<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai urgensi pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi Indonesia ditinjau dari asas kemanfaatan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang sesuai dalam pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi Indonesia. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Justifikasi rasional peneliti memilih penelitian yuridis normatif karena akan menganalisis konsep serta kekurangan dalam hukum normatif khususnya pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar dialam PERDA DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis, selain itu memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Berdasar dari hasil penelitian ini, Bahwa urgensi pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi indonesia ditinjau dari asas kemanfaatan memiliki faktor diantaranya adanya penurunan terhadap pendapatan masyarakat DKI Jakarta dikarenakan pandemi COVID-19 dan menyebabkan Indonesia berada di masa resesi ekonomi. Faktor berikutnya karena belum adanya pengaturan mengenai pembebasan retribusi pelayanan pasar di DKI Jakarta. Dengan demikian hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum, melainkan juga telah berhasilnya melakukan penyeimbangan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsipprinsip kemanfaatan yang dapat diterima secara umum dan memiliki kepastian hukum.Kata kunci: Pembebasan Retribusisi, Retribusi Daerah, Resesi Ekonomi. AbstractThis study aims to determine the urgency of regulating the exemption of DKI Jakarta market service levies in the Indonesian economic recession in terms of the principle of benefit and to find out and analyze the appropriate arrangements for exemption from DKI Jakarta market service levies during the Indonesian economic recession. This research will be compiled using the juridical normative type of research, which is research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The rational justification of the researcher chooses normative juridical research because it will analyze the concepts and deficiencies in normative law, especially the regulation of exemption from market service fees in the DKI Jakarta Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Regional Levies. This concept views law as synonymous with written norms, in addition to seeing law as a normative system that is independent, closed and detached from the real life of society. Based on the results of this study, that the urgency of regulating the exemption of DKI Jakarta market service fees during the Indonesian economic recession in terms of the principle of benefit has factors including a decrease in the income of the people of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic and causing Indonesia to be in an economic recession. The next factor is because there is no regulation regarding the exemption of market service levies in DKI Jakarta. Thus the law not only guarantees the implementation of the public interest, but also has succeeded in balancing the interests of all parties individually in society, so as to give birth to principles of benefit that are generally accepted and have legal certainty.Keywords : Retribution Exemption, Regional Retribution, Economic Recession]]>
