Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Johan Johan
Valid: Jurnal Ilmiah Vol 13 No 2 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence can occur within the scope of household members as a whole, not just violent husband on the wife. However, data obtained from both the research and case reports from various institutions that care for women, shows that the majority of cases of domestic violence is the husband of the wife. "Domestic Violence is any action against someone, especially women, misery or suffering physical, sexual, psychological, and/or negligence of household including a threat to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the scope of household, The aim of this research 1). To know the form perlindungaan laws against criminal liability for the wife and husband were involved in perpetrators of domestic violence. 2). To know the efforts to be made by the government in preventing domestic violence. The method used in this research is the method of juridical empirical research which is basically to first see the applicable legal norms subsequently seen how its implementation in the field, whether or not in accordance with the provisions and the underlying theories. The results of this study concluded that 1) the form of legal protection against the wife physically and psychologically as a victim of domestic violence, among others, have been determined in the law on Domestic Violence (domestic violence). 2). Bentuk Domestic Violence (domestic violence) in the form of physical and psychological violence, sexual violence, economic violence. Cases of domestic violence committed by a husband against his wife is to a complaint not offence unusual in the sense that cases of domestic violence whose victims are the wife and the culprit is the new husband is processed criminally if there is a complaint of wives as the victim to the police by themselves or give power to others
PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Basri Mulyani; HAIRUL MAKSUM; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i2.190

Abstract

Legal counseling in the form of a Legal Awareness Village departs from the awareness of members of the community and local village government who on their own will strive to increase awareness and legal knowledge for themselves and village government officials. The purpose of developing a law-aware village is the realization of community legal awareness. Legal awareness is the output of the process of counseling and coaching activities that reach an ideal optimization level marked by a sense of respect for the law. The method used in this activity is in the form of a focused discussion that begins with counseling / lectures then continues with direct questions and answers. The extension participants were members of the community, especially women and local community leaders. By understanding the law, it is hoped that the community's legal awareness will increase to respect the law. The issue of marriage under the age of 19 was the most questionable discussion in the three locations of legal counseling, namely Padak Guar village, Gereneng village and Masbagik Utara Baru village, East Lombok district and other legal issues related to the conditions of each village.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: LEGAL PROTECTION TOWARD CONSUMERS IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CONTRACTS Hana Novita Ekawati; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v3i1.194

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa prosedur bertransaksi jual beli dalam penyelenggaraan sistem elektronik melalui aplikasi online dan bertujuan juga untuk mengetahui seperti apa analisis perlindungan hukum saat penyelenggaraan transaksi jual beli dari internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan yang sumber datanya dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan mulai dari hirarkhi peraturan perundangan-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian memuat bagaimana prosedur transaksi elektronik melalui aplikasi lazada, shopee dan tokopedia, sumber hukum kontrak elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pembeli, perkembangan transaksi elektronik serta penyelesaian sengketa elektronik.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG Krisna PutraAdi; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v3i2.203

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Selong.
KAJIAN EFEKTIVITAS IMPELEMENTATIF PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PEROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SELONG (Study Kasus Pada Perkara Perdata): PROSEDUR MEDIASI Johan
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 8 No. 2 (2020): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas hukum merupakan tinjauan tentang sengketa perdata, bentuk-bentuk penyelesean sengketa seperti: penyelsean di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Disamping itu pula membahas tinjauan umum tentang mediasi, tinjauan umum tentang mediator,dan tinjauan umum tentang PERMA No 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di pengadilan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran Mediasi Dalam Penylsean Sengketa Perdata Kajian Empiris Impelementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Perosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Selong. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dalam hal ini bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah tekhnik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaiaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Selong masih rendah dengan beberapa sebab yaitu ego masing – masing pihak, masing– masing pihak mengklain dirinya benar, masing – masing pihak merasa memiliki bukti yang kuat, ada pihak ketiga yang mempengaruhi, dan jumlah ganti rugi yg diminta salah satu pihak tdk sesuai Kata Kunci; Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perosedur