<![CDATA[Ahmad Wiranto, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ahmadwiranto97@gmail.com  ABSTRAK Adanya tahun pasar bebas antara Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan China yang dibentuk berdasarkan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang dimulai serentak sejak tahun 2015 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Salah satunya memaksimalkan penggunaan media internet sebagai pembangunan ekonomi. Selaras dengan itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Hak Cipta di tahun sebelum ACFTA terbentuk yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta ini juga memberikan definisi yang berbeda dalam beberapa hal dibandingkan Undang-undang Hak Cipta yang lama. Salah satunya adalah pasal 114 dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pengelola tempat perdagangan membiarkan adanya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenai pidana denda paling banyak sebesar 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Lantas jika sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dalam Undang-undang Hak Cipta yang terbaru masih belum diketahui apakah pengurus dari korporasi tersebut ataukah korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan rumusan Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menggunakan teori identifikasi dimana jika diartikan secara luas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota korporasi sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Tempat Perdagangan Online, Pertanggungjawaban Pidana, Undang-Undang Hak Cipta ABSTRACT Free trade issue among communities between ASEAN (MEA) and China formed based on ASEAN-China Free Trade Area (hereinafter ACFTA) in 2015 has presented a new challenge to the Indonesian government, one of which is maximizing the utilization of Internet media as part of economic development. The government issued Act regulating copyrights (Act Number 28 of 2014) during the year when ACFTA was not formed yet. This new regulation gives definition different from that given in the former Act concerning copyrights. It is mentioned in the Act Article 114 that trading providers have let copyright infringement take place over products trade and copying products. This act is subject to the fine as much as IDR 100,000,000 (one million rupiahs). When a cooperative infringes copyright, it is still unclear whether the person in charge of the cooperative or the cooperative per se should be responsible for the crime. This is a normative legal research with the normative juridical method and statute approach. The research result reveals that a cooperative still holds the liability according to Article 114 of Act Number 28 of 2014 on Copyright through the theory of identification in which the member of a cooperative has met crucial points of the Article 114 of Act concerning Copyright as long as the act committed by the member is still within the field of his/her profession.  Keywords: business actor, online trading site, criminal liability, Act concerning Copyright. ]]>
