This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA SAGU DI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU Meilvis Meilvis E. Tahitu; Amiruddin Saleh; Djuara P. Lubis; Djoko Susanto
Sosiohumaniora Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.831 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9355

Abstract

Pengembangan sagu di Maluku Tengah Provinsi Maluku bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sagu melalui pengembangan kapasitas pengelola sagu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing sagu dari Maluku Tengah yang semakin menurun sedangkan permintaan sagu semakin meningkat untuk memunuhi kebutuhan pangan dan non pangan termasuk energi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Peningkatan pemanfaatan dan daya saing sagu membutuhkan pengelola-pengelola sagu dengan kapasitas yang baik, karena itu, pengembangan kapasitas pengelola sagu penting dilakukan dan membutuhkan strategi yang tepat untuk melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan kapasitas pengelola sagu di Maluku Tengah. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan strategi yang tepat berdasarkan data yang dikumpulkan melalui berbagai diskusi dengan berbagai stakeholders terkait, yaitu akademisi, praktisi sagu, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan petani sagu. Hasil penelitian menujukkan bahwa ada empat prioritasstrategi untuk peningkatan pemanfaatan sagu, yaitu:(1) Penyiapan pengelola sagu untuk meningkatkan pemanfaatan sagu, (2) Penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di bidang pengelolaan sagu, (3) Penguatan kesadaran dan pengakuan masyarakat terhadap fungsi sosial dan budaya sagu untuk menjamin keberlanjutan usahapemanfaatan sagu sebagai salah satu budaya Maluku, dan (4) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan program pengembangan sagu antar lembaga pemerintah dengan pihak-pihak terkait.