This Author published in this journals
All Journal jppd
Rudi Rudi
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Rudi Rudi; Ahmad Sondri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.687 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.33

Abstract

Lubuk Larangan merupakan salah satu Tradisi Warisan leluhur yang terus menerus dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Muara Kibul. Hal tersebut terlaksana karena lubuk larangan dibentuk dengan dasar sebagai sumber utama dalam mencari keuangan bagi keberlangsungan pembangunan Desa terutama dalam membangun mesjid dan mushola.Permasalahan dan konflik pun sering terjadi terutama dalam metode pengelolaan lubuk larangan, kecendrungan masyarakat yang mencuri lubuk larangan serta ketentuan hukum adat yang kurang menentu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang serta kurangnya perhatian pemerintah desa dalam membentuk lubuk larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Desa selaku pemegang puncak desa, pengurus lubuk larangan, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki kaitan dengan lubuk larangan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku adat, dan dari hasil wawancara dengan informan, serta juga dilakukan observasi dalam mengawasi aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut. Beberapa aturan yang berlaku sekarang cenderung kurang efektif, hal ini disebabkan karena dalam hukum adat tersebut terdapat celah bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa warga secara sembunyi-sembunyi melakukan pencurian pada lubuk larangan tersebut yang tidak lagi dijaga dengan menerapkan sistem piket. Hal ini berefek pada minimnya pendapatan berupa keuangan yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubuk larangan.