, Firman Noer
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.62

Abstract

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, diantaranya adalah melalui Advocacy Policy. Salah satu wujud nyatanya berupa Gugatan Warga Negara yang memang baru belakangan dikenal di Indonesia. Sejauh ini efektifitas yang diperoleh masih beragam, namun khususnya di Kota Bandung, ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah setempat di dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan yang berpihak kepada pelayanan publik. Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk menyampaikan secara kasuistis namun tetap berpedoman pada teori yang ada dengan harapan semoga memberikan wawasan dan meningkatkan khasanah di dalam Studi Kebijakan Publik.
AKUNTABILITAS KELEMBAGAAN EKSEKUTIF Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v4i1.408

Abstract

Accountability is one among preresequistes for building good government. It exemplifiesgood morale, ethics and social responsibility of the government to its citizens. Effectiveand sustainable government accountability becomes visible when the governmentpromotes public control and participation based upon the principles of democracy andgood governance.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS PAGARSIH, IBRAHIM ADJIE DAN PADASUKA KOTA BANDUNG Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Kurnia, Detty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari prosentase kenaikan atau penurunan cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ,  karekteristik badan pelaksana, Kondisi sosial, politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semiterstruktrur dan telaah dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di  Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana secara optimal . Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal . Di lihat dari empat aspek tersebut  , diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
REVITALISASI KURIKULUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ABAD 21 Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.370

Abstract

Activity of curriculum renewal of Public Administration has ought to became matter that is inseparable in our life dynamics as a institution of education. It was caused by dynamic its environment change: local, regional, national and also global related to locus and focus of Public Administration. Departement of Public Administration not show interest them the same by effort will in realize to decrease quality from Departement of Public Administration, also disband its institution by itself. In consequence, face dynamics of environment change, society change, andparadigma shift of Public Administration that walk so quick, has became policy options that sine qua non for us for continuously conduct renewal to which we all majors curriculum pride upon. Until from time to time aspect of scientific and pracktical was from our Public Administration always up to date and can answer demand of environment change, even more than that can determine environment change itself.
TELAAH PERAN LURAH DAN CAMAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i1.269

Abstract

Roles of government and bureaucracy in development program in developing countries are still dominant. The government and its bureaucracy still become the main actors, although there has been a shift in public administration paradigm from government approach to governance approach. The situation also appears in the context of local development. The role of local government, including Bandung City municipality, is still dominant in implementing local development programs. Bandung City Local Government along with its 'Lurahs' and 'Camats' implemented in village (kelurahan) Development Acceleration Program (P2KB) in 2010 in order to improve citizens welfare. The program aimed at empowering citizens through participatory and community based development approach. Its interesting to know how Lurahs and Camats played their roles in the development acceleration program so that the program could run optimally.
Co-Authors Alamsyah, Firman Noer Alamsyah, Firman Noer Hendri, Denden Deni Hendri, Denden Deni Kurnia, Detty Kurnia, Detty