Upik Hamidah
Fakultas Hukum unila

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL FIAT JUSTISIA

PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur) Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terdapat pelimpahan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah, dari Walikota kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung  namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena pelimpahan kewenangan dalam urusan pertanahan kepada Pemda hanya merupakan pelayanan tekhnis pertanahan. Peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun terdapat beberapa faktor penghambat. Tetapi peran camat dalam pelayanan pertanahan sebagai pengawas, monitoring dan inventarisasi tanah negara melalui pelimpahan wewenang dari walikota belum terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.
PRNGAWASAN TERHADAP P2KP-3 DI TATARAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam P2KP merupakan dana publik yang diwakafkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat di lokasi sasaaran P2KP. yang dalam pengaturan dan pengelolaannya melibatkan berbagai pihak. Dalam pengaturan dan pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap P2KP di tataran masyarakat. Hasil penelitian meneunjukan bahwa pengaturan pengawasan P2KP sangat ketat, berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, meliputi pengawasan intern dan pengaawasan extern. Tetapi tidak melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan bersiafat educative atau pengawasan bertujuan untuk mendidik masyarakat pelaku P2KP di tataran masyarakat untuk bekerja dengan baik dan jujur. Dalam pengaturannya belum ada nampak adanya Standar Oprasional Prosedur pengawasan, sehingga dikhawatirkan dalam pelaksanaan pengawasan akan tumpang tindih.
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan
Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya pembaharuan dalam bidang pendaftaran tanah melalui PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 tentang SPOPP di lingkungan BPN,  sebagai alternatif pilihan alat bukti peralihan hak yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat, mengakibatkan tidak adanya kepastian SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat. Disarankan sebagai upaya untuk menunjang pembaharuan pembangunan dan pembinaan hukum dikalangan masyarakat perlu ada Standar Prosedure Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang pasti dan jelas tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat.