Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Dewa K.S. Swastika
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REALISASI KEBIJAKAN WAJIB TANAM BAGI IMPORTIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI BAWANG PUTIH NASIONAL Bambang Sayaka; Yonas Hangga Saputra; Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v19n1.2021.45-67

Abstract

Indonesia is the largest garlic importer in the world. The government has implemented a program to reduce importation of this product called the garlic mandatory-planting for importers. Implementation of this policy in the fields faced several chalanges. This study aimed to assess the realization of the mandatory-panting policy on national garlic production enhancement. Specifically, the study was intended to evaluate garlic international trade, to assess mandatory-planting policy, and to examine opportunities and challenges of garlic mandatory-planting. Result of this study concluded that the mandatory-planting had no significant impact as the importers’ planted areas were far below the targets. The mandatory-planting policy was encountered by lack of quality seed, limited land, lack of farmers’ interest for growing garlic, long harvest period, low yield, and not competitive selling price. It is suggested that the Ministry of Agriculture replace mandatory-planting with mandatory-purchase, expanding the planted-area to suitable areas, increasing import tariff, and production increase but evading the self-sufficiency policy. AbstrakIndonesia merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia. Pemerintah melaksanakan program untuk menurunkan impor dengan menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan ternyata mengalami banyak tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi kebijakan wajib tanam bagi importir terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perdagangan internasional bawang putih, meneliti kebijakan wajib tanam bagi importir, dan mengkaji peluang dan tantangan wajib tanam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih tidak optimal dampaknya antara lain karena realisasi tanam jauh di bawah sasaran. Berbagai hambatan dalam program wajib tanam antara lain kekurangan benih bermutu, lahan terbatas, petani kurang berminat, waktu panen cukup lama, produktivitas rendah, dan harga jual tidak bersaing. Disarankan agar kebijakan wajib tanam diganti dengan wajib beli bagi importir, penanaman di wilayah yang sesuai, peningkatan tarif impor, dan peningkatan produksi tanpa harus meneruskan program swasembada bawang putih.
Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani nFN Hermanto; Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n4.2011.371-390

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.
REALISASI KEBIJAKAN WAJIB TANAM BAGI IMPORTIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI BAWANG PUTIH NASIONAL Bambang Sayaka; Yonas Hangga Saputra; Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v19n1.2021.45-67

Abstract

Indonesia is the largest garlic importer in the world. The government has implemented a program to reduce importation of this product called the garlic mandatory-planting for importers. Implementation of this policy in the fields faced several chalanges. This study aimed to assess the realization of the mandatory-panting policy on national garlic production enhancement. Specifically, the study was intended to evaluate garlic international trade, to assess mandatory-planting policy, and to examine opportunities and challenges of garlic mandatory-planting. Result of this study concluded that the mandatory-planting had no significant impact as the importers’ planted areas were far below the targets. The mandatory-planting policy was encountered by lack of quality seed, limited land, lack of farmers’ interest for growing garlic, long harvest period, low yield, and not competitive selling price. It is suggested that the Ministry of Agriculture replace mandatory-planting with mandatory-purchase, expanding the planted-area to suitable areas, increasing import tariff, and production increase but evading the self-sufficiency policy. AbstrakIndonesia merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia. Pemerintah melaksanakan program untuk menurunkan impor dengan menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan ternyata mengalami banyak tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi kebijakan wajib tanam bagi importir terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perdagangan internasional bawang putih, meneliti kebijakan wajib tanam bagi importir, dan mengkaji peluang dan tantangan wajib tanam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih tidak optimal dampaknya antara lain karena realisasi tanam jauh di bawah sasaran. Berbagai hambatan dalam program wajib tanam antara lain kekurangan benih bermutu, lahan terbatas, petani kurang berminat, waktu panen cukup lama, produktivitas rendah, dan harga jual tidak bersaing. Disarankan agar kebijakan wajib tanam diganti dengan wajib beli bagi importir, penanaman di wilayah yang sesuai, peningkatan tarif impor, dan peningkatan produksi tanpa harus meneruskan program swasembada bawang putih.
Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani nFN Hermanto; Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.925 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n4.2011.371-390

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.
Co-Authors Bambang Sayaka nFN Hermanto Yonas Hangga Saputra